Mahkum Fih

  1. A.    Pengertian Mahkum Fih

Untuk menyebut istilah peristiwa hukum atau objek hukum, sebagian ulama ushul menggunakan istilah mahkum fih, karena di dalam perbuatan atau peristiwa itu adalah hukum, baik hukum wajib maupun hukum yang haram.[1] Dalam kajian ushul fiqh, yang dimaksud dengan mahkum fih adalah:

هُوَ الْفِعْلُ الْمُكَلَّفِ الَّذِى تَعَلَّقُ بِـهِ حُكْمُ الشَّارِعِ

Suatu perbuatan mukallaf yang bertalian atau berkaitan dengan hukum syara’[2]

Objek hukum adalah sesuatu yang berlaku padanya hukum syara’. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Umpamanya daging babi. Pada “daging babi” itu tidak berlaku hukum baik suruhan maupun larangan. Berlakunya hukum larangan adalah pada “memakan daging babi”; yaitu sesuatu perbuatan memakan, bukan pada zat daging babi itu.

Hukum syara’ terdiri atas dua macam yaitu hukum taklifi dan hukum wad’I, hukum taklifi berhubungan dengan perbuatan mukallaf dan hukum wad’I itu sebagianya tidak berhubungan dengan perbuatan mukallaf semisal matahari tergelincir pada siang hari, itu menunjukkan bahwa sudah masuk waktu sholat dzuhur.[3]

  1. B.     Syarat-Syarat Mahkum Fih

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa syarat sahnya suatu taklif (pembebanan hukum), yaitu :

  1. Perbuatan yang dibebankan diketahui secara sempurna dan rinci oleh mukallaf sehingga ia mampu melakukan secara lengkap sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepadanya. Atas dasar ini, perintah yang masih bersifat mujmal (global) dalam al-Qur’an baru dibebankan dan diwajibkan kepada mukallaf setelah ada penjelasan secara rinci dari Nabi SAW.[4] Seperti firman Allah SWT :

وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ

“Dirikanlah shalat”

Nash al-Qur’an ini bersifat global belum dijelaskan tentang rukun, syarat dan cara pelaksanaannya. Bagaimana seorang mukallaf dituntut melakukan shalat padahal ia tidak tahu cara melaksanakannya? Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan keglobalan nash itu dengan sabda beliau :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّ

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan shalat.”[5]

  1. Mukallaf mengetahui secara pasti bahwa taklif tersebut dating dari pihak yang berwenang membuat taklif dan pihak yang diyakini, mukallaf wajib untuk diikuti hukumnya. Dalam hal ini, pihak yang berwenang memberikan taklif adalah Allah dan rasul-Nya. Dengan pengertahuan ini, mendorong mukallaf untuk mematuhi  dan mentaati perintah Allah dan rasul-Nya.

Adapun yang dimaksud para ahli ushul fiqh dengan pengetahuan mukallaf tentang sumber taklif adalah kemungkinan mukallaf untuk mengatahuinya. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui kemampuannya memahami taklif dari al-Qur’an dan Sunnah atau ia bertanya kepada orang yang lebih tahu darinya (ulama).

  1. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang merupakan perbuatan yang mampu dilakukan dan ditinggalkan mukallaf. Ini disebabkan karena perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah itu untuk ditaati oleh mukallaf. Sehubungan dengan syarat taklif ketiga, ada tiga permasalah penting :

a)      Tidak sah secara syara’ taklif terhadap suatu yang mustahil menurut pandangan Jumhur, seperti melihat dzatnya sendiri atau melihat selain itu  baik mustahil lizatihi yaitu sesuatu yang tidak tergambar oleh akal tentang adanya; seperti mengumpulkan dua hal yang bertentangan sekaligus[6]. Untuk itu, mustahil secara akal adanya keharusan melakukan suatu perintah dan larangan pada waktu yang sama bagi seorang mukallaf. Dan mustahil li ghairihi yaitu suatu yang tergambar dalam akal tentang adanya, tetapi secara realitas mustahil dilakukan manusia, seperti perintah untuk terbang di udara bagi mukallaf tanpa menggunakan pesawat terbang atau alat bantu.

Menurut Jumhur Ulama, ketidaksahan taklif terhadap sesuatu yang mustahil didasarkan pada dua alasan. Pertama, banyak ayat al-Qur’an yang intinya menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan suatu taklif kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Salah satu ayat al-Qur’an adalah surat al Baqarah ayat 286 :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Kedua, apabila sah taklif dengan suatu perbuatan yang mustahil, tentu mukallaf dituntut mewujudkan taklif tersebut. Hal ini tidak dapat diterima karena mustahil untuk melaksanakannya.

b)      Tidak sah secara syara’ memberikan taklif kepada mukallaf untuk melakukan atau menghentikan suatu perbuatan atas nama orang lain karena hal tersebut mustahil bagi dirinya. Oleh sebab itu, seorang mukallaf tidak dibebani kewajiban shalat buat orang tuanya, membayar zakat atas nama saudaranya dan menahan dirinya atas nama tetangga untuk tidak mencuri.[7]

c)       Tidak sah pembebanan dengan masalah-masalah yang bersangkutan dengan sifat-sifat yang tidak daya dan usaha manusia dalam mengadakannya.[8] Seperti sikap marah, benci, takut, gembira, kasih saying, cinta, gairah makan dan minum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, menurut ulama ushul fiqh, bukan atas ikhtiar dan kehendak manusia. Oleh sebab itu, tidak ada taklif bagi perbuatan seperti itu.

