Kerangka Epistimologi Pengembangan Hukum Islam

  1. A.    Sumber Pengatahuan Hukum dalam  Islam

Salah satu bentuk upaya dan jawaban terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi umat islam dewasa ini adalah dengan melakukan reaktualisasi ajaran islam. Reaktualisasi ajaran islam dalam arti sebagai upaya, yang didorong oleh penilaian objektif terhadap keadaan agama yang ada dan dianggap kaum muslim belum memuaskan. Untuk itu diperlukan penggalian intensif atas apa yang diyakini sebagai standart-standart islam yang benar agar dapat dipedomani dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat masa kini yang terus berubah.

Konsepsi ini mengimplikasikan bahwa penafsiran-penafsiran ajaran islam yang ada sekarang berasal dari upaya mengadaptasikan ajaran tersebut kedalam situasi masa lampau. Karena itu, penafsiran tersebut sekarang telah terlampau berat dihimpit oleh beban-beban historis dan kultural. Jadi, reaktualisasi berarti melepaskan beban-beban sejarah dan budaya itu guna diberi alternatif-alternatif baru yang lebih responsif dan kontekstual.

Asumsi  pokok reaktualisasi ajaran islam tersebut adalah bahwa isu reaktualisasi harus dikaji bermula dari aspek hukum islam. Hal ini karena hukum islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan social dan kehidupan komunitas kaum muslimin. Dipihak lain hukum sangat penting guna memahami karakter dan etos suatu bangsa. Hukum mereflesikan jiwa masyarakat jauh lebih jelas dari organisasi manapun. Syari’ah merupakan inti paling sentral dari ajaran islam dan tidak mungkin memahami kebudayaan, sejarah, social, dan tatanan masyrakat islam tanpa memahami syari’ah.

Walaupun begitu, hukum dalam islam tidaklah berdiri sendiri. Hukum islam tegak diatas landasan teologis yang sangat dalam, sebagai diakui oleh para ahli fiqh dan ushul fiqh bahwa hukum islam itu istimdadnya adalah ilmu kalam (teologi). Karena itu, reaktualisasi perlu pula menyentuh aspek teologis yang menjadi landasan doktrin hukum dalam islam itu. Dari itu, masalah reaktualisasi sebagai upaya mengadaptasikan ajaran islam kedalam konteks masyarakat yang terus berubah yang menghendaki perubahan-perubahan hukum, dilihat dari perspektif hubungan akal dan wahyu.

Dalam teori klasik islam, hukum bersumber kepada kehendak ilahi, sehingga dinyatakan bahwa pemberi hukum dalam islam adalah Allah. Pertanyaan yang selalu muncul dalam hubungan ini adalah bagaimana pengatahuan yang sah mengenai hukum ilahi dapat diperoleh? Apakah hanya wahyu tuhan saja satu-satunya sumber untuk mengetahui hukum syar’I atau dapat jugakah melalui akal alami manusia? Jika memang sejauh mana peranan akal dalam mencari dan menemukan hukum syar’I itu?

Sehubungan  dengan masalah tersebut, terdapat tiga aliran teologis, yaitu:

  1. Aliran Tradisional

Teologi Asy’ariyah memberi tekanan kepada kuasa dan kehendak mutlak tuhan. Segala sesuatu tergantung pada kekuasaan dan kehendak-Nya yang bersifat mutlak itu. Karenanya, menurut pandangan ini tidak ada hubungan kausal yang efektif di dalam alam sebab hal itu akan bererti membatasi kemutlakan kuasa dan kehendak tuhan.

Dalam kaitanya dengan manusia, pandangan yang menekankan kuasa dan kehendak mutlak tuhan berakibat ditempatkanya makhluk ini pada posisi yang sangat lemah. Kompetensi akalnya hanya diakui secara amat minimal sehingga ia tidak mampu dengan akalnya itu mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan yang menjadi objek hukum.

