Pendaftaran Tanah dan Pelaksanaanya

  1. A.    Pengertian Pendaftaran Tanah dan Pelaksanaanya

Dalam Pasal 1 diberikan rumusan mengenai pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.   Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP 10/1961 dan PP ini.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran secara sporadik. Pendaftaran secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapakan oleh mentri Negara Agraria/Kepala BPN. Dalam hal ini suatu desa/kelurahan belum ditetapakan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, tetapi pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan, karena melalui cara ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar dari pada melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi kerena prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga, peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaanya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu yang agak panjang, dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelaayakan agar berjalan lancar.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan itu misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya, dibebaninya atau berubahnya nama pemegang hak yang telah didaftar, hapusnya atau diperpanjangnya jangka waktu hak yang sudah berakhir, pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah yag haknya sudah didaftar. Agar data yang tersedia di Kantor Pertahanan selalu sesuai dengan keadaan yang mutakhir, dalam pasal 36 ayat 2 ditentukan bahwa para pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarlkan perubahan-perubahan yang dimaksudkan kepada Kantor Pertahanan. Ketentuan mengenai wajib daftar itu juga ada dalam pasal 4 ayat 3.

  1. B.     Obyek Pendaftaran Tanah.

Obyek pendaftaran tanah menurut pasal 9 meliputi:

  1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.
  2. Tanah Hak Pengelolaan.
  3. Tanah Wakaf.
  4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
  5. Hak Tanggungan.
  6. Tanah Negara.

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ada yang diberikan oleh Negara. Tetapi dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang Hak Milik atas tanah. Tetapi selama belum ada pengaturan mengenai tatacara pembebanannya dan disediakan formulir akta pemberiannya, untuk sementara belum akan ada Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemegang Hak Milik atas tanah. Maka yang kini merupakan obyek pendaftaran tanah baru Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara. Tanah Negara dalam PP 24/1997 termasuk obyek yang didaftar.

Berbeda obyek-obyek pendaftaran tanah yang lain, dalam hal tanah Negara pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang bersangkutan dalam daftar tanah. Untuk tanah Negara tidak disediakan buku tanah, dan karenanya tidak juga diterbitkan sertifiakat. Obyek pendaftaran tanah yang lain didaftar dengan membukukannya dalam peta pendaftaran dan buku tanah, serta menerbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya.

  1. C.    Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah(maitenance).

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Penyelenggaraan pendaftara tanah sesuai ketentuan pasal 19 UUPA, bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertahanan Nasional, (pasal 5).

Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertahanan, kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain. Yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat Nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik dan pemetaan fotogrametri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertahanan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP 24/1997 ini, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya pembuatan akta PPAT Sementara, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh notaris, pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang, dan Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik oleh Panitia Ajudikasi.

Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan karena melalui cara ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaanya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar. Uji kelayakan itu untuk pertama kali diselenggarakan didaerah Depok, Bekasi dan Karawang Jawa Barat.

  1. D.    Asas-asas Pendaftaran Hak atas Tanah

Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh karena itu dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 2 PP No.24 tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutkhir dan terbuka.

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama hak atas tanah.

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran itu sendiri.

Asas terjangkau dimaksudkan untuk keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Asas mutakhir dimaksudkan agar kelengkapn yang memadai dalam pelaksanaanya dan keseimbangan dalam pemeliharaan datannya. Dan data yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari. Asas ini menuntut pula dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan dikantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat, dan itulah yang berlaku pula pada asas terbuka.

  1. E.     Tujuan Pendaftaran Tanah

Sejalan dengan asas yang terkandung dalam pendaftaran tanah, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut pada pasal 3PP No.24 tahun 1997, dinyatakan pendaftaran tanah bertujuan:

  • Ø Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
  • Ø Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
  • Untuk terselenggaranya administrasi pertanahan.

 

Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagainama yang diatur dalam pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 diatas, A.P. perlindungan mengatakan bahwa:

  1. Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
  2. Dizaman informasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor digaris depan haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk suatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri, sehingga dapat merencanakan pembangunan Negara dan juga bagi masyarakat sendiri. Informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan yuridisnya, termasuk untuk satuan rumah susun, informasi tersebut bersifat tebuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi apasaja yang diperlukan atas sebidang tanah atau bangunan yang ada.
    1. Sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal yang wajar.
  1. Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematis

Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan pendaftaran tanah yang melibatkan pemerintah atau Badan Pertahana Nasional sebagai pelaksana dibantu oleh sebuah panitia independen. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 8 PP Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan sebagai berikut:

  1. Dalam melaksanakan pendaftaran secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh sebuah panitia ajudikasi yang dibentuk oleh mentri atau pejabat yang ditunjuk.
  2. Susunan panitia ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
    1. Seorang ketua panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional,
    2. Beberapa orang anggota yang terdiri dari:
  • Seorang pegawai badan pertanahan nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan dibidang pendaftaran tanah,
  • Seorang pegawai badan pertanahan nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan dibidang hak-hak atas tanah,
  • Kepala desa/kepala kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang pamong desa/kelurahan yang ditunjuknya.
  1. Keanggotaan panitia ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah diwilayah desa/kelurahan yang bersangkutan.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul dan yuridis dan satuan administrasi yang tugas dan susunanya diatur oleh mentri.
    1. G.    Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.

