Nikah Beda Agama

ANALISIS KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA LYDIA KANDOU DAN JAMAL MIRDAD

Perkawinan beda agama memang merupakan polemik yang berlarut – larut tanpa penyelesaindan kejelasan yang tuntas di negeri ini,banyak pencari keadilan kandas dalam memperjuangkan Hak Asasi mereka sebagai mana termaktub dalam undang – undang dasar.Memang Republik ini memiliki Undang – undang No.1 tahun 1974 yang menjadi payunghukum dalam perihal perkawinan,namun pada pelaksanaanya masih banyak kekurangan,sebut sajatentang perkawinan berbeda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang – undang tersebut padahal dalam realitas social kemasyarakatanya,Indonesia adalah Negara yang banyak Agama,artinyaNegara bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama Negara.Perkawinan beda agama pun nyata –nyatanya terjadi di Indonesia,lantas bagaimanapenyelesainya hingga tidak ada upaya hukum para pencari keadilan itu tidak kandas ditengah jalan,sebagai contoh adalah pada tahun 1986 Lydia Kandou menikah dengan aktor Jamal Mirdad. Peristiwaini menjadi begitu kontroversial, karena perbedaan agama. Lydia Kandou yang beragama kristen danJamal Mirdad yang beragama Islam.Namun pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou nekadmenikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka mati-matian di Pengadilan Negeri.Peristiwa yang terjadi tahun 1986 tersebut begitu menggemparkan. Tentangan dan kecaman dariagamawan dan masyarakat menghantam secara bertubi-tubi pasangan ini.Lalu setelah mereka berkeluarga dengan payung hukum apa mereka melakukan pekawinan ????Bagaimana pula upaya hukum mereka hingga pernikahan mereka disahkan ????Upaya awal yang ditempuh Jamal Mirdad & Lydia Kandou ialah mengajukan permohonan keKantor Urusan Agama namun upaya itu ditolak oleh KUA, sehingga Kantor Catatan Sipil ditujusebagai jalan tengah tak pula bisa dilalui mereka dengan lancar,namun upaya Jamal Mirdad & LydiaKandou tidak berhenti sampai disitu mereka menempuh jalur pengadilan,dari hal itu Hakim EndangSri Kawuryan mengizinkan mereka menikah Dengan izin itu, pada 30 Juni 1986, Jamal dan Lydiaresmi menikah.1

Pasangan Jamal Mirdad & Lydia Kandou masih beruntung bisa menikah diKantor CatatanSipil karena setelah mereka menikah sejak 12 Agustus 1986, Kantor Catatan Sipil Jakartamengeluarkan keputusan, yang pada intinya menolak menikahkan pasangan berbeda agama,khususnya laki – laki Islam dan wanita beragama lain, “KANTOR CATATAN SIPIL hanyamelaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama. Yakni, setelah melangsungkandi gereja, vihara, atau pura,”Pasngan Adri & Vonny ialah salah satu pasngan yang permohonanya ditolak KUA TanahAbang dan Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk menikahkan mereka. Bahkan Pengadilan NegeriJakarta Pusat pun menolak memberikan izin,mereka terpaksa mengalukan permohonan untuk menikah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Hakim Imam Soekarno, yang memeriksa permohonanpasangan itu menolak mengizinkan mereka menikah. Alasan hakim, undang-undang perkawinan tak mengatur perkawinan berbeda agamaVonny kontan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, ia juga menghadap seorang hakimagungWalaupun demikian, hakim tertinggi itu sempat membuat memo yang isinya: “Tolongdinikahkan. sambil menunggu keputusan MA.” Berkat memo itulah, petugas Kantor Catatan SipilJakarta Pusat bersedia mengawinkan mereka pada saat resepsi pernikahan akan dilangsungkan 3 Mei1986.kini Mahkamah Agung mengeluarkan pula keputusan yang mengizinkan mereka menikah.Menurut majelis hakim agung, pasangan itu dibenarkan menikah karena keduanya telah berusia diatas 21 tahun – sehingga tak perlu lagi izin orangtua. Selain itu, yang penting lagi, dengan mengajukanpermohonan ke Kantor Catatan Sipil, menurut hakim agung, harus ditafsirkan bahwa pemohon”berkehendak untuk melangsungkan perkawinannya tidak secara Islam.” Dengan demikian, haruslahditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Jadi, seharusnyaKantor Catatan Sipil berwenang menikahkan, “kedua calon suami-istri tidak beragama Islam.”Jadi Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegasmengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agamaadalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagaisatu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suamiisteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinanantar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atasdirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebutpemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 point f UU No. 1/1974tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawian, dengan anggapan bahwa kedua calonsuami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai merekayang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calonpasangannya.2