Alasan Asy’ariyah antara lain adalah, seandainya baik dan buruk itu bersifat rasional dan dapat diketahui oleh akal, hal itu akan berakibat terjadi perbedaan-perbedaan dalam menilai baik dan buruknya perbuatan-perbuatan sebab akal itu berbeda-beda tingkat kemampuanya menilai perbuatan. Apa yang dipikirkan sebagai baik oleh sebagian orang bisa jadi dipandang sebaliknya oleh orang lain.

Kesimpulan pandangan ini adalah seperti dalam penegasan al-Gazali bahwa akal tidak dapat menentukan baik  burukya suatu perbuatan dan karena itu tidak dapat menentukan hukumnya. Ar-Razi(W. 606/1209) menyatakan,”tidak ada baik dan buruk kecuali berdasarkan syara’,” dan “tidak ada hukum tanpa syara’.” Atas dasar ini golongan Asy’ariyah sebagian besar berpendapat tidak ada hukum sebelum datangnya Rosul yang membawa syara’. Namun, sebagian lain bersikap skeptis.

  1. Aliran Rasionalis

Aliran Mu’tazilah, yang didirikan oleh tokohnya yang terkenal, Wasil Ibn Ata’ (W.130/748) mengajarkan lima prinsip dasar, yaitu: 1) keesaan tuhan, 2) keadilan tuhan, 3) janji dan ancaman, 4) posisi antara dua posisi, dan 5) amar ma’ruf nahi munkar.

Prinsip keadilan dan keesaan Tuhan adalah dua sendi pokok ajaran Mu’tazilah. Mereka bangga menamakan diri sebagai ahl al-‘adl wa at-tauhid. Meskipun seluruh kaum muslimin mengakui bahwa Allah adalah Maha adil, Mu’tazilah member penekanan khusus kepada keadilan tuhan. Ada tiga hal pokok yang member penekanan Mu’tazilah sehubungan dengan prinsip keadilan ilahi ini, yaitu: 1) bahwa Allah mengarahkan makhluk-Nya kepada suatu tujuan dan bahwa Allah menghendaki yang terbaik bagi hamba-Nya; 2) bahwa Allah tidak menghendaki, dan karena itu tidak memerintahkan yang buruk; 3) bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan hamba-Nya yang baik maupun yang buruk, manusia itu bebas dan ia menciptakan perbuatanya dan itu menjadi dasar adanya pahala dan hukuman.

Konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan ilahi menurut Mu’tazilah adalah bahwa manusia menciptakan perbuatanya. Penjelasan pandangan ini adalah untuk menjelaskan arti tanggung jawab manusia. Jadi, menurut pandangan Mu’tazilah, apabila diketahui suatu perbuatan mengandung kemadharatan dan bahaya, hukumnya haram, mengerjakan perbuatan tersebut hukumnya wajib apabila mengandung kemaslahatan, bila meninggalkanya tidak berakibat terjadinya bahaya dan kemadharatan hukum melakukan perbuatan itu sunah, apabila meninggalkan suatu perbuatan mengandung kemaslahatan dan mengerjakanya tidak mendatangkan bahaya hukum mengerjakanya makruh, dan apabila tidak mengandung kemaskahatan atau sebaliknya kemadharatan, hukum mengerjakanya mubah.

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa menurut Mu’tazilah, akal dapat mengetahui hukum syar’I dalam sebagian besarnya berdasrkan kualitas etis yang ada pada perbuatan itu. Sebagai konsekuensi pandangan ini, menurut Mu’tazilah, orang yang belum menerima dakwah Rosul telah terkena taklif syar’I, sehingga apabila ia berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan apabila berbuat buruk akan mendapat hukuman ilahi.

