Iddah

  1. Gugat Cerai bagi Istri

Gugat cerai adalah istilah formal dalam Hukum Islam Indonesia yang mengandung makna permohonan istri kepada pengadilan agama (PA) untuk menggugat cerai dengan suaminya yang kemudian pengadilan mempertimbangkan permohonan tersebut. Dan setelah berproses di PA, kemudian suami mengabulkan permintaan istri dan mengikrarkan kalimat talak di hadapan sidang.[1]

Dikisahkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

 

“Dari Ibnu Abbas r.a. diceritakan: Istri Tsabit bin Qais datang menemui Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak mencela suamiku Tsabit bin Qais baik dalam hal akhlak maupun agamanya. Hanya saja aku khawatir akan terjerumus ke dalam kekufuran setelah (memeluk) Islam (karena tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri)”. Rasulullah bersabda:” Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun itu kepada suamimu? Wanita itu menjawab: “Saya bersedia”, lalu Rasulullah berkata kepada suaminya: “Ambilah kebun itu dan ceraikan istrimu”. (HR.Bukhari)

Dalam surat al-Baqarah Allah berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya:” …Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya…. “(QS Al-Baqarah [2]:229)

Berdasarkan hadits dan ayat di atas, para ulama seperti Ibnu hajar al-’Asqalaniy dan ath-Thibiy mengaitkan pembolehan khulu’ dengan:

Adanya kekhawatiran istri akan ketidakmampuannya menjalankan kewajiban sebagai istri bila terus tinggal bersama suami yang tidak dicintainya bahkan yang dibencinya;

Timbulnya rasa tidak suka terhadap suami disebabkan oleh kekurangan fisiknya atau keburukan akhlaknya;

Adanya kekhawatiran istri bahwa perubahan perasaannya terhadap suami akan menjerumuskannya ke dalam dosa dan fitnah, seperti membuatnya bersikap kasar, membangkang, serta tindakan-tindakan lain yang dapat melukai dan menyakiti hati suaminya.

Imam Malik bahkan membolehkan khulu’ dalam kondisi istri tidak dapat mencintai dan melayani suaminya disebabkan kekurangan fisiknya, minimnya ilmu agamanya, kelalaiannya menjalankan perintah agama, kelanjutan usianya ataupun kondisinya yang lemah dan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami, sehingga menelantarkan hak-hak istri.

Besarnya ‘iwadh (kompensasi) yang diberikan istri kepada suami tergantung kesepakatan mereka dan disunatkan tidak melebihi jumlah mahar yang telah diberikan kepada istri. Berbeda dengan fasakh, dalam kasus khulu’ ini yang berhak menjatuhkan dan mengucapkan lafadh talak adalah suami, baik dengan sepengetahuan Hakim ataupun tidak.

Dalam hukum Islam permohonan talak istri kepada suami dengan membayar iwadh yang disebut dengan Khulu’.

Hikmah dan filsafat gugat cerai (khulu’) bagi istri adalah:

a)      Dapat memberika solusi yang tidak mungkin ditempuh kecuali dengan menggugat cerai yang dilakukan istri kepada suami, karena beberapa alasan yang dapat diterima syar’i lewat keputusan PA.

b)      Keadilan Islam dan mengecilkan tuduhan bahwa hukum-hukum Islam tidak memihak perempuan, karena khulu’ merupakan pemberian hak kepada perempuan sebagai istri untuk meminta cerai dari suaminya, sehinggan cerai tidak mutlak berada ditangan suami.

  1.  ‘Iddah

Kata ‘iddah berasal dari bahasa Arab “al-Adad” berarti bilangan dan dalam istilah syariat ia berarti suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.[2]

Iddah menurut bahasa adalah perhitungan. Sedangkan menurut istilah syara’ ada dua pendapat tentang pengertian iddah. Yakni, menurut Imam Hanafi iddah adalah batasan-batasan waktu yang ditentukan menurut syara’ karena ada bekas waktu yang tersisa, atau dengan pengertian lain yaitu waktu menunggu yang diwajibkan bagi perempuan untuk melanjutkan atau memutuskan pernikahan.

Sedangkan menurut Imam Maliki, Syafi’i, dan Hambali iddah adalah waktu menanti bagi seorang wanita untuk memastikan apakah ada janin yang dikandungnya atau tidak, juga sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah, dan berkabung karena ditinggal mati oleh suami. Dapat disimpulkan bahwa pengertian iddah adalah waktu yang ditentukan oleh syara’ sesudah perceraian yang wajib bagi seorang wanita untuk menunggu dengan tidak menikah sebelum habis masa iddahnya.

Para ulama sepakat tentang wajibnya ‘iddah, syari’at menekankan perdamaian rujuk sebagai suatu jalan yang lebih baik dari bercerai bagi pasangan yang menikah, dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka kalau telah menjadi renggang. Oleh karena itu al-Qur’an menetapkan suatu saat pisah yang pendek atau terselangnya hubungan perkawinan itu mungkin akan memberi kesempatan kepada pasangan itu untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali kepentingan-kepentingan keluarga dan buah hatinya, dengan mempertanyakan apakah perpisahan ini patut diurungka atau rujuk kembali. Sesuai dengan firman Allah SWT.[3]

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقراة:228)

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).[4]

Hikmah dan filsafah ‘iddah adalah:

a)      Untuk melihat kondisi rahim istri secara alamiah, apakah ada jani atau tidak.

b)      Menghormati sakral dan agungnya pernikahan, sehinggan perempuan setelah cerai tidak diperbolehkan menikah lagi sebelum masa ‘iddahnya habis.

c)      Memberi kesempatan bagi suami untuk memikirkan lagi keutuhan rumah tangganya, untuk kembali ruju’ bila masih dalam batasan thalak raj’i.

d)     Meyakinkan laki-laki lain yang mau menikahinya bahwa rahimnya benar-benar bersih dari suami pertamanya.[5]

  1. ‘Iddah Istri di Tinggal Mati Suami

               Dalam hal ini terdapat dua kategori istri yang di tinggal mati suaminya harus menjalani ‘iddah sebagai berikut:

a)      Perempuan yang dtinggal mati  tidak dalam keadaan hamil, masa ‘iddahnya dalah selama 4 bulan 10 hari, baik telah melakukan hubungan badan maupun tidak  sesuai dengan firman Allah SWT.

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah: 234)

Dan juga hadits Ummu Athiyah radhiallahu anha dia berkata:
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

Artinya:

“Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian ashab. Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah.” (HR. Al-Bukhari no. 302 dan Muslim no. 2739)

b)      Bagi istri yang dalam keadaan hamil, ‘iddahnya adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara di tinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari, demikian menurut jumhur  fuqaha.

عن المسوربن مخزمة رضي الله عنه أن سبيعة الأ سلمية نفست بعد وفات زوجها بليال فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأ ذنته أن تنكح فأ ذن لها فنكحت ( رواه البخارى (

Artinya:

“dari Miswar bin Makhzamah r.a. bahwa Subai’ah al-Aslamiyah pernah melahirkan anak sesudah suaminya meninggal, dalam beberapa malam berselang, ia dating kepada Nabi SAW. Minta izin untuk menikah lalu diizinkan oleh rasulullah SAW. Maka iapun menikah”. [6]

Sedangkan,  menurut sahabat Ali bin Abi Thalib apabila antara kelahiran dan melahirkan kandungan kurang 4 bulan 10 hari ‘iddahnya harus dicukupkan sampai 4 bulan 10 hari  Sesuai dengan ketentuan dalam surat  Ath-Talaq ayat 4.

Bahkan pada masa jahiliyyah Arab, ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah satu tahun yang selama satu tahun itu harus menggunakan pakain hitam/gelap, tidak boleh berhias diri dan memakai wangi-wangian serta tidak boleh menunjukkan prilaku yang mencerminkan senang atau bahagia. Dan hal ini sangat memberatkan bagi para perempuan saat itu, maka ketika Islam datang membawa penuh rahmat dengan menghapus beberapa kebiasaan atau kewajiban yang sangan memberatkan dan tidak adil bagi umat manusia, begitu toleran sekali Islam yang meringankan beban tanggungan yang harus dialami oleh kaum hawa selanjutnya. Yang dari masa ‘iddah satu tahun penuh dengan banyak peraturan menjadi empat bulan sepuluh hari.