Dari syarat ketiga di atas, yaitu perbuatan taklif itu tidak ada kemungkinan dikerjakan atau ditinggalkan mukallaf, muncul persoalan lain yang dikemukakan para ulama ushul fiqh yaitu masalah masyaqqah (kesulitan) dalam taklif. Apakah boleh ditetapkan taklif terhadap amalan yang mengandung masyaqqah? Dalam hal ini para ulama ushul fiqh membagi masyaqqah terhadap dua bentuk, yaitu masyaqqah mu’taddah (kesulitan biasa dan dapat diduga) dan masyaqqah ghair mu’taddah (kesulitan di luar kebiasaan dan sulit diduga). Yaitu :

  1. Masyaqqah mu’taddah (المشقّة المعتادة) adalah kesulitan yang bisa diatasi oleh manusia tanpa membawa kemudlaratan baginya. Masyaqqah sepaerti ini tidak dihilangkan oleh syara’ dari manusia dan hal ini bisa terjadi, karena seluruh perbuatan (amalan) dalam kehidupan ini tidak terlepas dari kesulitan tersebut. Misalnya, mengerjakan shalat itu bisa melelahkan badan. Kesulitan seperti ini, menurut para ahli ushul fiqh, berfungsi sebagai ujian terhadap kepatuhan dan ketaatan seorang hamba dalam menjalankan taklif  syara’. Dengan demikian, masyaqqah separti ini tidak bisa menghalangi seseorang untuk melaksanakan taklif  syara’.
  2. Masyaqqah ghair mu’taddah (المشقّة غير المعتادة), adalah suatu kesulitan yang biasanya tidak mampu diatasi oleh manusia, karena bisa mengancam jiwa, mengacaukan sistem kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun masyarakat, serta pada umumnya kesulitan seperti ini dapat menghalangi perbuatan yang bermanfaat. Kesulitan seperti ini pun, menurut ulama ushul fiqh, secara logika, dapat diterima sekalipun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi, karena Allah sendiri tidak bertujuan menurunkan taklif-Nya untuk memberikan kesulitan bagi manusia. Misalnya, Allah tidak pernah memerintahkan hamba-Nya untuk berpuasa siang dan malam.
  1. C.    Macam-macam Mahkum Fih

Para ulam ushul fiqh membagi mahkum fih dari dua segi, yaitu : dari segi keberadaannya secara material dan syara’, serta dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri.

  1. Dari segi keberadaannya secara material dan syara’, mahkum fih terdiri atas :

a)      Perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara’, seperti makan dan minum.

b)      Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara’, seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan ini menyebabkan adanya hukum syara’ yaitu hudud dan qishas.

c)      Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti shalat dan zakat.

d)     Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara’, serta mengakibatkan adanya hukum syara’ yang lain, seperti nikah, jual-beli, dan sewa menyewa.

  1. Dilihat dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu, maka mhkum fih dibagi kepada empat bentuk, yaitu :

a)      Semata-mata hak Allah, yaitu segala yang menyangkut kemaslahatan umum tanpa terkecuali. Hak yang sifatnya semata-mata hak Allah ini, menurut ulama ushul fiqh, ada delapan macam, yaitu :

–          Ibadah mahdhah (Murni), seperti iman dan rukun islam

–          Ibadah yang mengandung makna bantuan atau santunan, seperti zakat fitrah, karenanya disyaratkan niat dalam zakat fitrah, dan kewajiban zakat itu berlaku untuk semua orang

–          Bantuan atau santunan yang mengandung makna ibadah, seperti zakat hasil yang dikeluarkan dari bumi

–          Biaya atau santunan yang mengandung makna hukuman, seperti kharaj (pajak bumi) yang dianggap sebagai hukuman bagi orang yang tidak ikut jihad.[9]

–          Hukuman secara sempurna dalam berbagai tindak pidana.

–          Hukuman yang tidak sempurna, seperti seorang yang tidak diberi hak waris atau wasiat, karena ia membunuh pemilik harta tersebut

–          Hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti kafarat sumpah, kafarat dhihar.

–          Hak-hak yang harus dibayar, seperti kewajiban mengeluarkan seperlima harta terpendam dan harta rampasan perang

b)      Hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak

c)      Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina)

d)     Kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah qishash.[10]


[1] Prof.DR.Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 317.

[2] Drs.H.Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta Timur : Rajawali Pers, 1993), 166.

[3] Prof. dr. Amir syarifuddin, ushul fiqh jilid 1 (Jakarta: logos wacana ilmu . 1997), 350

[4] Firdaus, Ushul Fiqh (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2004),273.

[5] Prof,Dr.Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta : Darul Qalam, 1977), 179.

[6] Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Usulihi (damakus: darul fikri, 2005), 137

[7] Firdaus, Ushul Fiqh (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2004),275-276.

[8] Drs.H.Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta Timur : Rajawali Pers, 1993), 169.

[9] Dr. H. Nasrun Haroen Ushul Fiqh I(Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 298-303.

[10] Prof.DR.Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung : Pustaka Setia, 2007),333.

Iklan

Al-Hakim

Pengertian Hakim

Kata hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah fikih kata hakim juga sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama hal ini dengan Qadhi.

Ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah SWT. Hal ini didasarkan pada al-Qur’an surat al-An’am ayat 57:

…. إ ن الحكم إلا الله يقص الحق وهو خير الفا صلين ( ا لأ نعام : 6/57)

Artinya:

“…menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT. Dia yang menerangkan sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. (QS. Al-An’am/ 6:57)

Meskipun para ulama ushul sepakat bahwa yang membuat hukum adalah Allah SWT, tapi mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat Allah SWT hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah saw atau akal secara independen bisa juga mengetahuinya.[1]

Adapun sebelum datangnya wahyu, ulama berselisih peranan akal dalam menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang yang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk dikenakan sanksi. Dalam Islam tidak ada syariat kecuali dari Allah SWT. baik yang berkaitan dengan hukum-hukum taklif (wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah), maupun yang berkaitan dengan hukum wadhi (sebab, syarta, halangan, sah, batal, fasid, azimah dan rukhsah). Menurut kesepakatan para ulama’ hukum diatas itu semuanya bersumber dari Allah SWT. Melalui Nabi Muhammad saw maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai teori Istinbath, seperti qisas, ijma’ dan metode istinbath lainnya untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah SWT. dalam hal ini para ulama’ fiqh  menetapkan kaidah :

لاحكم الا الله

Artinya

“tidak ada hukum kecuali  bersumber dari Allah SWT.”

Dari kaidah diatas, ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum sebagai titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan maupun wadhi’.[2]

Diantara alasan para ulama’ ushul fiqh untuk mendukung pernyataan diatas adalah, sebagai berikut:

  1. QS. Al-Maidah: 44

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون

Artinya:

“barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir” (QS. Al-Maidah:44)

  1. QS. Al-Maidah: 49

واحكم بينهم بما أنزل الله…

Artinya:

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara antara mereka menurut apa yang ditunkan Allah,…” (QS. Al-Maidah:49)

  1. Diakhir ayat 45 surat al-maidah

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأو لئك هم الظلمون

Artinya:

“barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, mak mereka itu adalah orang-orang yang dzalim” (QS. Al-Maidah:45)

  1. Keharusan untuk merujuk kepada al-Qur’an dan sunah apabila terjadi perbedaan pendapat

…فان تنا زعتم فى شىءفردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون باالله و اليوم الأ خر…

Artinya:

“…apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kiamat” (QS. An-Nisa’: 59)

  1. Keharusan untuk menggunakn hukum Allah SWT. dalam surat an-Nisa’: 65

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وا فى انفسهيم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.

Artinya:

“maka demi Tuhan-Mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (QS. An-Nisa’: 65)[3]

Dalam hal ini tidak ada perbedaan, yang mengatakan bahwa hakim itu adalah Allah SWT. Yang di perbedakan hanya tentang mengetahui hokum Allah SWT. Tentang perbedaan ini para ulama itu dapat dibagi menjadi seperti dibawah ini:

1)      Mayoritas Ulama’ Ahlusunnah wal Jamaah,

Mengatakan bahwa satu-satunya yang dapat mengenalkan hukum Allah kepada manusia adalah Rasul atau utusan Allah melalui wahyu yang diturunkan Allah kepadanya.sebagai kelanjutan dari pendapat ini adalah bila tidak ada Rasul yang membawa wahyu maka tidak ada hukum Allah, dan manusia pun tidak akan mengetahuinya. Menurut paham ini seorang manusia dapat dianggap patuh atau ingkar kepada Allah , mendapat dosa atau pahala bila telah datang Rasul membawa wahyu Allah dan belum ada hal-hal yang demikian sebelum datang Rasul.[4]

 

Akal manusia tidak bisa mengetahui yang baik dan yang buruk tanpa perantara Rasul dan wahyu-Nya. Alasan menurut pendapat ini adalah dalam surat al-Isra’(17:15)

وما كن معنبين حتى نبعث رسو لآ

Artinya: “ kami tidak akan mengadzab seseorang sebelum kami mengutus Rasul”.

Dalam ayat ini secara jelas Allah maniadakan perhitungan dan azab atau siksa terhadap seseorang sebelum kepadanya sampai (diutus ) seseorang Rasul yang membawa risalah Ilahi.[5]

2)      Mazhab al-Asy Ariah,

Pengikut Abu Hasan al Asy Ari (874 M) mengatakan bahwa, tidak mungkin akal mengetahui hokum Allah dalam perbuatan mukallaf, kecuali dengan perantaraan Rasul dan Kitab-Nya. Karena akal itu berbeda-beda kemampuanya dalam menilai perbuatan. Sebagai dari akal itu menganggap baik beberapa perbuatan, dan sebagiannya menggangap buruk. Malah berbeda mengenai satu perbuatan, kebanyakan akal itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Berdasarkan ini maka tidak mungkin dikatakan, apa yang diperhatikan oleh akal itu baik, maka baik disisi Allah. Dan yang melakukannya, Allah akan memberikan pahala bagi yang melakukannya. Dan apa yang menurut akal itu buruk, maka disisi Allah juga buruk. Dan akan diberi sanksi bagi yang melakukannya.