  1. Aliran Moderat

Ulama’-ulama’ Maturidiah (yang dalam fiqh menganut madzab Hanafi), terutama Maturidiah Muta’akhirin, mencoba mengambil jalan tengah. Mereka berpendapat bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan. Akan tetapi, dengan mengatahui baik buruknya suatu perbuatan itu tidak dengan sendirinya akan mengetahui hukum Allah tentang perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pengetahuan tentang baik dan buruk itu tidak meniscayakan adanya pahala atas mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dosa dan pahala tergantung kepada adanya dalil sam’i.

jadi, menurut Maturidi’ah, tuhan adalah pemberi hukum, syara’ pemberi informasi tentang hukum dan akal hanya bisa mengetahui yang baik dan buruk.  Konsekuensinya adalah tidak ada kewajiban hukum syar’I sebelum datangnya Rosul dan sebelum datangnya dakwah agama. Dengan demikian, pandangan ini sejalan dengan Mu’tazilah dari segi kemampuan akal manusia mengetahui yang baik dan yanb buruk, dan sejalan dengan Asy’ariyah dari segi adanya taklif dan hukum sebelum datangnya syari’ah dan sebelum datangnya dakwah. Akan tetapi, ini pendapat yang dipilih oleh Maturidiah (Hanafiah) mutakhir.

Banyak tokoh awal mereka seperti Abu Mansur al-Maturudi (330/945) sendiri, Fakhr al-Islam al-Badzawi (483/1089) dan Sadru as-Syari’ah (747 H) sejalan dengan pandangan Mu’tazilah. Akan tetapi beberapa penulis ushul fiqh zaman mutakhir, seperti Abdul Wahab Khalaf, Abdul Karim Zaidan cenderung mengikuti pandangan Maturidiah generasi kemudian. Apabila kita mencermati pandangan Maturidiah mutakhir ini akan terlihat mereka lebih dekat kepada pandangan Asy’ariyah, karena bagi mereka tidak ada kaitan antara baik dan buruk yang ditangkap oleh akal dan pemberian pahala atau hukuman dari tuhan.

Dari uraian diatas ditegaskan bahwa pembaruan (reaktualisasi) ajaran islam melalui perumusan kembali pengertian-pengertian hukum syar’I kurang berarti tanpa menyentuh aspek-aspek fundamental yang memberikan landasan kepada, dan sekaligus merupakan permulaan filsafat bagi pemikiran dan doktrin hukum islam. Dengan kata lain, reaktualisasi ajaran islam harus berdiri diatas prinsip penghargaan yang lebih besar kepada kemampuan manusia khususnya akalnya dalam menangani masalah-masalah kehidupanya yang perlu diatur melalui ketentuan syar’i.  [1]

  1. B.     Sistem Mempelajari Hukum dan Menuliskan Hukum Islam

Syari’at islam adalah satu rangkuman yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala perintah tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dalam semua aspeknya. Peraturan-peraturan itu terdiri dari norma-norma yang tidak berubah, berkenaan dengan peribadatan, pengabdian, masalah politik, dan aturan hukum dalam pengertian yang sempit.

Masalah yang menjadi perselisihan di kalangan umat islam antara tradisionalisme dan modernisme muncul karena pengaruh ide-ide baru dari dunia barat. Di segi lain seluruh kehidupan umat islam termasuk literature Arab, bahasa arab dan disiplin-disiplin ilmu islam lainya sangat terikat dan terlibat ole ide-ide ajaran hukum islam.

Dengan demikian tidaklah mungkin dapat memahami agama islam tanpa memahami hukum islam itu sendiri. Hukum islam merupakan suatu contoh yang berisi ajaran dari suatu hukum yang suci.

Hukum islam adalah produk penyelidikan kritis, dari sudut agama. Ia merupakan satu pokok bahasan yang sah, karena ia mengandung berbagai kompenan hukum Arabia dan elemen yang dapat diterima oleh seluruh rakyat di daerah-daerah yang didudukinya.

Ada dua perubahan arah yang penting dalam sejarah hukum islam, perubahan pertama ialah pada awal pengenalan teori hukum yang  hanya barangkali menolak wujud semua elemen didalamnya, namun tidak berarti bahwa hal itu merupakan yang paling tepat, yaitu islam, dan membatasi sumber-sumber materinya pada al-Qur’an dan tauladan nabi Nabi Muhammad SAW.

Perubahan kedua adalah apa yang muncul pada abad sekarang, yaitu pembuatan Undang-undang baru sebagai bagian dari pemerintahan islam pada waktu yang sama, yang tidak saja membatasi bidang lapangan hukum agama yang diterapkan dalam praktek tetapi juga melanggar bentuk daripada hukum itu sendiri.