Hikmah dan filsafat ‘iddah ditinggal mati suami adalah:

a)      Menghormati dan berbela sungkawa atas sepeninggal suaminya

b)      Melihat ada tidaknya janin dalam rahimnya.

  1.  ‘Iddah Bagi Wanita Yang di Talaq Suami

‘Iddah karena penceraian memiliki dua kategori, yang masing-masing memiliki hukum sendiri .

  1. Perempuan yang dicerai dan belum disetubuhi

Dia tidak wajib menjalani masa ‘iddah (al-Ahzab (33):49)

  1. Perempuan yang dicerai dan sudah disetubuhi, dalam hal ini memiliki dua keadaan

Perempuan itu dalam keadaan hamil, masa ‘iddahnya adalah sampai ia melahirkan (at-talaq (64):4)

Perempuan itu tidak dalam keadaan hamil, hal ini tidak luput dari dua kemungkinan. Adakalanya ia masih dalam keadaan menstruasi yang mana masa ‘iddahnya adalah 3 kali suci (al-baqarah 228)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )228(

Artinya: ”Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).

Perempuan yang tidak menstruasi, adakalanya anak kecil atau wanita tua yang sudah menopause. Masa ‘iddahnya adalah selama 3 bulan (at-talaq 65:4)[7]

  1. Gugat Cerai Formal dan Non Formal

Gugat cerai secara formal adalah gugat cerai yang prosedurnya di lakukan di pengadilan Agama (PA). Gugat cerai yang dilakukan istri atas suami di antaranya berpekaran antara lain:

  1. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya;
  2. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda;
  3. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan
  4. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya anda;
  5. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
  6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
  7. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;
  8. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidaakharmonisan dalam keluarga.

    (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975)

Gugat cerai ini berdasarkan pada undang-undang. Dan sedangakan gugat cerai non formal itu adalah sebuah gugatan yang dilontarkan kepada suami tanpa mengikuti prosedur perundang-undangan PA. gugatan cerai secara non formal, di anggap sudah sah, akan tetapi, karena dalam setiap Negara mempunyai peraturan perundan-undangan sendiri yang mengatur kehidupan masyarakatnya, maka sahnya suatu hukum di Indonesia adalah melalu perundang-undangan yang di dalamnya hakim lah yang bisa memutuskan atau mengesahkan sebuah pernikahan atau gugatan.


[1] Drs.H.Dahlan Tamrin, M.Ag. Filsafat Hukum Islam (Malang: UIN PRESS, 2007), 175

[2] Prof. Abdul Rahman I.Doi, Ph.D Perkawinan dalam perkawinan Islam,(Jakarta:Rineka Cipta, 1996). hal: 120

[3] Prof. Abdul Rahman I.Doi, Ph.D, Op. Cit., 121

[4] QS. al-Baqarah(2): 228

[5] Drs.H.Dahlan Tamrin, M.Ag., Op. Cit. hal 177-178

[6] Drs. H.Ibnu Masud dan Drs. H. Zainal Abidin S. Fiqih Madzhab Syafi’I (Bandung: Pustaka Setia,2007). Hal 375

[7] Dr. al-Qadhir Matshur, Buku Pintar Fiqh Wanita (Amazon)hal. 130.

Fungsi Icon Home Word 07

  1. a.      Home

Microsoft Word merupakan program pengolah kata yang cukup lengkap dan lebih otomatis, bahkan perintah dan fungsi yang disediakan oleh software ini menunjang berbagai keperluan, mulai dari pengetikan, penyusunan naskah, lapran, surat kabar dengan fax, dan lain sebagainya.

Pada pada makalah kali ini, materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang HOME. Pada menu tersebut terdapat kelompok toolbar, yakni clipboard, font, paragraph, styles dan editing.

  1. b.      Clipboard

Didalam menu cliboard terdapat bagian-bagian (group) tertentu yakni berupa paste, cut, copy, dan format painter. Adapun masing-masing dari bagian tersebut mempunyai fungsi masing-masing, yakni:

  1. Paste : untuk menempelkan hasil copy atau cut. Jika dilakukan dengan menggunakan tombol maka (Ctrl + V).
  2. Cut : untuk memotong teks/objek terpilih. Jika dilakukan dengan menggunakan tombol maka (Ctrl +X).
  3. Copy : untuk menggandakan teks/objek terpilih. Jika dilakukan dengan menggunakan tombol maka (Ctrl +C).
  4. Format Painter : digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya.
  1. c.       Font

Menu-menu di Group Font secara khusus berfungsi untuk pemformatan seputar huruf. Terdiri dari :

  1. Font : untuk memilih jenis huruf
  2. Font Size : untuk mengatur ukuran huruf
  3. Grow Font : untuk memperbesar ukuran huruf secara instan
  4. Shrink Font : untuk memperkecil ukuran huruf secara instan
  5. Change Case : untuk mengubah status huruf kapital/huruf kecil
  6. Clear Formatting : untuk menghapus pemformatan teks terpilih
  7. Bold : untuk menebalkan teks terpilih
  8. Italic : untuk memiringkan Teks terpilih
  9. Underline : untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih
  10. Strikethrough : memberikan tanda coret padateks terpilih
  11. Subscript : untuk mengetik karakter pemangkatan
  12. Superscript : untuk mengetik karakter pemangkatan
  13. Text Highlight Color : untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih
  14. Font Color : untuk mengatur warna teks terpilih.

D. Paragraph

Dalam group  paragraph terdapat beberapa icon berupa bullets, numbering, multilevel list, decrease indent, increase indent, sort, show/hide, all border, shading, line and paragraph spacing, justify, align text right, center, align text left.

Penetapan Hukum Pada Masa 4 Madzhab

Munculnya Madzhab

Berawal dari  pentingnya sebuah hukum itu dibukukan, maka sejak masa akhir pemerintahan Bani Umayyah gagasan untuk menulis sebuah hukum itu sudah ada. Imam madzhab dulunya tidaklah hanya berjumlah empat seperti yang kita ketahui, akan tetapi ulama’ madzhab Fiqh pada eranya, muncul sekitar tiga belas madzhab yang semuanya berafiliasi sebagai madzhab yang “Ahlu Sunnah” tetapi hanya sembilan madzhab saja yang dapat diketahui dasar dan metode fiqihnya, beliau adalah:

  1. Imam Abu Sa’id Bin Yasar Al-Bashri (wafat 110 H)
  2. Imam Abu Hanifah Al-Nu’man Bin Tsabit ( wafat 150 H)
  3. Imam Auza’ie Abu Amr Abdur Rahman  (wafat 157 H)
  4. Imam Sufyan Bin Syaid Bin Masruq ( wafat 179 H)
  5. Imam Sufyan Bin Uyainah (wafat 198 H)
  6. Imam Muhammad Bin Idris As Syafi’i ( wafat 204 H)
  7. Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal ( wafat 241 H)

Sembilan Imam Madzhab di atas berlomba untuk memperoleh legitimasi sebuah madzhab yang dapat diakui dan dijadikan pedoman dalam mengambil sebuah hukum. Sembilan imam madzhab di atas, seluruhnya berpencar ke wilayah-wilayah yang berbeda, seperti madzhab imam maliki di madinah, imam abu hanifah di kufah, imam hasan basri di basrah, imam auza’i di syam, imam syafi’i di mesir, imam ahmad bin hambal di baghdad. Akan tetapi dengan perjalanan waktu yang sangat panjang sekitar 600 tahun lamanya, diantara mereka semua, hanya imam empat saja yang masih eksis dalam ranah pengkajian ilmu fiqihnya.ulama’ imam madzhab lainya hilang satu persatu, itu disebabkan ranah waktu yang sangat panjang, melalui uji coba, vertifikasi dan operasional[1] dalam ruang dan waktu yang sangat panjang yakni dalam generasi Taqlid demi menadapatkan legitimasi sebuah madzhab yang baku.