Menurut mazhab ini tidak ada orang diberati dalam hukum Allah melakukan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu, kecuali apabila telah sampai seruan Rasul kepadanya. Dan apa-apa yang disyariatkan Allah SWT tidak diberi seseorang melakukan sesuatu, dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman atas meninggalkannya. Orang yang hidup benar-benar terasing, sebab itu tidak sampai kepadanya seruan  Rasulullah dan tidak sampai juga syariatnya., maka orang ini tidak diberati hukum dari Allah SWT. [6]

Seseorang tidak mendapat beban hukum (taklif) dari Allah, kecuali telah mendapat dakwah dari Rasulullah saw atau mendapat ketetapan dari syari’at, dan ia tidak akan mendapat pahala karena melakukan (kebaikan) dan tidak disiksa karena meninggalkan (kebaikan). Dengan kata lain, seseorang seperti ini tidak wajib iman dan tidak haram kufur, pendapat ini ditegaskan dengan firmah Allah SWT:

وما كنا معذ بين حتى نبعت رسولا

Artinya: “ dan kami tidak akan mengazdab sebelum kami mengurus seorang Rasul” (QS. Al-Israa’ 15)[7]

3)      Madzhab Mu’tazilah

Pengikuti Washil bin Utha’(700-749 M). Madzhab ini beranggapan bahwa ada kemungkinan orang mengetahui hukum Allah dalam perbuatan mukallaf itu dengan sendirinya, tanpa perantara Rasul dan Kitab-Nya. Karena tiap-tiap perbuatan yang dikerjakan oleh mukallaf itu padanya terdapat sifat-sifat yang mempunyai kemampuan berfikir yang dapat membedakan mudharah dan manfaat. Maka hukumlah yang membedakan baik dan buruk.

Hukum Allah SWT terhadap perbuatan itu dapat diperhitungkan menurut akal yang mana bermanfaat dan mana yang mudharat, Allah meminta para mukallaf melakukan apa-apa yang bermanfaat kepada mereka menurut perhitungan akal mereka itu. Asas dari madzab ini ialah yang baik dikerjakan menurut pertimbangan akal, maka adalah baik, yang didalamnya ada yang bermanfaat, begitu pula sebaliknya.

Menurut mazhab ini, orang-orang yang tidak sampai seruan nabi kepadanya dan tidak pula disyariatkan, namun mereka ini tetap diberati oleh Allah melakukan menurut apa yang ditunjukkan oleh akalnya bahwa perbuatan itu adalah baik dan diberi pahala oleh Allah SWT. dari kalangan ini mengatakan bahwa, akal itu tidak mampu mengingkari setiap perbuatan, yang didalamnnya terdapat hal-hal khusus yang mempunyai pengaruh tentang baik dan buruk

Tidak sanggup akal mengkingakari bahwa Allah mensyariatkan hukumnya dalam segi perbuatan mukallaf itu tidak lain selain dari membina terhadap apa di dalamnya terdapat hal-hal yang bermanfaat atau yang mudharat.

Dalam pernyataan diatas, yang dikutip dalam buku ajar “memahami Sumber Hukum Islam yang Mukhtalaf” bahwa perbuatan mukallaf itu dapat dihukumi baik dan buruk salah satu tiga penetapan berikut ini:

1)      Ditetapkan oleh akal secara dharuri, yang dengan tidak perlu mengadakan penyelidikan secara mendalam, akal umum akan menerimanya.

2)      Ditetapkan oleh akal secara nadzari, yakni untuk menentukan salah atau benar masih perlu mamikirkan dan perenungan mendalam.

3)      Ditetapkan secara sama’i, yaitu berdasarkan pada apa yang telah ditetapkan oleh nash. Misal, shalat, puasa dll. Dan kejelekan meminum khamar dll.

Dengan demikian, menurut golongan Mu’tazilah bahwa orang mukallaf itu wajib melakukan perbuatan baik dan meninggalkna perbuatan buruk sesuai dengan penilaina akalnya. Allah akan memberi pahala atas perbuatan yang dianggap baik dan mamberi siksa atas melakukan perbuatan buruk menurut penilain akal. Dalam hal ini didasarkan pada firman Allah:

قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبتث فا تقوا الله يأ ولى الأ لبب لعلكم تفلحون

Artinya:

“ Katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu . maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang ynag berakal, agar kamu dapat keberuntungan.” (QS. Al-maidah: 100)[8]

Kalangan Mu’tazilah, mengakui ada sejumah perbuatan yang tidak dapat diketahui baik dan buruknya oleh akal manusia, seperti ibadah dan tata caranya. Untuk masalah ini, peranan wahyu mutlak penting untuk menyingkap dan mengetahui baik dan buruknya ibadah dan tat caranya. Dalam ibadah, manusia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh wahyu dan petunjuk dari Rasul-Nya.[9]

Akal memiliki kemampuan untuk menganalisis bagian-bagian dan memberi ketentuan hukum baik atau buruk secara general pada sebagian perbuatan. Karena manfaat suiatu perbuatan atau bahaya yang muncul darinya dirasakan oleh mayoritas masyarakat yang menerima pengaruh perbuatan itu, sehingga dengan pengaruh ini bisa memastikan karakter pada sebagian perbuatan , sebagai perbuatan adil dll.[10]

4)      Mazhab Maturidiah.

Yaitu pengikut Abu Mansur Maturidi, inilah mazhab pertengahan dan sederhana. Yaitu menguatkan ra’i (kemampuan berfikir), menurutnya perbuatan mukallaf itu di dalamnya terdapat hal-hal yang khusus, mampu untuk menentukan yang baik dan buruk. Hukum itu ikut menentukan bahwa mana yang baik dan mana yang buruk.

