Land Reform

I.            Pengertian Land Reform

Landreform menurut Boedi Harsono meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.  Dalam literature lain Landreform berasal dari kata-kata dalam bahasa inggris, yaitu “land” dan “reform”. “land” artinya tanah, sedangkan “reform” artinya perubahan dasar. Jadi Landreform adalah perombakan struktur pertanian lama dan membangun struktur pertanian yang baru. selain landReform istilah lain yang digunakan adalah Agrarian Reform atau Reforma Agraria. LandReform menurut definisinya ada dua pengertian yakni dalam arti sempit dan arti luas. menurut Suardi Landreform dalam arti sempit adalah, menyangkut perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. Selanjutnya ketentuan ini akan digunakan dalam cara yang lebih terbatas yang mengarah pada program pemerintah menuju pemerataan kembali pemilikan tanah. Sedangkan Landreform dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah Agrarian Reform atau panca program, terdiri dari:

  1. Perombakan hukum agrarian
  2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi colonial atas tanah
  3. Mengakhiri penghisapan feodel
  4. Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah (Landreform dalam arti sempit)
  5. Perencanaan persediaan peruntukan dan pengunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

II.      Dasar Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan Land Reform adalah sebagai berikut:

I.         Pancasila

Ketika kita berbicara tentang pancasila dan hubungannya dengan Land Reform maka sila yang paling dekat hubungannya adalah  sila ke -5. Dimana Sila Ke-5 berbunyi : “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut yang harus digaris bawahi adalah Keadilan,  dimana Bangsa Indonesia adalah penganut Falsafah pancasila maka tepat kiranya jika kita menerapkan asas Keadilan,dan  keadilan sendiri  bersifat Universal.

II.         Undang-Undang Dasar 1945

Pada pembahasan khusus untuk hukum agraria disebutkan pada UUD 1945 pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi, Air dan kekayaan yang terkandung ddalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat”.

III.         UUPA

IV.         Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan Land Reform

  1. Undang-undang No. 56  PP. Tahun 1960 tentang penerapan batas luas Tanah pertanian.
  2. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian Ganti Rugi.
  3. Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
  4. Peraturan Pemerintah  No. 10 Tahun 1960 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tujuan Land Reform

Secara khusus tujuan LandReform diindonesia adalah sebagai berikut:

Usul yang dikemukan oleh Dewan pertimbangan Agung dimana sehubungan dengan diajukannya Undang-undang tentang LandReform tersebut pada tahun 1960 yakni :

“….tujuan LandReform bertujuan : Agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat. Selanjutnya Landerform bertujuan : memperkuat rakyat Indonesia khusus kaum petani”.

Kemudian tujuan Landreform ditinjau dari berbagai aspek adalah sebagai berikut :

  1. Tujuan Sosial Ekonomi :
  1. Mempertinggi keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada hak milik.
  2. Mempertinggi produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
  3. Mengakhiri system tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.
  4. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula.
  1. Tujuan Sosial Politik :
  1. Tujuan Mental Psikologis :

a. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.

b.Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

Atas dasar tujuan itu maka sasaran yang akan dicapai adalah memberikan pengayoman kepada para petani penggarap dalam usaha memberikan kepastian hak dengan cara memberikan hak milik atas tanah yang telah digarapnya.

 

  1. Program Land Reform

Program-program landreform yang dilaksanakan meliputi :

  1. Larangan Penguasan Tanah Melampaui Batas

a.      Penetapan Batas Maksimum dan Minimum

Program pertama dari seperangkat program landreform di Indonesia adalah larangan memiliki dan menguasai tanah pertanian yang malampaui batas. Dalam konsep landreform di Indonesia, larangan itu merupakan salah satu asas sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 UUPA : “untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Karena ketentuannya demikian, Pasal ini dinamakan Pasal “anti tuan tanah”.

Substansi ketentuan Pasal 7 UUPA dirinci dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 17 UUPA sebagai berikut :

1)   Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

2)   Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.