Dalam perkembanganya tak ada satupun hukum islam yang seragam dalam satu pendapat. Semua perbedaan geografis menyebabkan perbedaan-perbadaan dan penyimpangan diantara madzab-madzab hukum lama.

Hukum  islam muncul dan berkembang pada suatu dasar dan politik yang berubah-ubah. Dalam hal ini zaman kehidupan Nabi merupakan hal yang unik, dan diikuti oleh zaman yang bergolak dari khalifah-kholifah periode Madinah (9-40 H=632-661 M).

Modernisasi dalam islam pada dasarnya merupakan suatu gerakan melawan taklid atau peniruan buta terhadap masa lampau yang menghendaki ijtihad. Menurut kaum modernis, ijtihad adalah inter-pretasi rasional al-Qur’an untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang.

Para modernis mulai mendakwahkan bahwa islam tetap tidak memerlukan system yang membantu yang dianggap hanya merintangi kemajuan berfikir dan bahwa batasan-batasan teologi kuno tentang  batasan-batasan ilmu dikesampingkan.

Dimulailah suatu usaha menghilangkan pegangan konsep tradisional, dan jalan keluarnya harus berdasarkan akal dan rasionalisme. Sekarang, kaum modernis memperbolehkan liberalism dalam islam dan reinterpretasi rasional tentang al-Qur’an.

Pola interpretasi ini tidak terbuka bagi penggunaan pendapat bebas secara sewenang-wenang atau bagi akal manusia yang bahkan tidak menghargai teks hukum yang jelas. Akal  manusia yang berbeda dari satu ke orang lain dan dari tempat ke tempat lain, tidak dapat membentuk dasar-dasar syari’ah, karena jika diperbolehkan, hanya akan merusak syari’ah, dan mengacaukan keseragaman masyarakat. Ini membawa pada anggapan bahwa akal sebagai satu-satunya sarana untuk memodernisir syari’ah.

Perlu di ingat bahwa syari’ah adalah pola hidup yang lengkap dan yang mencakup perintah social yang jangkauanya tidak hanya mencakup dunia tetapi juga mencakup akhirat. Syari’ah membicarakan semua aspek kehidupan dan memberikan arah bagi kehidupan. Jadi, syari’ah merupakan kesatuan organic yang masing-masing tidak dapat dipisahkan.

Untuk memfungsikan dengan berhasil maka pola syari’ah harus diterapkan kedalam kehidupan manusia, dan karenanya syari’ah sendirilah yang akan memperlihatkan kebaikan-kebaikanya. Nilai syari’ah tidak dapat diukur dengan hanya mengambil sebagian darinya atau beberapa keputusan dengan mengesampingkan yang lain.

Bagaimana dapat dikatakan bahwa syari’ah tidak sempurna kalau ternyata ia difungsikan amat sukses tidak  hanya pada masa nabi dan khulafaur rasyidun tetapi juga pada masa sahabat dan bahkan sampai sekarang.

Reformasi modern, kata Kerr, telah berusaha mengidentifikasikan suatu prinsip dinamisme dalam syari’ah guna menghilangkan pegangan yang kaku dan amat eksklusif yang telah menjadi ciri yurisprudensi ortodoks sejak abad kedua islam. Usaha ini, dengan tegas diwakili oleh Rosyid Ridha, tetapi juga dilakukan oleh para pemikir internasional seperti Subhi Mahmassani ahli hukum muslim dari libanon, mengasumsikan bahwa sebagian besar hakim pada awal periode perkembangan dan bahkan seluruh sejarah islam, jika difahami dengan cermat, akan tampak sudah memiliki pandangan dinamis tentang syari’ah

  1. C.    Beberapa Karakteristik dan Tokoh Kebangkitan Kembali Tasyri’ Islam (Abad 19 sampai sekarang )

Kebangkitan kembali pemikiran islam pada abad 19 adalah sebagai reaksi terhadap sikap taqlid yang telah membawa kemunduran hukum islam. Gerakan kebangkitan kembali tasyri’ islam adalah munculnya gerakan baru oleh para ahli hukum islam yang disebut salaf (salaffiyah) yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran islam yaitu al-Qur’an dan sunnah Nabi.