2.2 Kondisi Sosial, Politik, Dan Keilmuan

Kondisi sosial pada masa Imam Abu Hanifah, dimasanya, dalam menetapkan hukum islam, beliau dipengaruhi kondisi sosial di kufah yang kurang tentang perbendaharaan ilmu hadist, disamping itu, kufah sebagai kota yang berada ditengah kebudayaan persia yang masyarakatnya sudah mencapai peradaban yang cukup tinggi.oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukum. Serta banyaknya pemalsuan hadist yang sehingga menyulitkan imam abu hanifah dalam penetapan hukum, karna ini beliau dalam menetapkan hukum islam banyak menggunakan ra’yi.[2]

Kondisi sosial pada masa Imam Malik, dalam masanya, beliau pernah berbeda pendapat dengan khalifah al manshur dari golongan bani abbas di bagdad tentang masalah “paksaan talak itu tidak sah”, imam maliki tetap berpegang teguh pada pendapatnya dan tidak mau mencabutnya, akhirnya imam malik disiksa dan dipenjara[3]

Kondisi sosial pada masa Imam Syafi’i, dalam masanya, beliau kesulitan dalam menetapkan hukum karna faktor tempat, seperti keadaan wilayah di Irak dan Mesir, dengan adanya perbedaan tempat tersebut, imam syafi’i menela’ah kitab-kitab fiqh dan memadukan dengan ilmu hadist yang beliau miliki.[4]

Kondisi sosial pada masa Imam Ahmad Bin Hambal, pada masanya, beliau dilahirkan di baghdad yang ruang lingkup daerahnya sebagai ibu kota khilafah islamiyah pada masa itu, jelas lebih ramai dan kebudayaanya lebih maju dari pada hijaz pada umumnya. Dalam keadaan seperti inilah beliau mengembangkan ajaran islam.[5]

Faktor penyebab mundurnya fiqh termasuk di dalamnya adalah faktor politik yang menyebabkan terpecahnya pemerintahan islam menjadi beberapa negara kecil, yang dari mereka sama-sama mempertahankan apa yang di dapatnya, yang sehingga menimbulkan peperangan di antara mereka dan melupakan ilmu pengetahuan.[6] Merka hanya mengikuti pendapat imam sebelumnya, dengan kata lain tidak memahami seluk beluk kenapa hukum tersebut di tetapkan di daerah masing-masing. Fase ini adalah fase yang terkenal dengan sebutan masa Taqlid

Untuk Keilmuan pada masa itu bisa dibilang sangat dinamis, karna pemerintahan abasiyah sangat memperhatikan secara khusus terhadap perkembangan hukum islam, terlebih tergadap ulama’- ulama’nya. Secara politis, kekuasaan dinasti abasiyah pada era itu sudah meluas telah meluas hingga ke wilayah persia, India, dan Rusia selatan dengan pusat ibu kotanya berada di bagdad. Pendapat – pendapat imam madzhab selalu dijadikan sebagai marja’ atau sumber untuk memecahkan berbagai masalah. Akan tetapi disamping perkembangan keilmuan madzhab itu terjadi, secara tidak sadar menjadi munculnya pemikiran stagnan di sebagian  komunitas muslim lain yang mana mereka berasumsi bahwa hasil ijtihad para Imam madzhab adalah sebuah produk final[7] dan akhirnya mereka hanya menganggap satu madzhab yang benar dan selainya adalah salah.

2.3 Faktor Umum Perbedaan

Secara terminologis fiqhiyyah, ikhtilaf adalah perselisihan paham atau pendapat dikalangan para ulama’ fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan sesuatu ketentuan hukum tertentu. Menurut Huzaimah Tahido Yanggo ikhtilah ialah tidak samanya penilaian (ketentuan) hukum terhadap satu obyek hukum.[8]

Berlandaskan sebuah kaidah اختلاف امتى رحمة maka dapat ditarik pemahaman, bahwa dalam setiap perkumpulan yang menimbulkan perbedaan penadapat adalah sebuah rahmat. pendapat madzhab merupakan sebuah kajian para ahli fuqoha’(Mujtahidin) beserta dalilnya mengenai berbagai masalah yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Perbedaan umumnya terletak pada :

  1. Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan nalar atau ra’yi,
  2. Imam Malik terkenal sebagai ahlu hadist
  3. Imam Syafi’i terkenal dengan Ahlul Hadist, Qoul Qodim = di dalam kitabnya al Hujjah dan qoul jadid   = di dalam kitabnya al Umm
  4. Imam Ahmad Bin Hambal terkenal dengan Ahlul Hadist

2.4 Epistimologi Imam Empat Madzhab

2.4.1 Biografi

A. Madzhab Hanafi

Madzhab hanafi merupakan madzhab yang paling tua di antara emapat madzhab Ahli Sunnah Wal Jama’ah yang populer. Madzhab ini di nisbatkankan kepada imam besar Abu Hanifah An-Nu’man Bin Tsabit Bin Zutha At Tamimi, lahir di kufah tahun 80 H dan wafat di bagdad pada tahun 150 H.

Imam Abu Hanifah lahir dari keluarga yang baik yang dalam masa hidup keluarganya, pernah di ceritakan bahwa ayahn imam  abu hanifah “ tsabit” bertemu dengan shabat ali bin abi thalib, dan beliau mendoa’kan keluarganya semoga diberi berkah oleh Allah SWT. Selama masa hidup imam abu hanifah, beliau belajar menata hidup dari berdagang yang mana dalam kurun perjalananya berjualan beliau imam abu hanifah diberi nasehat oleh Imam Asy Sya’bi. Beliau mengatakan kepada imam abu hanifah untuk mencari ilmu, dan meninggalkan berdagang, karna di mata asy syu’bi imam abu hanifah mempunyai bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain.Akhirnya imam abu hanifah menjalankan amanat dari Imam Asy Syu’bi dan mempelajari serta menguasai ahli di bidang Ilmu Fiqh[9].

B. Madzhab Maliki

Madzhab maliki didirikan oleh imam malik bin ana bin ‘amir al-ashbahi, dari keturunan arab, ayahnya berasal dari kabilah dzi ashbah di yaman, dan ibunya bernama aliyah binti syuraik dari kabilah azdi[10].beliau di lahirkan di madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 173 H/801 M di tempat kelahiran asal.madzhab ini adalah madzhab urutan kedua setelah madzhab imam abu hanifah. Baliau dilahirkan dari keluarga yang tidak kaya , akan tetapi “himmah” ( rasa keinginan)nya untuk mempelajari serta memahami sebuah ilmu sangatlah tinggi dan patut untuk ditiru, dalam perjalanan menitih ilmunya, beliau imam malik sejak kecil sudah hafal Al qur’an dan di didik oleh seorang tabi’in ahli dalam bidang Qiro’at, dan Hadist. Dari rengang waktunya. Imam malik juga mangkaji ilmu fiqh secara mendalam, oleh sebab itu beliau dijuluki ahli hadizt dan fiqh.

 

C. Madzhab Syafi’i

Madzhab syafi’i didirikan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Al Abbas Bin Syafi’i, dari suku quraisy, dan bertemu nasabnya dengan rosulullah SAW pada abd manaf. Imam Syafi’i lahir di gaza pada tahun 150 H dan wafat di mesir pada tahun 204 H. Ibunya keturunan yaman dari kabilah azdi dan memiliki jasa yang besar dalam mendidik imam syafi’i. Imam syafi’i di tinggal ayahnya sejak kecil, dan ibunyalah yang mendidiknya. Imam syafi’i lahir dari keluarga biasa, akan tetapi kemampuan memahi sebuah ilmu sangatlah tinggi. Beliau sudah hafal al-Qur’an sejak kecil sebelum beliau hijrah ke Mekkah untuk mencari nasab tertingginya serta menitih ilmu di sana. Imam Syafi’i terkenal dengan sosok seorang yang haus ilmu sampai beliau pernah menetapkan hukum yang dikenal dengan sebutan qoul qodim dan qoul jadidnya.yang mana qolu qodimnya itu dilakukan di bagdad, sedangkan qoul jadidnya berada di mesir[11].

D. Madzhab Imam Ahmad

Nama lengkap dari madzhab hanafi ialah ahmad bin muhammad bin hambal al syaibani al marzawi. Beliau dilahirkan di marwa pada tahun 164 H/ 778 M dan wafat pada tahun 241 H/ 855 M di bagdad, Iraq. Beliau menjadi Imam Madzhab pada masa dinasti kekhalifahan al Ma’mun yang yanhg sangat fanatik terhadap paham Mu’tazilah, atas dasar itu, al Ma’mun menetapkan dasar ini menjadi faham utama negara, dan imam hambali tidak setuju dengan pendapat Mu’tazilah yang mengatakanbhawa al Qur’an adalah sebuah makhluq baru. Imam ahmad adalah seorang pencari ilmu yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, beliau pernah menimba ilmu dan mengembara di wilayah kuffah, basra, madinah, makkah dan yaman.[12] Bahkan sampai merantau sebanyak lima kali ke Basrah dan Hijaz. Di makkah beliau bertemu dengan Imam Syafi’i dan belajar Hadist. Diantara perjalanan beliau yang paling sulit adalah perjalanan mencari hadist dan mendengar dari perawinya secara langsung untuk memastikan periwayatanya.