Ada orang menyetujui pendapat Mu’tazilah, menganggap baik dan buruk perbuatan itu tentang apa yang difikirkan oleh akal itu dibina atas yang bermanfaat dan yang memberi mudharat. Mereka memperdayakan mengatakan bahwa hukum Allah itu tidak dapat tidak adalah sesuai dengan hukum akal. Dan apa yang menurut akal itu baik inilah yang diminta Allah.

Orang-orang yang cocok dengan aliran Al Asy Ari yang menganggap bahwa tidak akan mengetahui hukum Allah kecuali dengan perantara rasul-rasul dan kitab-kitab-Nya. Perbedaan ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa baik dan buruk itu bagi perbuatan syari’at bukan akal. Orang mengatakan perbuatan itu tidak dikatakan baik, kecuali diminta oleh Allah melakukannya begitu pula sebaliknya. Yang buruk adalah yang menimbulkan kemudharatan, disinilah letak perbedaanya.

Perbedaan ini dinisbatkan kepada orang yang belum sampai syariat Rasul. Adapun orang-orang yang sudah sampai kepada syariat Rasul, maka ukuran yang dipakai untuk menentukan yang baik dan yang buruk ialah dengan menisbatkan kepada apa yang terdapat dalam Syari’at. Bukan apa yang terdapat dalam fikiran. Apa yang diperintah oleh Syari’at maka itulah yang baik, hal itulah yang disuruh untuk dikerjakannya dan diberi pahala. Apa-apa yang dilarang oleh Syari’at maka inilah yang buruk, inilah yang disuruh untuk ditinggalkan dan akan dijatuhi sanksi karena melakukannya.

Perlu ditegaskan lagi, perbedaan pendapat diatas berkenaan dengan perbuatan manusia sebelum turunya wahyu. Perbedaan pendapat tersebut menjadi tidak relevan setelah turunnya wahyu, karena ketiga kelompok tesebut sependapat, setelah datangnya Rasulullah saw membawa wahyu, maka yang menjadi standar baik dan buruk adalah wahyu.[11]


[1] Satria effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2009). 68

[2] Rachmat Syafe’i, Op. Cit.,

[3]Rachmat Syafe’i, Op. Cit.,., 348.

[4] Amir Syarifuddin, Op. Cit,. 348

[5] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta : Logos Wacana Ilmu: 1997)., 289

[6] Syekh Abdul Manaf Khalaf, terjemah Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 115

 [7] Buku ajar, Memahami Sumber Hukum Islam yang Mukhtalaf. Hal 14

[8] Ibid., 15

[9] Firdaus, ushul fiqh (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)

[10] Syaikh Muhammad al-Khudhari Biek, Ushul Fikih  (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),.40

[11]Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010)

Saddu al Dzari’ah

  1. A.    Pengertian saddu dzari’ah secara etimologis dan terminologi
  2. Secara etimologis

Kata sadd adz-dzari’ah (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd (سَدُّ)dan adz-dzari’ah (الذَّرِيْعَة). Secara etimologis, kata as-sadd (السَّدُّ)merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata as-sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan adz-dzari’ah (الذَّرِيْعَة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari adz-dzari’ah (الذَّرِيْعَة) adalah adz-dzara’i (الذَّرَائِع). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah sadd adz-dzara’i.

Pada awalnya, kata adz-adzari’ah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A’rabi, kata adz-dzari’ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.

  1. Secara terminologi

Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari’ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, adz-dzari’ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa sadd adz-dzari’ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu’).  Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, sadd adz-dzari’ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit adz-dzariah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan adz-dzari’ah secara umum dan tidak mempersempitnyahanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya adz-dzari’ah yang pada awalnya memang dilarang. Klasifikasi adz-dzariah oleh Ibnu al-Qayyim tersebut akan dibahas lebih lanjut di halaman berikutnya.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd adz-dzari’ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.[1]

 

  1. B.     Kehujjahan  Sadd Adz-Dzari’ah

Di kalangan ulama’ ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan sadd adz-dzari’ah sebagai dalil syara’.Ulama’ Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara’.

Alasan mereka antara lain:

  1. Firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat 108:

ولاتسبواالذين يدعون من دون الله بغيرعلم…..الأية[2]

Artinya:

Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah,karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.(QS.Al-An’am:108)

  1. Hadist Rosulullah SAW.antara lain:

من الكبائرشتم الرجل والديه,قالوا:يارسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟قال”نعم,يسب أبا الرجل فيسب  أباالرجل أباه,ويسب أمه فيسب أمه(رواه البخاري ومسلم وأبوداود)[3]

Artinya:

Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya.Lalu Rosulullah SAW.ditanya,Wahai Rosulullah ,bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya.Rosulullah SAW.menjawab,”Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain,maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain,dan seseorang mencaci maki ibu orang lain,maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya.(HR.Bukhari,Muslim,dan Abu Dawud).

Ulama’ Hanafiyah,Syafi’iyah,dan Syi’ah dapat menerima sadd al-dzari’ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah –masalah lain. Sedanangkan Imam Syafi’i menerimanya apabila dalam keadaan udzur,misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan sholat jum’at dan dibolehkan menggantinya dengan sholat dzuhur.Namun,sholat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam,agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat Jum’at.