Sebagaimana penjelasan diawal bahwa kebangkitan tasyri’modern dirintis oleh para pemikir berasal dari jazirah Arab, baik dalam kontek pemikiran poitiknya maupun pemikiran untuk mengembalikan kemurnian ajaran agama islam dari semangat tahayul, bid’ah dan syirik. Beberapa karakteristik kebangkitan kembali tasyri’islam antara lain:

1)      Munculnya semangat taqlid, atau yang sering disebut sebagai pembaharuan sebagai manifestasi dari seruan terbukanya kembali ijtihad dikalangan orang muslim. Terminology tajdid berasal dari kata jadda yajiddu jiddatan wa tajdiidan yang berarti pembaharuan. Tradisi pembaharuan ini pada hakikatnya menggambarkan usaha perseorangan atau kelompok untuk mewujudkan islam secara terang-terangan dan tegas sesuai dengan wahyu Allah dan sunnah nabi Muhammad SAW, tanpa adanya sesuatu yang mengada-ada. Tajdid dalam konteks ini meliputi upaya keimanan, seruan kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadis, dengan demikian masyarakat muslim ketika itu memiliki dasar paradigmatic keagamaan yang kokoh.

2)      Munculnya jargon kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadis. Pada hakikatnya apa yang disebut pembaharuan atau yang identik dengan kebangkitan hanya akan terjadi jika tradisi dasar yang mendasari gerak secara total telah ada dan telah dirumuskan. Dengan berdasar pada dua sumber sebagai dasar paradigma kkehidupanya, yaitu al-Qur’an dan al-Hadis maka masyarakat muslim baru dapat menggunakanya sebagai dasar penilaian dan dasar menemukan hukum suatu permasalahan, perkara, peristiwa dan praktuk-praktik yang terjadi dalam masyarakat. Atas dasar itu John L.Esposito mengatakan bahwa dengan adanya dasar dua sumber tersebut memungkinkan dikeluarkan seruan membentuk kembali masyarakat atas dasar ketetapan yang ada dalam kitab suci.

3)      Dibukanya kembali pintu ijtihad, secara bahasa ia berarti upaya sungguh-sungguh untuk merealisasikan salah satu permasalahan. Sedangkan secara istilah M. al-Khudlary mengatakan bahwa ijtihad adalah aktivitas untuk memperoleh pengetahuan istinbath hukum syara’ dalil-dalil terperinci dalam syara’. Sebab ketika itu, ijtihad telah ditutup.

4)      Berkembangnya tasyri’pada masa modern. Banyak beberapa masail fiqhiyah yang belum pernah muncul pada masa-masa sebelumnya, pada masa modern ini berkembang. Suatu  contoh persoalan perubahan kelamin, pencangkoan jantung, cloning, nikah melalui SMS, dan masih banyak permasalahan-permasalahan hukum yang lain yang harus diselesaikan pada era itu. Yang hingga kini masih menyisakan persoalan tersendiri..

Tokoh-tokoh yang muncul sebagai reaksi terhadap kemunduran pemikiran islam antara lain:

  • Ibunu taimiyah muncul pada abad ke 14 H,
  • Muhammad Ibnu Abdul Wahab (1703-1787) muncul pada abad ke 17 H yang terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh pada gerakan paderi di Minangkabau,
  • Jamaluddin al-Afghani (1839-1897), dia bergerak dilapangan politik,
  • Muhammad Abduh (1849-1905) dan muridnya Rasyid Ridha (1865-1935).

Seseorang menulis tentang hukum islam tidak lagi menuliskannya secara umum, tetapi membicarakannya secara khusus, mengenai bidang-bidang tertentu saja. Dalam rangka kembali kepada hukum islam yang murni yaitu al-Qur’an dan Sunnah, muncul beberapa peristiwa atau gerakan antara lain:

1)      Konfrensi islam Asia-Afrika yang diadakan di Bandung (1956) revolusinya adalah menganjurkan agar disusun dan diterbitkan Ensiclopedia Hukum Islam yang dapat dipergunakan oleh umat islam sebagai pegangan hidup.