Kegiatan dan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk untuk pertama kali. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

  1. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik.
  2. Pengumpulan dan pengelolaan data yuridis serta pembukuan haknya.
  3. Penerbitan sertifikat.
  4. Penyajian data fisik dan data yuridis.
  5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran secara sporadik. Pendaftaran secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa badab pertahanan nasional yang didasarkan atas suatu rencana kerjajangka panjang dan rencana tahunan yang bersinambungan. Pelaksanaanya dilakukan di wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh Mentri. Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftarannya dilaksanakan secara sporadik. Pendaftaran sporadic dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan.

  1. Pengumpulan Dan Pengelolahan Data Fisik

Pengumpulan dan pengelolahan data fisik meliputi:

  1. Pengukuran dan pemetaan.

Untuk keperluan dan pengumpulan dan pengolahan data fisik pertama dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, kegiatan ini meliputi:

  1. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran.

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis disuatu wilayah yang ditunjuk dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. Peta dasar pendaftaran tersebut menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran, selain digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik, peta dasar pendaftaran juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sebelumnya sudah didaftar.

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan, agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya secara pasti, karena dapat di rekontruksi di lapangan setiap saat. Dengan maksud diperlukannya adanya titik-titik dasar teknik nasional.

  1. Penetapan Batas-Batas Bidang Tanah.

Mengenai penetapan dan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah diatur dalam pasal 17 – 19 PP 24/1997 dan mendapat pengaturan lebih lanjut dan rinci dalam pasal 19 – 23 Peraturan Mentri 3/1997.

  1. Pengukuran Dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah Dan Pembuatan Peta-Peta Pendaftaran.

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendafratan. Untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta tersendiri, dengan menggunakan peta yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukuran batas tanah yang akan dipetakan.

  1. Pembuatan Daftar Tanah.

Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaannya diatur dalam Peraturan Mentri 3/1997 pasal 146-155 (pasal 21). Daftar tanah yang dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaannya kemudian.

  1. Pembuatan Surat Ukur.

Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur. Surat ukur memuat data fisik yang diambil dari peta pendaftaran untuk skala yang bisa berbeda.

  1. Pengumpulan Dan Pengolahan Data Secara Yuridis Serta Pembukuan Hak.

A.HAK-HAK BARU

Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara pembuktian hak-hak baru        dan hak lama. Hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya PP 24/1997. Sedang hak-hak lama yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut PP 10/1961.

Dalam pasal 23 ditentukan, bahwa untuk keperluan pendaftaran:

a)      Hak atas tanah baru data yuridisnya dibuktikan dengan:

1)      Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku.

2)      Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan;

Apabila mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

b)     Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang, sebagai yang dimaksud dalam uraian 124G;

c)      Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf yang disebut dalam uraian 135E;

d)     Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan, yang dibicarakan dalam uraian 139B angka 2;

e)      Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan, yang dibicarakan dalam uraian 184A.

B. HAK-HAK LAMA

  1. Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi hak-hak lama data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi/kepala kantor pertanahan dianggap cukup  sebagai dasar mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Demikian ditetapkan dalam pasal 24 ayat (1) alat-alat bukti tersebut adalah bukti-bukti pemilikan. Alat-alat bukti tersebut berupa:
  2. a.      Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Over schrijvings Ordonnantie (staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan.
  3. b.      Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Ordonnantie tersebut sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP 10/1961.
  4. c.       Suarat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan.
  5. d.      Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan menteri agraria nomor 9 tahun 1959;
  6. e.       Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA.
  7. f.       Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan, yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kelurahan, yang dibuat sebelum berlakunya PP ini.
  8. g.      Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan.
  9. h.      Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP 28/1977 (uraian 135E)
  10. i.        Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan.
  11. j.        Surat penunjuk atau pembelian (seharusnya pemberian) kaveling tanah pengganti tanah yang di ambil oleh pemerinth atau pemerintah daerah;
  12. k.      Petuk pajak bumi/ landrente, girik, pipil, keritik dan verponding indonesia sebelum berlakunya PP10/1961
  13. l.        Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayananan pajak bumi dan bangunan
  14. m.    Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana maksud dalam pasal II, pasal VI dan pasal VII ketentuan-ketentuan konversi UUPA.
  15. Penerbitan Sertifikat (pasal 31 dan 32)

Sertifikat sebagai surat tanda bukti Hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dean data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang.

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasai olehnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan para ahli waris yang lain.

  1. Penyajian data fisik dan data yuridis.

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, terutama untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah dan memperoleh keterangan yang diperlukan. Kepala Kantor Pertahanan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah berupa daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftara nama.

  1. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Mengenai penyimpanan data dan dokumen itu terdapat ketentuan pelengkapnya dalam pasal 184-186 Peraturan Menteri 3/1997.

  1. Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.
  2. Selain dalam hal yang disebut diatas, dengan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen yang bersangkutan kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.

Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm. Penyimpanan dengan menggunakan peralatan elektronik dalam bentuk film akan menghemat tempat dan mempercepat akses pada data yang diperlukan. Tetapi penyelenggaraannya memerlukan persiapan peralatan dan tenaga serta dana yang besar. Maka pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s