Dalam memandang dzari’ah,ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama’ ushul:

  1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu.Contohnya,seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama.Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara’.
  2. Dari segi dampaknya(akibat),misalnya seorang muslim mencaci maka sesembahan orang,sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci Allah.Oleh karena itu,perbuatan seperti itu dilarang.[4]

Perbedaan pendapat antara Syafi’iyah dan Hanafiyah disatu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan sadd al-dzari’ah adalah dalam masalah niat dan akad.Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hanafiyah ,dalam suatu transaksi,yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi.Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah.Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT.Menurut mereka,selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

المعتبرفي أوامرالله المعنى والمعتبرفي أمورالعباد الأسم واللفظ.

Artinya:

“Patokan dasar dalam hal- hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat ,sedangkan yang berkaitan dengan hak- hak hamba adalah lafadznya.

Akan tetapi,jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada,maka berlaku kaidah:

العبرة في العقود بالمقاصدوالمعاني لابالألفاظ والمباني.

Artinya:

“Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna,bukan lafadz dan bentuk formal(ucapan).

Sedangkan menurut ulama’ Malikiyah dan Hanabilah ,yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan.Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah.Namun,apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya,tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut,maka akadnya tetap dianggap sah,tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku,karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja.Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya,dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara’,maka akadnya sah.Namun apabila niatnya bertentangan dengan syara’,maka perbuatannya dianggap rusak,namun tidak ada efek hukumnya.

Golongan zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan sadd adz-dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’.Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

  1. C.    Macam –Macam  Saddu Dzari’ah

Para ulama’ membagi saddu dzari’ah berdasarkan dua segi;segi kualitas kemafsadatan,dan segi jenis kemafsadatan.[5]

  • Saddu Dzari’ah dari Segi Kualitas Kemafsadatan

Menurut Imam Asy-Syathibi,dari segi ini dzari’ah terbagi dalam empat macam;

  1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti.Misalnya menggali sumur didepan rumah orang lain pada waktu malam,yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut.Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja.
  2. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan,misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
  3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan.Seperti menjual senjata pada musuh,yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
  4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan,tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan,seperti baiy al-ajal
    (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya:A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 juta.Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai,sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif,sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut,meskipun mobilnya telah menjadi miliknya kembali.Jual beli ini cenderung pada riba.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama’,apakah baiy al-ajal dilarang atau dibolehkan.Menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah,jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi.Selain itu,dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut.Oleh karena itu,bentuk dzari’ah tersebut dibolehkan.

Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut,yakni menimbulkan riba,dengan demikian dzari’ah seperti itu tidak dibolehkan.[6]

  • Saddu Dzari’ah dari Segi Kemafsadatan yang Ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah,pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

  1. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan,seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk,sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat.
  2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram,baik disengaja maupun tidak,seperti seorang laki –laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama.[7]
  1. D.    Pendukung dan penentang Saddu Dzari’ah

Pendukung : hanafiyah, syafi’iyah, Abu Hanifah dan syi’ah

Penentang : Ahmad bin hambal, Imam Malik dan mazhab Zahiri  (Ibnu Hazm).

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd adz-dzariah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

1)      yang menerima sepenuhnya

2)      yang tidak menerima sepenuhnya

3)      yang menolak sepenuhnya

  • Alasan-alasan pendukung

Imam syafi’I : menerimanya apabila dalam ke adaan udzur misalnya, seorang musafir atau yang sakit diperbolehkan meninggalkan shalat jum’at dan di perbolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak di tuduh sengaja meninggalkan shalat jum’at.

hanafiyah, syafi’iyah: menerima sad adz-dzari’ah  apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan sadd adz-dzari’ah  adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mufsadat. Apabila mafsadat lebih dominan maka boleh dilakukan dan sebaliknya maka harus ditinggalkan. Dan jika sama-sama kuat antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian maka harus diambil prinsip yang berlaku yaitu sebagaimana dirumuskan dalam dua kaidah dibawah ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مقدم على جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya:” menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.”

اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام

Arinya : “bila berbaur yang harom dan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”

  • Alasan-alasan penentang

Ulama hanafiyah, syafi’iyah dan syi’ah menolak sad adz-dzari’ah  dalam masalah-masalah tertentu saja, misalnya: laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suami yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena tidak tidak dibenarkan secara syara’. Contoh lain, seorang muslim mencaci maki sesembahan orang maka orang musyrik tersebuat akan mencaci Allah, maka perbuatan seperti itu dilarang.

Ulama’ yang menolak sadd adz-dzari’ah  secara mutlak adalah ulama Zhahiriyah. penolakan kalangan az-Zhahiri dalam penggunaan sadd adz-dzariah adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (dzari’ah) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.