2)      Adanya kecenderungan kuat dan arus yang besar dikalangan umat islam Timur Tengah, Afrika dan Palestina dan Pakistan untuk kembali kepada hukum islam sebagai salah satu identitasnya.

3)      Adanya kompilasi hukum islam yang telah disetujui oleh para ulama’dan ahli hukum islam yang nantinya berlaku bagi umat islam di Indonisia yang menyelesaikan sengketa mereka di pengadilan agama.

Paham Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup ajaran islam dala dua bidang besar yakni dalam bidang ibadah dan muamalah, ide dan pemikiranya dilanjutkan oleh Muhammad Abduh.

Beberapa program pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh antara lain:

1)      Membersihkan islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan islami.

2)      Mengadakan pembaharuan dibidang pendidikan islam terutama di perguruan tinggi.

3)      Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran islam menurut alam pikiran modern yang sesuai menurut al-Qur’an dan Hadis.

4)      Mempertahankan ajaran islam dari pengaruh barat dan serangan agama lain.

5)      Membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama islam dari belenggu penjajah.

Zaman kebangkitan pemikiran hukum islam dilanjutkan sampai sekarang dengan system baru, dalam mempelajari dan menulis hukum islam. Kalau dulu studi islam terbatas pada pemikiran salah satu madzhab saja, era modern harus melakukan study secara lintas madzhab.

  1. C.    Transformasi  Hukum Islam Melalui Peraturan Perundang-undangan

Usaha-usaha perundang-undangan Negara sebenarnya sudah pernah dilakukan beratus-ratus tahun yang lalu, seperti yang diperbuat oleh Ibnul Muqoffa pada abad ke-2 H. Ia mengirim surat kepada kholifah al-Mansur yang menyerukan untuk dibuat undang-undang umum yang berlaku untuk semua negeri. Undang-undang tersebut diambil dari al-Qur’an serta sunnah, dan apabila tidak ada nash pada keduanya maka bisa diambil dari fikiran dengan syarat bisa mewujudkan rasa keadilan dan kepentingan orang banyak.

Usaha lain juga pernah dilakukan oleh khalifah Mansur, dimana ketika ia pergi berhaji dan singgah di Madinah, maka ia berkata kepada Imam Malik sebagai berikut” ya Abu Abdillah, buatlah ilmu fiqh dan tuliskan buku-buku tentang ilmu tersebut. Ambilah pendapat-pendapat yang telah diijma’kan oleh imam-imam dan sahabat-sahabat. Kemudian kami sebar ke negeri-negeri islam dan mewajibkan kepada mereka untuk tidak sampai mmenyalahinya.

Pada abad kkke-11 H, as-Sultan Muhammad Alamkir (1038-1118 H), salah seorang raja India, membentuk suatu panitia yang terdiri dari ulama’-ulama’ India terkenal dengan diketahui oleh Syekh Nazzan. Paniitia  tersebut diberi tugas untuk membuat kitab yang menghimpun pendapat-pendapat yang disepakati dari madzhab Hanafi, kitab tersebut terkenal dengan nama “al Fatawi al Hindiyah(fatwa-fatwa Hindia)”.

Dari segi penyusunan kitab tersebut tidak memadai susunan buku undang-undang, melainkan merupakan kitab fiqh yang sederhana yang berisi persoalan-persoalan yang benar-benar terjadi atau yang diperkirakan bisa terjadi.

Usaha yang nyata untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum islam dalam perundang-undangan Negara, baru terwujud dengan munculnya buku “Majallatul Ahkam al Adliyah” dan “Qanunul ‘Ailaat (undang-undang keluarga)” dari Turki, yang menjadi tanda permulaan masa kebangunan hukum islam.[2]


[1] Amir mu’allim dan yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII PRESS, 2001), 1.

[2] Roibin, Penetapan Hukum Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 110.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s