3)   Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

4)   Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Untuk melaksanakan penetapan batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUPA, maka dikeluarkanlah UU No. 56 Tahun 1960 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Undang-undang Landreform Indonesia. Pada mulanya undang-undang ini berbentuk Peraturan Pemerintah (Perpu) pengganti Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 29 Desember 1960, yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1961. Undang-undang ini memuat tiga hal, yaitu :

  1. Penetapan luas maksimum pemiilikan dan penguasaan tanah pertanian.
  2. Penetapan luas maksimum pemiilikan tanah pertanian dan larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.
  3. Pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

b.      Rincian Isi Pembatasan Tanah

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasl 17 UUPA, Undang-undang No. 56 Tahun 1960, maka dapat ditarik beberapa point sebagai berikut :

a)      Agar tidak merugikan kepentingan umum

b)      Larangan melampaui batas untuk semua hak

c)      Ukuran batas maksimum adalah keluarga atau badan hukum

d)     Pengambilan tanah kelebihan dengan ganti kerugian.

e)      Tanah kelebihan dibagikan kepada petani

f)       Pembatasan tanah pertanian dan tanah bangunan

c.       Pembedaan Tanah Pertanian dan Tanah Bangunan

Batas maksimum pemilikan dan penggunaan tanah untuk membedakan antara tanah pertanian dan tanah bangunan (perumahan) biasanya tidak sulit. Tanah pertanian adalah semua tanah yang dimiliki orang selain untuk bangunan (perumahan). Termasuk tanah pertanian adalah tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah pengembalaan ternak, tanah belukar ladang dan hutan. Di samping itu, sering dibedakan pula antara tanah pertanian basah (sawah) dan tanah pertanian kering (lading).

Berikut ini disajikan tabel batas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian menurut kepadatan penduduk dan jenis tanah pertanian.

 

Kepadatan Penduduk/km2 Kategori Kepadatan Luas Maksimum
Tanah Basah Tanah Kering
0 s.d 50

51 s.d 250

251 s.d 400

400 s.d dst

Tidak padat

kurang padat

cukup padat

sangat padat

15 hektar

10 hektar

7,5 hektar

5 hektar

20 hektar

12 hektar

9 hektar

6 hektar

Batas Minimum Pemilikan Tanah Pertanian

a.      Maksud Pembatasan

Dalam Pasal 17 UUPA ditentukan bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita sebagaimanatercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, selain ditentukan penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, juga dikehendaki agar ada pengaturan  minimum penguasaan tanah pertanian oleh seseorang atau keluarga.

b.      Batas Minimum yang Ditetapkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 56 Tahun 1960, penetapan batas minimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian seluas 2 (dua) hektar untuk tanah sawah atau tanah pertanian kering.

c.       Konsekuensi Pembatasan

1)      Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 56 Tahun 1960 mengatur bahwa seseorang atau keluarga yang memiliki tanah pertanian seluas 2 (dua) hektar atau kurang, tidak boleh mengalihkan tanahnya sebagian karena dengan demikian timbul pemilikan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar.

2)      Pasal 9 Ayat (2) UU No. 56 Tahun 1960 diatur apabila setelah berlakunya UU No. 56 Tahun 1960 ada tanah yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka dalam waktu satu tahun wajib menunjuk salah seorang diantaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada pihak lain yang telah mempunyai tanah pertanian seluas 2 (dua) hektar, atau dengan menerima tanah itu, dia jadi mempunyai minimum 2 (dua) hektar.

  1. Redistribusi Tanah Pertanian

a.      Pengertian Redistribusi

Menurut Erich Jacoby redistribusi tanah lebih dikenal dengan landreform. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

 

b.      Tahap Pelaksanaan Redistribusi

Tahap kegiatan redistribusi meliputi :

1)      Persiapan

2)      Penyuluhan kepada calon penerima redistribusi

3)      Identifikasi objek (lokasi) dan subjek (peserta penerima redistribusi)

4)      Seleksi calon penerima redistribusi

5)      Pengukuran bidang-bidang tanah

6)      Membuat tugu poligon

7)      Pemetaan topografi dan penggunaan tanah

8)      Checking realokasi

c.       Organisasi pelaksanaan

1)      Panitia Pertimbangan Landreform

Panitia ini dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota. Tugas dari panitia ini adalah memberi saran dan pertimbangan mengenai segala yang ada kaitannya dengan pelaksanaan landreform. Anggota panitia ini terdiri dari unsure/wakil instansi pemerintah yang ada kitannya dengan pelaksanaan landreform di tambah wakil dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

2)      Pengadilan Landreform

Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul sebagai akibat pelaksanaan landreform maka dibentuklah Pengadilan Landreform berdasarkan UU No 1 Tahun 1964. Tetapi dalam perjalanannya, pengadilan ini tidak efektif. Berdasarkan UU No 7 Tahun 1970 Pengadilan Landreform resmi dihapuskan. Apabila terjadi sengketa yang berkenaan dengan Landreform, maka penyelesaiannya dilakukan melalui :

(a)    Pengadilan Umum, berdasarkan UU No 14 Tahun 1970 apabila sengketa itu bersifat perdata atau pidana.