ANALISIS KASUS PERKAWINANBEDA AGAMALYDIA KANDOU DAN JAMAL MIRDAD

Perkawinan beda agama memang merupakan polemik yang berlarut – larut tanpa penyelesaindan kejelasan yang tuntas di negeri ini,banyak pencari keadilan kandas dalam memperjuangkan Hak Asasi mereka sebagai mana termaktub dalam undang – undang dasar.Memang Republik ini memiliki Undang – undang No.1 tahun 1974 yang menjadi payunghukum dalam perihal perkawinan,namun pada pelaksanaanya masih banyak kekurangan,sebut sajatentang perkawinan berbeda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang – undang tersebutpadahal dalam realitas social kemasyarakatanya,Indonesia adalah Negara yang banyak Agama,artinyaNegara bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama Negara.Perkawinan beda agama pun nyata –nyatanya terjadi di Indonesia,lantas bagaimanapenyelesainya hingga tidak ada upaya hukum para pencari keadilan itu tidak kandas ditengah jalan,sebagai contoh adalah pada tahun 1986 Lydia Kandou menikah dengan aktor Jamal Mirdad. Peristiwaini menjadi begitu kontroversial, karena perbedaan agama. Lydia Kandou yang beragama kristen danJamal Mirdad yang beragama Islam.Namun pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou nekadmenikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka mati-matian di Pengadilan Negeri.Peristiwa yang terjadi tahun 1986 tersebut begitu menggemparkan. Tentangan dan kecaman dariagamawan dan masyarakat menghantam secara bertubi-tubi pasangan ini.Lalu setelah mereka berkeluarga dengan payung hukum apa mereka melakukan pekawinan ????Bagaimana pula upaya hukum mereka hingga pernikahan mereka disahkan ????Upaya awal yang ditempuh Jamal Mirdad & Lydia Kandou ialah mengajukan permohonan keKantor Urusan Agama namun upaya itu ditolak oleh KUA, sehingga Kantor Catatan Sipil ditujusebagai jalan tengah tak pula bisa dilalui mereka dengan lancar,namun upaya Jamal Mirdad & LydiaKandou tidak berhenti sampai disitu mereka menempuh jalur pengadilan,dari hal itu Hakim EndangSri Kawuryan mengizinkan mereka menikah Dengan izin itu, pada 30 Juni 1986, Jamal dan Lydiaresmi menikah.1

 

Pasangan Jamal Mirdad & Lydia Kandou masih beruntung bisa menikah diKantor CatatanSipil karena setelah mereka menikah sejak 12 Agustus 1986, Kantor Catatan Sipil Jakartamengeluarkan keputusan, yang pada intinya menolak menikahkan pasangan berbeda agama,khususnya laki – laki Islam dan wanita beragama lain, “KANTOR CATATAN SIPIL hanyamelaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama. Yakni, setelah melangsungkandi gereja, vihara, atau pura,”Pasngan Adri & Vonny ialah salah satu pasngan yang permohonanya ditolak KUA TanahAbang dan Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk menikahkan mereka. Bahkan Pengadilan NegeriJakarta Pusat pun menolak memberikan izin,mereka terpaksa mengalukan permohonan untuk menikah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Hakim Imam Soekarno, yang memeriksa permohonanpasangan itu menolak mengizinkan mereka menikah. Alasan hakim, undang-undang perkawinan tak mengatur perkawinan berbeda agamaVonny kontan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, ia juga menghadap seorang hakimagungWalaupun demikian, hakim tertinggi itu sempat membuat memo yang isinya: “Tolongdinikahkan. sambil menunggu keputusan MA.” Berkat memo itulah, petugas Kantor Catatan SipilJakarta Pusat bersedia mengawinkan mereka pada saat resepsi pernikahan akan dilangsungkan 3 Mei1986.kini Mahkamah Agung mengeluarkan pula keputusan yang mengizinkan mereka menikah.Menurut majelis hakim agung, pasangan itu dibenarkan menikah karena keduanya telah berusia diatas 21 tahun – sehingga tak perlu lagi izin orangtua. Selain itu, yang penting lagi, dengan mengajukanpermohonan ke Kantor Catatan Sipil, menurut hakim agung, harus ditafsirkan bahwa pemohon”berkehendak untuk melangsungkan perkawinannya tidak secara Islam.” Dengan demikian, haruslahditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Jadi, seharusnyaKantor Catatan Sipil berwenang menikahkan, “kedua calon suami-istri tidak beragama Islam.”Jadi Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegasmengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agamaadalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagaisatu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suamiisteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinanantar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atasdirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebutpemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 point f UU No. 1/1974tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawian, dengan anggapan bahwa kedua calonsuami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai merekayang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calonpasangannya.2

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s