Dengan sadd adz-dzari’ah, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam sadd adz-dzariah adalah karena faktor eksternal (tahrim li ghairih). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut  tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (li ghairih) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.[8]

  1. E.     Unsur-unsur Saddu Dzari’ah
  2. Sadd
  3. Dzari’ah, hukumnya ada 2, yaitu boleh berdasarkan nash, dan tidak boleh karena menghindari kemafsadatan.
  4. Mafsadat
  5. Ghoyah(tujuan)
  1. F.     Contoh-contoh Saddu Dzari’ah

Dalam kitab  سد ا لذا رييعه  dikatakan bahwa” apakah didalam بيع  dan   نكا ح  terdapat

سد ا لذا رييعه  ?” tidak pasti”. Apabila niat sebelum dan sesudah akad itu baik, maka tidak هakan merusak akad tersebut, sebaliknya apabila niat sebelum dan sesudahnya itu tidak ditempatkan pada tempatnya maka niat tersebut akan merusak akad yang dilakukan. Imam syafi’I berkata: apabila tidak ada niat yang merusak  بيع  dan   نكا ح   maka tidak akan rusak keduanya, karna عقد  yang dilakukan adalah benar. Contoh lain adalah Ada perbuatan yang dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Yang dilarang secara langsung, ialah seperti minum khamar, berzina dan sebagainya. Yang dilarang secara tidak langsung seperti membuka warung yang menjual minum khamar, berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Menjual khamar pada hakikatnnya tidak dilarang, tetapi perbuatan itu membuka pintu yang menuju pada minum khamar, maka perbuatan itu dilarang.. Dengan menetapkan hukumnya, sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju kearah perbuatan-perbuatan yang dilarang.[9]


[1] Syeikh islam ibnu taimiyyh, saddu dzarai’,(Riyad;Daru al Fadilah), 26.

[2] Muhammad Thahir an-Naifir,Ushul al-Fiqh,112.

[3] Muhammad Bakar Ismail Habib,Maqaashid as-Syari’ah al-Islamiyah Ta’shilan wa Taf’iilan(Makkah;Dar Thoibah al-Khadlro’),49.

[4] Ibid.,47.

[5] Ibid.

[6] Muhammad Thahir an-Naifir,Ushul al-Fiqh,112.

[7] Muhammad Bakar Ismail Habib,Maqaashid as-Syari’ah al-Islamiyah Ta’shilan wa Taf’iilan(Makkah;Dar Thoibah al-Khadlro)’48.

[8] Abu Zahrah, Muhammad, Ushul Fiqh (Damaskus: Dar al-Fikr).

[9] Ibid.,72.

Mahkum Alaih

  1. Pengertian Mahkum Alaih

Ulama ushul fiqih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah Ta’ala, yang disebut dengan mukallaf . Sehingga istilah mahkum alaih disebut dengan subyek hukum.

Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Sehingga orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sebaliknya, jika ia mengerjakan larangan Allah maka ia akan mendapatkan dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.[1]

  1. Dasar Taklif

Terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّا ئِمِ حَتَّى يَسْتيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِّيِّ حتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ المَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ

Diangkatnya pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balig, dan orang gila sampai ia sembuh. (H.R. Bukhori, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, dan Daruquthni dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib)

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa seseorang belum dikenakan taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Para ulama ushul fiqih mengemukakan bahwa seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dan syara’. Termasuk ke dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk dan lupa. Karena orang tidur, mabuk dan lupa termasuk dalam keadaan tidak sadar atau hilang akal.[2]

  1. Syarat-syarat Taklif

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa seseorang itu dikenai hukum apabila orang tersebut memenuhi dua syarat, yaitu:

  1. Orang itu telah mampu memahami khitab syari’ (tuntutan syara’) yang terkandung dalam Al-Qur’an dan sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain, karena seseorang yang melakukan suatu pekerjaan disuruh atau dilarang tergantung pada pemahamannya terhadap suruhan dan larangan yang menjadi khitab syari’. Dengan demikian, orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami khitab syari’ tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif.

Kemampuan untuk memahami taklif tersebut hanya bisa dicapai dengan akal manusia, karena akallah yang bisa mengetahui taklif itu harus dikerjakan atau ditinggalkan.

  1. Seseorang tersebut harus cakap dalam bertindak hukum, yang dalam istilah ushul fiqih disebut dengan ahliyyah. Apabila seseorang belum atau tidak cakap dalam bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.

 

  1. Pengertian Ahliyyah

Secara etimologi ahliyyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya, jika seseorang menempati suatu jabatan, berarti dia mempunyai kemampuan dalam hal itu. Sedangkan secara terminologi, para ulama ushul fiqih mendefinisikan, bahwa yang dikatakan ahliyyah, adalah:

صِفَةٌ يُقَدِّرُهَا الشَّارِعُ فِى الشَّخْصٍ تَجْعَلُهُ مَحَلاً صَالِحَا لِحِطَابٍ تَشْرِيْعِيٍ

Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh Syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’.

Artinya, bahwa ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’.[3]

 

  1. Macam-macam Ahliyyah

Ulama ushul fiqih membagi ahliyyah menjadi dua bentuk, yaitu:

  1. Ahliyyah wujub

Adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Sehingga orang yang dalam ahliyyah wujub belum cakap untuk dibebani kewajiban-kewajiban, seperti shalat, puasa, dan haji. Sekalipun mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut, maka statusnya bukanlah sebagai suatu kewajiban, tetapi sekedar pendidikan.

Misalnya, seorang bayi yang ditinggal mati oleh ayahnya, maka ia berhak atas harta warisan dari ayahnya. Akan tetapi, seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang pada taraf ahliyyah wujub tidak boleh mengelola harta itu sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali, karena mereka dianggap belum cakap.