(b)   Aparat Pelaksana Landreform, apabila berkenaan dengan hal-hal administrasi.

  3)      Yayasan Dana Landreform

Yayasan dana landreform merupakan badan otonom yang bertujuan untuk memperlancar pengurusan keuangan dalam rangka pelaksanaan landreform. Yayasan ini dibentuk berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 224 tahun 1961 dan telah diambil alih oleh Departemen Keuangan sejak tahun 1984. Selanjutnya sumber keuangan yayasan landreform ini adalah :

(a)    Dana pemerintah

(b)   Pungutan 10% biaya administrasi dari harga tanah yang harus dibayar oleh petani yang menerima hak milik atas tanah redistribusi

(c)    Hasil sewa dan penjualan tanah dalam rangka pelaksanaan landreform.

(d)   Sumber lain yang sah yang menjadi wewenang Direktorat Agraria (sekarang kantor BPN).

Tanah Absentee

a.      Pengertian Asentee

Tanah absentee disebut juga dengan istilah tanah guntai, yaitu tanah pertanian yang terletak di luar kecamatan tempat tinggal pemiliknya. Pemilikan tanah secara absentee ini dilarang. Larangan tersebut berkaitan dengan berlakunya asas tanah pertanian harus dikerjakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya. Asas ini dimuat dalam Pasal 10 UUPA.

Pengertian mengerjakan sendiri secara aktif adalah bahwa mereka yang memiliki atau menguasai tanah pertanian tidak harus mengerjakan atau mengusahakan tanahnya dengan tenaganya sendiri, melainkan dapat meminta bantuan kepada buruh tani dengan memberi upah yang layak. mekanisme yang lain adalah dengan sewa-menyewa, gadai atau bagi hasil dengan pihak lain.

b.      Pengaturan Tanah Absentee

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tanah absentee dapat dijumpai dalam Pasal 10 UUPA, PP No. 41 Tahun 1964, PP No. 4 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1974. Tanah absentee dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu :

1)      Apabila seorang pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat tinggalnya di mana tanah pertaniannya itu terletak.

2)      Apabila pemilik tanah pertaniannya itu meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya berdomisili di kecamatan lain.

c.       Kewajiban Pemilik Tanah Absentee

1)      Memindahkan kepemilikan tanah

2)      Pengajuan hak baru

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) dan (6) PP No. 224 Tahun 1961, tanah-tanah absentee itu diambil oleh pemerintah untuk selanjutnya dibagikan (diredistribusikan) kepada para petani, dan kepada pemiliknya diberikan ganti kerugian.

Konsolidasi Tanah

a.      Pengertian Konsolidasi Tanah

Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan pengguunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup/pemeliharaan sumber daya alam, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Ada 3 (tiga) hal yang yang perlu penekanan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah :

1)      Objek, yakni terutama mengenai pemilihan lokasi

2)      Subjek, yaitu para pemilik tanah yang perlu di ajak bicara dan musyawarah.

3)      Pengaturan yang tepat mengenai STUP (Sumbangan Tanah untuk Pembangunan) secara proposional.

b.      Dasar Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

1)      UUPA Pasal 2 Ayat (2)

2)      UU No 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

3)      Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi

4)      Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1992 tentang Konsolidasi Tanah.

c.       Jenis Konsolidasi Tanah

1)      Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah penataan kembali bidang-bidang tanah dalam kawasan pemukiman atau yang direncanakan untuk pemukiman sehingga menjadi teratur dan tertib.

2)       Konsolidasi Tanah Pedesaan adalah penataan kembali tanah pertanian menjadi teratur sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam penguasaan dan penggunaan tanahnya.

d.      Fungsi Konsolidasi Tanah

1)      Membantu Kepala Daerah dalam rangka pembangunan daerah sesuai Rencana Umum Tata Ruang.

2)      Mengatur penguasaan atas tanah, baik bentuk, letak dan ukuran bidang-bidang tanah maupun struktur hubungan hukum antara pemilik dan tanahnya.

3)      Menyerasikan penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang/Tata Guna Tanah.

4)      Menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan pada umumnya.

5)      Aspek peningkatan kualitas lingkungan hidup atau konservasi SD.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s