Mahkum Alaih

  1. Pengertian Mahkum Alaih

Ulama ushul fiqih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah Ta’ala, yang disebut dengan mukallaf . Sehingga istilah mahkum alaih disebut dengan subyek hukum.

Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Sehingga orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sebaliknya, jika ia mengerjakan larangan Allah maka ia akan mendapatkan dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.[1]

  1. Dasar Taklif

Terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّا ئِمِ حَتَّى يَسْتيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِّيِّ حتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ المَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ

Diangkatnya pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balig, dan orang gila sampai ia sembuh. (H.R. Bukhori, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, dan Daruquthni dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib)

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa seseorang belum dikenakan taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Para ulama ushul fiqih mengemukakan bahwa seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dan syara’. Termasuk ke dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk dan lupa. Karena orang tidur, mabuk dan lupa termasuk dalam keadaan tidak sadar atau hilang akal.[2]

  1. Syarat-syarat Taklif

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa seseorang itu dikenai hukum apabila orang tersebut memenuhi dua syarat, yaitu:

  1. Orang itu telah mampu memahami khitab syari’ (tuntutan syara’) yang terkandung dalam Al-Qur’an dan sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain, karena seseorang yang melakukan suatu pekerjaan disuruh atau dilarang tergantung pada pemahamannya terhadap suruhan dan larangan yang menjadi khitab syari’. Dengan demikian, orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami khitab syari’ tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif.

Kemampuan untuk memahami taklif tersebut hanya bisa dicapai dengan akal manusia, karena akallah yang bisa mengetahui taklif itu harus dikerjakan atau ditinggalkan.

  1. Seseorang tersebut harus cakap dalam bertindak hukum, yang dalam istilah ushul fiqih disebut dengan ahliyyah. Apabila seseorang belum atau tidak cakap dalam bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.

 

  1. Pengertian Ahliyyah

Secara etimologi ahliyyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya, jika seseorang menempati suatu jabatan, berarti dia mempunyai kemampuan dalam hal itu. Sedangkan secara terminologi, para ulama ushul fiqih mendefinisikan, bahwa yang dikatakan ahliyyah, adalah:

صِفَةٌ يُقَدِّرُهَا الشَّارِعُ فِى الشَّخْصٍ تَجْعَلُهُ مَحَلاً صَالِحَا لِحِطَابٍ تَشْرِيْعِيٍ

Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh Syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’.

Artinya, bahwa ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’.[3]

 

  1. Macam-macam Ahliyyah

Ulama ushul fiqih membagi ahliyyah menjadi dua bentuk, yaitu:

  1. Ahliyyah wujub

Adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Sehingga orang yang dalam ahliyyah wujub belum cakap untuk dibebani kewajiban-kewajiban, seperti shalat, puasa, dan haji. Sekalipun mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut, maka statusnya bukanlah sebagai suatu kewajiban, tetapi sekedar pendidikan.

Misalnya, seorang bayi yang ditinggal mati oleh ayahnya, maka ia berhak atas harta warisan dari ayahnya. Akan tetapi, seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang pada taraf ahliyyah wujub tidak boleh mengelola harta itu sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali, karena mereka dianggap belum cakap.

Para ulama ushul fiqih membagi tingkatan ahliyyah wujub dalam dua tingkatan, yaitu:

1)      Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah

Adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.[4]

Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi yang ada dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata bayi itu lahir dalam keadaan hidup.

Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya itu ia tidak akan mendapatkan hak apa-apa lagi, karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi orang yang mati tersebut akan tetap dikenai kewajiban untuk membayar hutangnya. Kewajiban tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, dalam artian ahli warisnya lah yang harus membayar hutang tersebut.

2)      Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah

Adalah kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai ia dinyatakan balig dan berakal, dan sampai ia sekarat selama ia masih bernafas.[5]

Contoh dalam hal ini adalah anak yang baru lahir, disamping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orangtua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah atau zakat harta yang menurut sebagian pendapat ulama bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh orangtua atau walinya.

  1. Ahliyyah al-‘Ada

Adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Jika ia mengerjakan perbuatan yang dituntut syara’, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban, sehingga ia diberi pahala. Dan apabila ia melanggar tuntutan syara’, maka ia berdosa.[6]

Kecakapan berbuat hukum tersebut terdiri dari tiga tingkatan. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Yaitu sebagai berikut:

1)      ‘Adim al-Ahliyyah

Atau tidak cakap sama sekali, yaitu seseorang semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun.

Dalam batas umur ini, seseorang belum sempurna akalnya. Sedangkan taklif itu dikaitkan dengan sifat berakal. Karena itu seseorang dalam batas umur ini belum disebut mukallaf atau belum dituntut melaksanakan hukum.

Perbuatan dan ucapannya pun tidak mempunyai akibat hukum. Karena itu transaksi yang dilakukannya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

2)      Ahliyyah al-‘Ada al-Naqishah (cakap berbuat hukum secara lemah)

Adalah seseorang yang telah mencapai umur tamyiz sampai batas dewasa. Maksud lemah dalam bentuk ini, karena akalnya memang masih lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Seseorang yang dalam batas umur ini hubungannya dengan hukum, bahwa sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Sehingga ucapan dan perbuatannya terbagi menjadi tiga tingkatan dan setiap tingkat mempunyai akibat hukum tersendiri, yaitu:

  1. Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya.

Misalnya, menerima pemberian (hibah) dan wasiat. Semua perbuatan dalam bentuk ini, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan wali.

  1. Tindakan yang semata-mata merugikannya atau mengurangi hak-hak yang ada padanya. Misalnya, pemberian yang dilakukannya, baik dalam bentuk hibah atau sadaqah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. Segala perbuatannya tersebut, baik ucapan maupun perbuatan yang dilakukannya adalah tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal yang tidak memungkinkan untuk disetujui oleh walinya.
  2. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Misalnya, jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah atau lainnya yang disatu pihak mengurangi haknya dan dipihak lain menambah hak yang ada padanya. Tindakan yang dilakukannya tidak batal secara mutlak tetapi dalam kesahannya tergantung pada persetujuan yang diberikan oleh walinya sesudah tindakan itu dilakukan.

Tindakan mumayyiz dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah karena ia cakap dalm melakukan ibadah, tetapi ia belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa.


[1] Nasrun Haroen. Ushul Fiqih 1. 1997. Jakarta: Logos. Hlm 305

[2] Nasrun Haroen. Ushul Fiqih 1. 1997. Jakarta: Logos. Hlm 305

[3] Nasrun Haroen. Ushul Fiqih 1.1997. Jakarta: Logos. Hlm 308

[4] Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih Jilid 1. 1997. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hlm 357

[5] Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih Jlid 1. 1997. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hlm 358

[6] Nasrun Haroen. Ushul Fiqih 1. 1997. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hlm 308

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s