2.4.2 Guru

Imam Abu Hanifah di antaranya Hammad Bin Sulaiman, dari golongan tabi’in seperti Atha’ Bin Abi Rabah, dan Nafi’ pembantunya Ibn Umar

Imam Malik di antaranya Abdurrahman Bin Hurmuz, Muhammad Binmulim Bin Syihab , Abu Az Zannad, Abdullah Bin Zakwan (Belajar Ilmu Hadist), Yahya Buin Sa’id (Belajar Ilmu Fiqh Dan Periwayatan)Rabi’ah Bin Abdirrahman (Belajar Fiqh Logika)

Imam Syafi’i di Makkah di antaranya Muslim Bin Khalid, dan di Madinah guru beliau adalah Imam Malik, Dan Muhammad Bin Al Hasan Asy- Syaibani, Sufyan Bin Uyainah Dan Abdurrahman Bin Mahdi[13]

Imam Ahmad di antaranya Imam Syafi’i sebagai guru uilmu hadistnya.

2.4.3 Murid

Imam Abu Hanifah Diantaranyya Abu Yusuf, Muhammad Bin Al Hasan Asy Syaibani, Zufar Bin Huzail, Al Hasan Bin Zaid Al Lu’lu’i

Imam Malik diantaranya Abdurrahman Al Qosim Yang Meriwayatkan Kitab Al Muwaththa’, Asyhab Bin Abul Aziz Abu Hasan Al Qurthubiy

Imam Syafi’i diantaranya di Iraq Az Za’farani, Imam Ahmad Bin Hambal, Al Husain Bin Ali yang dikenal dengan Al Karabisi. murid beliau yang di Mesir di antaranya Abu Ya’qub Yusuf Bin Yahya Al Buthi, Ismail Bin  Mahya Al Muzani, Ar Rabi’ Bin Sulaiman Al Muradi yang meriwayatkan Kitab Al Umm

Imam Ahmad diantaranya Abu Bakat Al Asyram, Abdul Malik Al Maimuni, Abu Bakar Al Marwaruzi, Umar Bin Abi Ali Al Husain Al Hazmi[14]

2.4.4 Metode Istidlal  

Imam Abu Hanifah menggunakan     : Al-Qur’an, As Sunnah, pendapat sahabat yang dianggapnya benar, dan berijtihad.

Imam Maliki menggunakan               : Al-Qur’an, as sunnah,

Imam Syafi’i menggunakan               : Al-Qur’an, As Sunnah, Ijma’, Qiyas

Imam Ahmad menggunakan              : Al-Qur’an, As Sunnah, pendapat sahabat, fatwa para sahabat nabi yang timbul dalam perelisihan, Hadist Mursal dan Hadist Dha’if, Qiyas

2.4.5 Karya Karyanya

Imam Abu Hanifah       : Fiqh Akbar, Al-‘Alim Wa Al Muta’alim, Musnad Fiqh Akbar

Imam Malik                   : Al- Muwatha’, Al Mudawanah Al-Kubra

Imam Syafi’i                  : Al- Umm, Al Risalah, Ikhtilaf Malik Wa Al Syafi’i Dll

Imam Ahmad                : Al-Musnad, Tafsir Al-Qur’an, Al Nasikh Mansukh, Al Shalah


[1] Mun’im A. sirry , Sejarah fiqih islam ( islamabad 1995), 82

[2] Huzaimah Tahido  Yanggo Pengantar Perbandingan Madzhab (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 99

[3] Ibid, 105

[4] Ibid, 12

[5] Ibid ,143

[6] Ibid , 92

[7] H. Roibin Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah (Malang : UIN Maliki pres : 2010) hal 67

[8] Mardani Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010) hal 90

[9] Raysyad Hasan Khalil Tarikh Tasyri’ ( Jakarta: AMZAH 2009) hal 172

[10] Ibid) 178

[11] Roibin  Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi’i (Malang, UIN Maliki Pres: 2008), hal 77

[12] H. Roibin penetapan hukum islam dalam lintasan sejarah (Malang : UIN Maliki pres : 2010), hal 80

[13] Raysyad Hasan Khalil Tarikh Tasyri’ ( Jakarta: AMZAH 2009) hal 188

[14] Ibid 197

Mahkum Fih

  1. A.    Pengertian Mahkum Fih

Untuk menyebut istilah peristiwa hukum atau objek hukum, sebagian ulama ushul menggunakan istilah mahkum fih, karena di dalam perbuatan atau peristiwa itu adalah hukum, baik hukum wajib maupun hukum yang haram.[1] Dalam kajian ushul fiqh, yang dimaksud dengan mahkum fih adalah:

هُوَ الْفِعْلُ الْمُكَلَّفِ الَّذِى تَعَلَّقُ بِـهِ حُكْمُ الشَّارِعِ

Suatu perbuatan mukallaf yang bertalian atau berkaitan dengan hukum syara’[2]

Objek hukum adalah sesuatu yang berlaku padanya hukum syara’. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Umpamanya daging babi. Pada “daging babi” itu tidak berlaku hukum baik suruhan maupun larangan. Berlakunya hukum larangan adalah pada “memakan daging babi”; yaitu sesuatu perbuatan memakan, bukan pada zat daging babi itu.

Hukum syara’ terdiri atas dua macam yaitu hukum taklifi dan hukum wad’I, hukum taklifi berhubungan dengan perbuatan mukallaf dan hukum wad’I itu sebagianya tidak berhubungan dengan perbuatan mukallaf semisal matahari tergelincir pada siang hari, itu menunjukkan bahwa sudah masuk waktu sholat dzuhur.[3]

  1. B.     Syarat-Syarat Mahkum Fih

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa syarat sahnya suatu taklif (pembebanan hukum), yaitu :

  1. Perbuatan yang dibebankan diketahui secara sempurna dan rinci oleh mukallaf sehingga ia mampu melakukan secara lengkap sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepadanya. Atas dasar ini, perintah yang masih bersifat mujmal (global) dalam al-Qur’an baru dibebankan dan diwajibkan kepada mukallaf setelah ada penjelasan secara rinci dari Nabi SAW.[4] Seperti firman Allah SWT :

وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ

“Dirikanlah shalat”

Nash al-Qur’an ini bersifat global belum dijelaskan tentang rukun, syarat dan cara pelaksanaannya. Bagaimana seorang mukallaf dituntut melakukan shalat padahal ia tidak tahu cara melaksanakannya? Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan keglobalan nash itu dengan sabda beliau :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّ

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan shalat.”[5]

  1. Mukallaf mengetahui secara pasti bahwa taklif tersebut dating dari pihak yang berwenang membuat taklif dan pihak yang diyakini, mukallaf wajib untuk diikuti hukumnya. Dalam hal ini, pihak yang berwenang memberikan taklif adalah Allah dan rasul-Nya. Dengan pengertahuan ini, mendorong mukallaf untuk mematuhi  dan mentaati perintah Allah dan rasul-Nya.

Adapun yang dimaksud para ahli ushul fiqh dengan pengetahuan mukallaf tentang sumber taklif adalah kemungkinan mukallaf untuk mengatahuinya. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui kemampuannya memahami taklif dari al-Qur’an dan Sunnah atau ia bertanya kepada orang yang lebih tahu darinya (ulama).

  1. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang merupakan perbuatan yang mampu dilakukan dan ditinggalkan mukallaf. Ini disebabkan karena perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah itu untuk ditaati oleh mukallaf. Sehubungan dengan syarat taklif ketiga, ada tiga permasalah penting :

a)      Tidak sah secara syara’ taklif terhadap suatu yang mustahil menurut pandangan Jumhur, seperti melihat dzatnya sendiri atau melihat selain itu  baik mustahil lizatihi yaitu sesuatu yang tidak tergambar oleh akal tentang adanya; seperti mengumpulkan dua hal yang bertentangan sekaligus[6]. Untuk itu, mustahil secara akal adanya keharusan melakukan suatu perintah dan larangan pada waktu yang sama bagi seorang mukallaf. Dan mustahil li ghairihi yaitu suatu yang tergambar dalam akal tentang adanya, tetapi secara realitas mustahil dilakukan manusia, seperti perintah untuk terbang di udara bagi mukallaf tanpa menggunakan pesawat terbang atau alat bantu.