Para ulama ushul fiqih membagi tingkatan ahliyyah wujub dalam dua tingkatan, yaitu:

1)      Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah

Adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.[4]

Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi yang ada dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata bayi itu lahir dalam keadaan hidup.

Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya itu ia tidak akan mendapatkan hak apa-apa lagi, karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi orang yang mati tersebut akan tetap dikenai kewajiban untuk membayar hutangnya. Kewajiban tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, dalam artian ahli warisnya lah yang harus membayar hutang tersebut.

2)      Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah

Adalah kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai ia dinyatakan balig dan berakal, dan sampai ia sekarat selama ia masih bernafas.[5]

Contoh dalam hal ini adalah anak yang baru lahir, disamping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orangtua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah atau zakat harta yang menurut sebagian pendapat ulama bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh orangtua atau walinya.

  1. Ahliyyah al-‘Ada

Adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Jika ia mengerjakan perbuatan yang dituntut syara’, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban, sehingga ia diberi pahala. Dan apabila ia melanggar tuntutan syara’, maka ia berdosa.[6]

Kecakapan berbuat hukum tersebut terdiri dari tiga tingkatan. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Yaitu sebagai berikut:

1)      ‘Adim al-Ahliyyah

Atau tidak cakap sama sekali, yaitu seseorang semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun.

Dalam batas umur ini, seseorang belum sempurna akalnya. Sedangkan taklif itu dikaitkan dengan sifat berakal. Karena itu seseorang dalam batas umur ini belum disebut mukallaf atau belum dituntut melaksanakan hukum.

Perbuatan dan ucapannya pun tidak mempunyai akibat hukum. Karena itu transaksi yang dilakukannya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

2)      Ahliyyah al-‘Ada al-Naqishah (cakap berbuat hukum secara lemah)

Adalah seseorang yang telah mencapai umur tamyiz sampai batas dewasa. Maksud lemah dalam bentuk ini, karena akalnya memang masih lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Seseorang yang dalam batas umur ini hubungannya dengan hukum, bahwa sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Sehingga ucapan dan perbuatannya terbagi menjadi tiga tingkatan dan setiap tingkat mempunyai akibat hukum tersendiri, yaitu:

  1. Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya.

Misalnya, menerima pemberian (hibah) dan wasiat. Semua perbuatan dalam bentuk ini, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan wali.

  1. Tindakan yang semata-mata merugikannya atau mengurangi hak-hak yang ada padanya. Misalnya, pemberian yang dilakukannya, baik dalam bentuk hibah atau sadaqah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. Segala perbuatannya tersebut, baik ucapan maupun perbuatan yang dilakukannya adalah tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal yang tidak memungkinkan untuk disetujui oleh walinya.
  2. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Misalnya, jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah atau lainnya yang disatu pihak mengurangi haknya dan dipihak lain menambah hak yang ada padanya. Tindakan yang dilakukannya tidak batal secara mutlak tetapi dalam kesahannya tergantung pada persetujuan yang diberikan oleh walinya sesudah tindakan itu dilakukan.

Tindakan mumayyiz dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah karena ia cakap dalm melakukan ibadah, tetapi ia belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa.


[1] Nasrun Haroen. Ushul Fiqih 1. 1997. Jakarta: Logos. Hlm 305

[2] Nasrun Haroen. Ushul Fiqih 1. 1997. Jakarta: Logos. Hlm 305

[3] Nasrun Haroen. Ushul Fiqih 1.1997. Jakarta: Logos. Hlm 308

[4] Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih Jilid 1. 1997. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hlm 357

[5] Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih Jlid 1. 1997. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hlm 358

[6] Nasrun Haroen. Ushul Fiqih 1. 1997. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hlm 308

Fathu al-Dzari’ah

FATHU AL-DZARI’AH

  1. 1.      Pengertian Fathu al-Dzari’ah

Secara etimolohis kata fathu al-dzari’ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu fathu dan al-dzari’ah. Kata fathu merupakan bentuk مصدر dari kata فتح- يفتح yang berarti membuka, sedangkan kata keduanya adalah al-dzari’ah yang merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari adz-dzari’ah (الذَّرِيْعَة) adalah adz-dzara’i (الذَّرَائِع). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih istilah yang digunakan adalah sadd adz-dzara’i[1].

Sedangkan secara terminologi, kata fath al-dzari’ah adalah (الأخذ بالذرائع إذاكانت النتيجة مصلحة, لأن المصلحة مطلوبلة)[2] , dalam artian menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (ibahah), menganjurkan (istihab), maupun kewajiban (ijab) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Satu dari sekian tujuan Islam adalah menghindari kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan kemaslahatan, maka jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah  suatu perbuatan yang menjadi sarana tersebut (fath al-dzari’ah), dan jika sebaliknya suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut (saddu al-dzari’ah).

 

 

 

  1. 2.      Dasar-dasar Fathu adz-Dzari’ah

Adapun dasar-dasar yang bisa dijadikan rujukan fath al-dzari’ah adalah:

  1. al-Quran

ياايّهاالذِين امنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله وذرواالبيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (الجمعة: ٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila diseur untuk menunaikan sembahyang pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (al-Jumu’ah: 9)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika mengerjakan shalat Jum’at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain.

Namun yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa betapapun adz-dzariah (sarana) lebih rendah tingkatannya daripada perbuatan yang menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.

Baca lebih lanjut