Menurut Jumhur Ulama, ketidaksahan taklif terhadap sesuatu yang mustahil didasarkan pada dua alasan. Pertama, banyak ayat al-Qur’an yang intinya menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan suatu taklif kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Salah satu ayat al-Qur’an adalah surat al Baqarah ayat 286 :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Kedua, apabila sah taklif dengan suatu perbuatan yang mustahil, tentu mukallaf dituntut mewujudkan taklif tersebut. Hal ini tidak dapat diterima karena mustahil untuk melaksanakannya.

b)      Tidak sah secara syara’ memberikan taklif kepada mukallaf untuk melakukan atau menghentikan suatu perbuatan atas nama orang lain karena hal tersebut mustahil bagi dirinya. Oleh sebab itu, seorang mukallaf tidak dibebani kewajiban shalat buat orang tuanya, membayar zakat atas nama saudaranya dan menahan dirinya atas nama tetangga untuk tidak mencuri.[7]

c)       Tidak sah pembebanan dengan masalah-masalah yang bersangkutan dengan sifat-sifat yang tidak daya dan usaha manusia dalam mengadakannya.[8] Seperti sikap marah, benci, takut, gembira, kasih saying, cinta, gairah makan dan minum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, menurut ulama ushul fiqh, bukan atas ikhtiar dan kehendak manusia. Oleh sebab itu, tidak ada taklif bagi perbuatan seperti itu.

Dari syarat ketiga di atas, yaitu perbuatan taklif itu tidak ada kemungkinan dikerjakan atau ditinggalkan mukallaf, muncul persoalan lain yang dikemukakan para ulama ushul fiqh yaitu masalah masyaqqah (kesulitan) dalam taklif. Apakah boleh ditetapkan taklif terhadap amalan yang mengandung masyaqqah? Dalam hal ini para ulama ushul fiqh membagi masyaqqah terhadap dua bentuk, yaitu masyaqqah mu’taddah (kesulitan biasa dan dapat diduga) dan masyaqqah ghair mu’taddah (kesulitan di luar kebiasaan dan sulit diduga). Yaitu :

  1. Masyaqqah mu’taddah (المشقّة المعتادة) adalah kesulitan yang bisa diatasi oleh manusia tanpa membawa kemudlaratan baginya. Masyaqqah sepaerti ini tidak dihilangkan oleh syara’ dari manusia dan hal ini bisa terjadi, karena seluruh perbuatan (amalan) dalam kehidupan ini tidak terlepas dari kesulitan tersebut. Misalnya, mengerjakan shalat itu bisa melelahkan badan. Kesulitan seperti ini, menurut para ahli ushul fiqh, berfungsi sebagai ujian terhadap kepatuhan dan ketaatan seorang hamba dalam menjalankan taklif  syara’. Dengan demikian, masyaqqah separti ini tidak bisa menghalangi seseorang untuk melaksanakan taklif  syara’.
  2. Masyaqqah ghair mu’taddah (المشقّة غير المعتادة), adalah suatu kesulitan yang biasanya tidak mampu diatasi oleh manusia, karena bisa mengancam jiwa, mengacaukan sistem kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun masyarakat, serta pada umumnya kesulitan seperti ini dapat menghalangi perbuatan yang bermanfaat. Kesulitan seperti ini pun, menurut ulama ushul fiqh, secara logika, dapat diterima sekalipun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi, karena Allah sendiri tidak bertujuan menurunkan taklif-Nya untuk memberikan kesulitan bagi manusia. Misalnya, Allah tidak pernah memerintahkan hamba-Nya untuk berpuasa siang dan malam.
  1. C.    Macam-macam Mahkum Fih

Para ulam ushul fiqh membagi mahkum fih dari dua segi, yaitu : dari segi keberadaannya secara material dan syara’, serta dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri.

  1. Dari segi keberadaannya secara material dan syara’, mahkum fih terdiri atas :

a)      Perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara’, seperti makan dan minum.

b)      Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara’, seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan ini menyebabkan adanya hukum syara’ yaitu hudud dan qishas.

c)      Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti shalat dan zakat.

d)     Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara’, serta mengakibatkan adanya hukum syara’ yang lain, seperti nikah, jual-beli, dan sewa menyewa.

  1. Dilihat dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu, maka mhkum fih dibagi kepada empat bentuk, yaitu :

a)      Semata-mata hak Allah, yaitu segala yang menyangkut kemaslahatan umum tanpa terkecuali. Hak yang sifatnya semata-mata hak Allah ini, menurut ulama ushul fiqh, ada delapan macam, yaitu :

–          Ibadah mahdhah (Murni), seperti iman dan rukun islam

–          Ibadah yang mengandung makna bantuan atau santunan, seperti zakat fitrah, karenanya disyaratkan niat dalam zakat fitrah, dan kewajiban zakat itu berlaku untuk semua orang

–          Bantuan atau santunan yang mengandung makna ibadah, seperti zakat hasil yang dikeluarkan dari bumi

–          Biaya atau santunan yang mengandung makna hukuman, seperti kharaj (pajak bumi) yang dianggap sebagai hukuman bagi orang yang tidak ikut jihad.[9]

–          Hukuman secara sempurna dalam berbagai tindak pidana.

–          Hukuman yang tidak sempurna, seperti seorang yang tidak diberi hak waris atau wasiat, karena ia membunuh pemilik harta tersebut

–          Hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti kafarat sumpah, kafarat dhihar.

–          Hak-hak yang harus dibayar, seperti kewajiban mengeluarkan seperlima harta terpendam dan harta rampasan perang

b)      Hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak

c)      Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina)

d)     Kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah qishash.[10]


[1] Prof.DR.Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 317.

[2] Drs.H.Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta Timur : Rajawali Pers, 1993), 166.

[3] Prof. dr. Amir syarifuddin, ushul fiqh jilid 1 (Jakarta: logos wacana ilmu . 1997), 350

[4] Firdaus, Ushul Fiqh (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2004),273.

[5] Prof,Dr.Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta : Darul Qalam, 1977), 179.

[6] Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Usulihi (damakus: darul fikri, 2005), 137

[7] Firdaus, Ushul Fiqh (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2004),275-276.

[8] Drs.H.Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta Timur : Rajawali Pers, 1993), 169.

[9] Dr. H. Nasrun Haroen Ushul Fiqh I(Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 298-303.

[10] Prof.DR.Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung : Pustaka Setia, 2007),333.

Al-Hakim

Pengertian Hakim

Kata hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah fikih kata hakim juga sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama hal ini dengan Qadhi.

Ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah SWT. Hal ini didasarkan pada al-Qur’an surat al-An’am ayat 57:

…. إ ن الحكم إلا الله يقص الحق وهو خير الفا صلين ( ا لأ نعام : 6/57)

Artinya:

“…menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT. Dia yang menerangkan sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. (QS. Al-An’am/ 6:57)

Meskipun para ulama ushul sepakat bahwa yang membuat hukum adalah Allah SWT, tapi mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat Allah SWT hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah saw atau akal secara independen bisa juga mengetahuinya.[1]

Adapun sebelum datangnya wahyu, ulama berselisih peranan akal dalam menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang yang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk dikenakan sanksi. Dalam Islam tidak ada syariat kecuali dari Allah SWT. baik yang berkaitan dengan hukum-hukum taklif (wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah), maupun yang berkaitan dengan hukum wadhi (sebab, syarta, halangan, sah, batal, fasid, azimah dan rukhsah). Menurut kesepakatan para ulama’ hukum diatas itu semuanya bersumber dari Allah SWT. Melalui Nabi Muhammad saw maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai teori Istinbath, seperti qisas, ijma’ dan metode istinbath lainnya untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah SWT. dalam hal ini para ulama’ fiqh  menetapkan kaidah :

لاحكم الا الله

Artinya

“tidak ada hukum kecuali  bersumber dari Allah SWT.”

Dari kaidah diatas, ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum sebagai titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan maupun wadhi’.[2]

Diantara alasan para ulama’ ushul fiqh untuk mendukung pernyataan diatas adalah, sebagai berikut:

  1. QS. Al-Maidah: 44

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون

Artinya:

“barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir” (QS. Al-Maidah:44)

  1. QS. Al-Maidah: 49

واحكم بينهم بما أنزل الله…

Artinya:

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara antara mereka menurut apa yang ditunkan Allah,…” (QS. Al-Maidah:49)

  1. Diakhir ayat 45 surat al-maidah

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأو لئك هم الظلمون

Artinya:

“barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, mak mereka itu adalah orang-orang yang dzalim” (QS. Al-Maidah:45)

  1. Keharusan untuk merujuk kepada al-Qur’an dan sunah apabila terjadi perbedaan pendapat

…فان تنا زعتم فى شىءفردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون باالله و اليوم الأ خر…

Artinya:

“…apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kiamat” (QS. An-Nisa’: 59)

  1. Keharusan untuk menggunakn hukum Allah SWT. dalam surat an-Nisa’: 65

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وا فى انفسهيم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.

Artinya:

“maka demi Tuhan-Mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (QS. An-Nisa’: 65)[3]

Dalam hal ini tidak ada perbedaan, yang mengatakan bahwa hakim itu adalah Allah SWT. Yang di perbedakan hanya tentang mengetahui hokum Allah SWT. Tentang perbedaan ini para ulama itu dapat dibagi menjadi seperti dibawah ini:

1)      Mayoritas Ulama’ Ahlusunnah wal Jamaah,

Mengatakan bahwa satu-satunya yang dapat mengenalkan hukum Allah kepada manusia adalah Rasul atau utusan Allah melalui wahyu yang diturunkan Allah kepadanya.sebagai kelanjutan dari pendapat ini adalah bila tidak ada Rasul yang membawa wahyu maka tidak ada hukum Allah, dan manusia pun tidak akan mengetahuinya. Menurut paham ini seorang manusia dapat dianggap patuh atau ingkar kepada Allah , mendapat dosa atau pahala bila telah datang Rasul membawa wahyu Allah dan belum ada hal-hal yang demikian sebelum datang Rasul.[4]

 

Akal manusia tidak bisa mengetahui yang baik dan yang buruk tanpa perantara Rasul dan wahyu-Nya. Alasan menurut pendapat ini adalah dalam surat al-Isra’(17:15)

وما كن معنبين حتى نبعث رسو لآ

Artinya: “ kami tidak akan mengadzab seseorang sebelum kami mengutus Rasul”.

Dalam ayat ini secara jelas Allah maniadakan perhitungan dan azab atau siksa terhadap seseorang sebelum kepadanya sampai (diutus ) seseorang Rasul yang membawa risalah Ilahi.[5]

2)      Mazhab al-Asy Ariah,

Pengikut Abu Hasan al Asy Ari (874 M) mengatakan bahwa, tidak mungkin akal mengetahui hokum Allah dalam perbuatan mukallaf, kecuali dengan perantaraan Rasul dan Kitab-Nya. Karena akal itu berbeda-beda kemampuanya dalam menilai perbuatan. Sebagai dari akal itu menganggap baik beberapa perbuatan, dan sebagiannya menggangap buruk. Malah berbeda mengenai satu perbuatan, kebanyakan akal itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Berdasarkan ini maka tidak mungkin dikatakan, apa yang diperhatikan oleh akal itu baik, maka baik disisi Allah. Dan yang melakukannya, Allah akan memberikan pahala bagi yang melakukannya. Dan apa yang menurut akal itu buruk, maka disisi Allah juga buruk. Dan akan diberi sanksi bagi yang melakukannya.

Menurut mazhab ini tidak ada orang diberati dalam hukum Allah melakukan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu, kecuali apabila telah sampai seruan Rasul kepadanya. Dan apa-apa yang disyariatkan Allah SWT tidak diberi seseorang melakukan sesuatu, dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman atas meninggalkannya. Orang yang hidup benar-benar terasing, sebab itu tidak sampai kepadanya seruan  Rasulullah dan tidak sampai juga syariatnya., maka orang ini tidak diberati hukum dari Allah SWT. [6]

Seseorang tidak mendapat beban hukum (taklif) dari Allah, kecuali telah mendapat dakwah dari Rasulullah saw atau mendapat ketetapan dari syari’at, dan ia tidak akan mendapat pahala karena melakukan (kebaikan) dan tidak disiksa karena meninggalkan (kebaikan). Dengan kata lain, seseorang seperti ini tidak wajib iman dan tidak haram kufur, pendapat ini ditegaskan dengan firmah Allah SWT:

وما كنا معذ بين حتى نبعت رسولا

Artinya: “ dan kami tidak akan mengazdab sebelum kami mengurus seorang Rasul” (QS. Al-Israa’ 15)[7]

3)      Madzhab Mu’tazilah

Pengikuti Washil bin Utha’(700-749 M). Madzhab ini beranggapan bahwa ada kemungkinan orang mengetahui hukum Allah dalam perbuatan mukallaf itu dengan sendirinya, tanpa perantara Rasul dan Kitab-Nya. Karena tiap-tiap perbuatan yang dikerjakan oleh mukallaf itu padanya terdapat sifat-sifat yang mempunyai kemampuan berfikir yang dapat membedakan mudharah dan manfaat. Maka hukumlah yang membedakan baik dan buruk.

Hukum Allah SWT terhadap perbuatan itu dapat diperhitungkan menurut akal yang mana bermanfaat dan mana yang mudharat, Allah meminta para mukallaf melakukan apa-apa yang bermanfaat kepada mereka menurut perhitungan akal mereka itu. Asas dari madzab ini ialah yang baik dikerjakan menurut pertimbangan akal, maka adalah baik, yang didalamnya ada yang bermanfaat, begitu pula sebaliknya.

Menurut mazhab ini, orang-orang yang tidak sampai seruan nabi kepadanya dan tidak pula disyariatkan, namun mereka ini tetap diberati oleh Allah melakukan menurut apa yang ditunjukkan oleh akalnya bahwa perbuatan itu adalah baik dan diberi pahala oleh Allah SWT. dari kalangan ini mengatakan bahwa, akal itu tidak mampu mengingkari setiap perbuatan, yang didalamnnya terdapat hal-hal khusus yang mempunyai pengaruh tentang baik dan buruk

Tidak sanggup akal mengkingakari bahwa Allah mensyariatkan hukumnya dalam segi perbuatan mukallaf itu tidak lain selain dari membina terhadap apa di dalamnya terdapat hal-hal yang bermanfaat atau yang mudharat.

Dalam pernyataan diatas, yang dikutip dalam buku ajar “memahami Sumber Hukum Islam yang Mukhtalaf” bahwa perbuatan mukallaf itu dapat dihukumi baik dan buruk salah satu tiga penetapan berikut ini:

1)      Ditetapkan oleh akal secara dharuri, yang dengan tidak perlu mengadakan penyelidikan secara mendalam, akal umum akan menerimanya.

2)      Ditetapkan oleh akal secara nadzari, yakni untuk menentukan salah atau benar masih perlu mamikirkan dan perenungan mendalam.

3)      Ditetapkan secara sama’i, yaitu berdasarkan pada apa yang telah ditetapkan oleh nash. Misal, shalat, puasa dll. Dan kejelekan meminum khamar dll.

Dengan demikian, menurut golongan Mu’tazilah bahwa orang mukallaf itu wajib melakukan perbuatan baik dan meninggalkna perbuatan buruk sesuai dengan penilaina akalnya. Allah akan memberi pahala atas perbuatan yang dianggap baik dan mamberi siksa atas melakukan perbuatan buruk menurut penilain akal. Dalam hal ini didasarkan pada firman Allah:

قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبتث فا تقوا الله يأ ولى الأ لبب لعلكم تفلحون

Artinya:

“ Katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu . maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang ynag berakal, agar kamu dapat keberuntungan.” (QS. Al-maidah: 100)[8]

Kalangan Mu’tazilah, mengakui ada sejumah perbuatan yang tidak dapat diketahui baik dan buruknya oleh akal manusia, seperti ibadah dan tata caranya. Untuk masalah ini, peranan wahyu mutlak penting untuk menyingkap dan mengetahui baik dan buruknya ibadah dan tat caranya. Dalam ibadah, manusia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh wahyu dan petunjuk dari Rasul-Nya.[9]

Akal memiliki kemampuan untuk menganalisis bagian-bagian dan memberi ketentuan hukum baik atau buruk secara general pada sebagian perbuatan. Karena manfaat suiatu perbuatan atau bahaya yang muncul darinya dirasakan oleh mayoritas masyarakat yang menerima pengaruh perbuatan itu, sehingga dengan pengaruh ini bisa memastikan karakter pada sebagian perbuatan , sebagai perbuatan adil dll.[10]

4)      Mazhab Maturidiah.

Yaitu pengikut Abu Mansur Maturidi, inilah mazhab pertengahan dan sederhana. Yaitu menguatkan ra’i (kemampuan berfikir), menurutnya perbuatan mukallaf itu di dalamnya terdapat hal-hal yang khusus, mampu untuk menentukan yang baik dan buruk. Hukum itu ikut menentukan bahwa mana yang baik dan mana yang buruk.

Ada orang menyetujui pendapat Mu’tazilah, menganggap baik dan buruk perbuatan itu tentang apa yang difikirkan oleh akal itu dibina atas yang bermanfaat dan yang memberi mudharat. Mereka memperdayakan mengatakan bahwa hukum Allah itu tidak dapat tidak adalah sesuai dengan hukum akal. Dan apa yang menurut akal itu baik inilah yang diminta Allah.

Orang-orang yang cocok dengan aliran Al Asy Ari yang menganggap bahwa tidak akan mengetahui hukum Allah kecuali dengan perantara rasul-rasul dan kitab-kitab-Nya. Perbedaan ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa baik dan buruk itu bagi perbuatan syari’at bukan akal. Orang mengatakan perbuatan itu tidak dikatakan baik, kecuali diminta oleh Allah melakukannya begitu pula sebaliknya. Yang buruk adalah yang menimbulkan kemudharatan, disinilah letak perbedaanya.

Perbedaan ini dinisbatkan kepada orang yang belum sampai syariat Rasul. Adapun orang-orang yang sudah sampai kepada syariat Rasul, maka ukuran yang dipakai untuk menentukan yang baik dan yang buruk ialah dengan menisbatkan kepada apa yang terdapat dalam Syari’at. Bukan apa yang terdapat dalam fikiran. Apa yang diperintah oleh Syari’at maka itulah yang baik, hal itulah yang disuruh untuk dikerjakannya dan diberi pahala. Apa-apa yang dilarang oleh Syari’at maka inilah yang buruk, inilah yang disuruh untuk ditinggalkan dan akan dijatuhi sanksi karena melakukannya.

Perlu ditegaskan lagi, perbedaan pendapat diatas berkenaan dengan perbuatan manusia sebelum turunya wahyu. Perbedaan pendapat tersebut menjadi tidak relevan setelah turunnya wahyu, karena ketiga kelompok tesebut sependapat, setelah datangnya Rasulullah saw membawa wahyu, maka yang menjadi standar baik dan buruk adalah wahyu.[11]


[1] Satria effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2009). 68

[2] Rachmat Syafe’i, Op. Cit.,

[3]Rachmat Syafe’i, Op. Cit.,., 348.

[4] Amir Syarifuddin, Op. Cit,. 348

[5] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta : Logos Wacana Ilmu: 1997)., 289

[6] Syekh Abdul Manaf Khalaf, terjemah Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 115

 [7] Buku ajar, Memahami Sumber Hukum Islam yang Mukhtalaf. Hal 14

[8] Ibid., 15

[9] Firdaus, ushul fiqh (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)

[10] Syaikh Muhammad al-Khudhari Biek, Ushul Fikih  (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),.40

[11]Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010)

Fungsi Icon References Word 07

  1. Fungsi Icon Pada Tab References

Icon perintah yang terdapat di tab References secara umum digunakan untuk properti seputar rujukan atau referensi yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Sebuah perbukuan yang bahenol perlu dilengkapi dengan atribut referensi yang lengkap, agar ide yang tertuang di dalamnya semakin gagah perkasa. Tampaknya tab Reference ini juga kompatibel bagi pengguna dalam menggarap dokumen yang cukup kompleks. Misalnya proposal, skripsi (dan saudara-saudaranya). Bagi teman-teman yang merasa calon sarjana mungkin perlu mengakrabkan diri dengan tab Reference ini sebagai persiapan menyambut tugas akhir yang sangat dituntut untuk melengkapinya dengan atribut referensi semisal footnote dan endnote.
Tab References terdiri dari 6 group: (1) Table of Contens, (2) Footnotes, (3) Citation & Bibliography, (4) Captions, (5) Index, dan (6) Table of Authorities.

  1. Icon Perintah pada Group Table of Contens

 

Icon perintah yang terdapat pada group Table of Contens terdiri dari 3 icon: Table of Contens, Add Text, dan Update Table.
Menu Table of Contens digunakan untuk pengelolaan daftar isi. Dengan menu ini user bisa menysipkan daftar isi otomatis pada sebuah halaman dokumen. Bila mode otomatis yang dipilih, maka fitur ini akan mencari judul dan subjudul secara otomatis dari file dokumen yang tengah Anda garap. Itulah sebabnya, sebelumnya Anda perlu memformat heading style atau format judul pada dokumen yang tengah dikerjakan. Dengan kata lain, daftar ini sebaiknya disisipkan ketika judul atau subjudul sudah terbentuk, meskipun hanya sebagian saja. Dengan menu ini pula Anda dengan leluasa dapat mengatur daftar isi yang sudah disisipkan.

Perintah Add Text digunakan untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entri dalam daftar isi yang sudah dibuat. tentu Anda tahu bahwa mesin otomatis tidak selamanya dapat menjalankan tugas spesifik yang sangat detail. Sehingga perlu adanya opsi yang memungkinkan user untuk melakukan customisasi bila nantinya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tak jarang, di tengah penulisan, akan membaca sebuah alinea biasa sebagai judul. Di kasus lain, Anda mungkin menghendaki sebuah judul untuk dimasukkan ke level 2 (subjudul) namun sistem justru menjadikannya sebagai judul (level 1). Sehingga langkah kustomisasi tampaknya perlu dilakukan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Disinilah fungsi sebenarnya dari perintah ini. Bila diklik, menu ini akan memunculkan pulldown yang terdiri dari beberapa opsi pendukung sisipan tersebut. Anda bisa memilih, apakah mau disisipkan sebagai judul (level 1), atau subjudul (level 2), dll.

Sedangkan perintah Update Table digunakan untuk memperbarui daftar isi. Adanya perubahan pada sebuah dokumen, misalnya saat Anda menghapus suatu judul atau subjudul tidak secara otomatis mempengaruhi status daftar isi. Update Table berfungsi untuk sinkronisasi antara daftar isi dengan perubahan terkini dalam dokumen.

  1. Icon Perintah pada Group Footnotes

Umumnya, semua icon perintah yang terdapat di group Footnotes ini pengelolaan referensi tulisan. Group ini memiliki flyout di bagian kanan-bawahnya yang berisi properti lebih detail seputar referensi dokumen. Group ini terdiri dari 4 icon perintah: (1) Insert Footnote, (2) Insert Endnote, (3) Next Footnote, dan (4) Show Notes.

Insert Footnote digunakan untuk menyisipkan catatan kaki (rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer). Suatu istilah kadang merasa perlu untuk dijelaskan lebih detail untuk memunculkan pemahaman yang konkrit, namun tidak mungkin dijelasakan dalam paragraf bahasan. Bila dipaksa akan memutus alur bahasan itu sendiri. Sebagai alternatif, Anda menyisipkan catatan kaki untuk menjelaskan lebih detail tentang istilah yang dipakai. Aktifkan kursor di sebelah kanan kata yang dimaksud, lalu klik icon ini, maka sistem akan membawa kursor ke bagian bawah halaman dan mempersilahkan Anda menulis catatan kaki.
Berbeda dengan Footnote, Endnote digunakan untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Namun demikian, cara penggunaannya sama, bila perintah Endnote diklik, sistem akan membawa Anda pada akhir bab dan mempersihakan Anda untuk menuliskan catatan mengenai kata tertentu sesuai yang ditunjuk oleh kursor.

Sedangkan Next Footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote. Icon ini memiliki down arrow. Bila diklik, akan muncul flyout yang berisi menu seputar pemantauan footnote dan end note yang terdapat di seluruh file dokumen aktif.

Icon Show Notes digunakan untuk memperlihatkan lokasi catatan, baik footnote maupun endnote. Bila Anda mengaktifkan perintah ini, maka sitem akan menampilkan letak catatan dari halaman dokumen yang sedang aktif. Untuk menonaktifkan tampilan tersebut, klik sekali lagi icon perintah Show Notes tersebut.

  1. Icon Perintah pada Group Citation & Bibliography

Icon perintah yang terdapat di group Citation & Bibliography digunakan untuk pengelolaan kutipan dan daftar pustaka. Group ini sangat membantu dalam pengelolaan daftar kutipan dan daftar pustaka yang sering membingungkan kita saat menggarap tulisan kompleks. Saat kita berusaha jujur dalam kutipan daftar pustaka dari buku yang dikutip, malah kita dibuat bingung. “ini ngambil dari buku mana, waduh saya lupa.” (he he he).

Di kasus lain, seorang penulis masih perlu mencatat di buku khusus, namun nasib baik lagi tidak memihak, buku yang tersimpan rapi, ternyata dibawa main sama anak keduanya (hehehe.. nasib, nasib). Agar kasus ini terantisipasi, dan Anda tidak perlu lagi selingkuh dengan buku catatan tradisional, group Citation & Bibliography membantu Anda dalam pengelolaan ini. Group ini terdiri dari 4 icon perintah: (1) Insert Citation, (2) Manage Source (3) Style, dan (4) Bibliography.

Insert Citation digunakan untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Dengan icon ini, Anda tidak melakukan pemformatan secara tradisional. Tentukan letak kursor, klik icon ini, Anda akan dihadapkan pada sejumlah opsi untuk keperluan menyisipkan kutipan.

Sedangkan icon Manage Sources digunakan untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Klik icon ini, Anda akan dibawa untuk berkonsentrasi dengan pengaturan semua sumber kutipan yang disisipkan tersebut.
Menu Style berfungsi untuk memilih bentuk bibliography yang diinginkan. Anda tidak perlu membuat sendiri bentuk daftar pustaka yang mungkin kita belum memahaminya. Pilih format daftar pustaka disini dan rasakan kemudahan dalam memilih format daftar pustaka yang resmi.
Menu Bibliography digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Seperti yang telah dijelaskan di atas, daftar pustaka sangat berkaitan dengan bahan kutipan yang telah disisipkan. Mungkin ada baiknya setelah Anda sisipkan kutipan langsung, Anda tidak lupa untuk mengklik icon Bibliography ini agar tidak perlu lagi mencatat di buku tradisional.

  1. Icon Perintah pada Group Captions

Group Captions secara umum digunakan untuk menyisipkan keterangan mengenai gambar atau ilustrasi yang terdapat dalam dokumen. terdiri dari 4 icon perintah: (1) Insert Caption, (2) Insert Table of Figures, (3) Update Table, dan (4) Cross-reference.

Insert Caption digunakan untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Memang kita akui bahwa gambar cukup membantu memperjelas suatu bahasan. Namun gambar tersebut juga perlu diarahkan dengan sedikit keterangan seputar gambar tersebut. Bila tidak, mungkin ada sedikit pergeseran pemahaman tentang gambar ilustrasi tersebut..

Sedangkan icon Insert Table of Figures digunakan untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Umumnya dalam perbukuan merasa perlu untuk melakukan katalog mengenai gambar-gambar yang terdapat di buku, untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi seluruh gambar yang ada di sebuah buku. Icon Insert Table of Figures digunakan untuk melakukan urusan tersebut. Sehingga dengan mudah dapat membuat katalog gambar deskripsi di sebuah buku.

Icon Update Table digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Perubahan di segmen gambar tidak serta-merta langsung mengubah katalog yang sudah dimasukkan sebelumnya. Misal, kita menambah atau menghaps suatu gambar ilustrasi. Kasus lain, nomor katalog gambar mungkin amburadul saat menyisipkan gambar baru diantara gambar lainnya. Dengan icon Update Table tersebut, sistem akan mengurutkan nomor katalog gambar tersebut.

Icon perintah Cross-reference berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. Tak jarang pengulangan istilah di halaman lain juga perlu dijelaskan kembali di catatan kaki. Namun bagaimana bila hal itu harus diulang 100 kali? Disinilah fungsi sebenarnya dari icon Cross-reference tersebut. Anda bisa merujukkannya ke footnote atau endnote di halaman lainnya.

  1. Icon Perintah pada Group Index

Group Index secara umum berfungsi untuk pengelolaan daftar kata yang dibahas di buku. Group ini terdiri dari 3 icon perintah: (1) Mark Entry, (2) Insert Index, dan (3) Update Index.

Mark Entry digunakan untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Saat mengedit tulisan mungkin dihadapkan pada situasi dimana Anda merasa perlu membedakan antara kata masukan yang baru dengan yang lama. Icon perintah Mark Entry akan membantu Anda dalam pengelolaan seputar masukan baru dalam sebuah dokumen. Dengan icon ini, entri kata yang baru akan ditandai dengan warna tertentu sehingga dengan mudah Anda bisa membedakan antara masukan kata yang sebelumnya dengan entri kata yang terbaru.

Sedangkan icon Insert index digunakan untuk menyisipkan daftar kata (indeks) ke dalam dokumen. Indeks menggambarkan kata atau istilah yang dibahas di dalam tulisan Anda. Dengan indeks, pembaca akan memiliki navigasi untuk mengenal sepintas tentang perbendaharaan sebuah buku. Icon Index membantu Anda dalam pengelolaan indeks di dokumen garapan Anda.

Update Index digunakan untuk memperbarui daftar indeks terkini. Saat Anda menambahkan kalimat baru di suatu bahasan, mungkin akan menggeser halaman yang sebelumnya sudah terdaftar dalam indeks sehingga daftar nomor halaman yang sudah terindeks tidak akurat lagi dengan kondisi terbaru dari dokumen Anda. Gunakan icon update Index tersebut untuk memperbarui daftar di indeks sesuai dengan kondisi terkini di dokumen Anda.

Pengadilan di Indonesia

  1. 1.      Pengadilan Tingkat Pertama
  1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri ialah suatu pengadilan (umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara perkara dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga Negara dan orang asing)

Pengadilan Negeri menurut pasal 4 ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota atau daerah tingkat II. Pengadilan ini dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung.

Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan suatu Kejaksaan Negeri, sebagai alat pemerintah yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana bukan perdata, terhadap si pelanggar hukum pidana (bertindak untuk mempertahankan kepentingan masyarakat) dan Kejaksaan pula dibebani dengan tugas pengusutan pelanggaran pidana yang telah terjadi dan tugas pelaksanaan keputusan hakim.

  1. Pengadilan Agama

Peradila agama adalah Kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara tertentu antara orang orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Peradilan  adalah Kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan

Pengadilan adalah lembaga penyelenggara peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Pasalm 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : “ Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik dipusat maupun di daerah ”.

Pasal 4 dalam UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ”. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka Pengadilan Tata  Usaha Negara adalah lembaga khusus yang melaksanakan peradilan dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas :

  1. Pengadilan  Tata Usaha Negara, sebagai peradilan pada tingkat pertama
  2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagai peradilan pada tinggkat kedua/banding.

Menurut Pasal 11 ayat (1), susunan Pengadilan Tata Usaha Negara ini terdiri dari Pimpinan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera dan Sekertaris pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara ini berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Kekuasaan dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 yang menyebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Yang dimaksud dengan “sengketa Tata Usaha Negara” tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsure sebagai berikut :

  1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, yaitu mengenai perbedan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara
  2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian tidak akan mungkin sampai terjadi adanya sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, antara lain :

–          Orang atau badan hukum perdata dengan orang atau badan hukum perdata

–          Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya

  1. Sengketa yang dimaksud sebagai akaibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dimana sengketa Tata Usaha Negara selalu sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Tanpa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, tidak mungkin sampai terjadi sengketa Tata Usaha Negara. Mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pengadilan Tata Usaha juga mengadili sengketa kepegawaian, berdasarkan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang yang menduduki jabatan sebagai Pegawai Negeri dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dibidang kepegawaian, tidak hanya di lingkungan Pegawai Negeri Sipill saja, tetapi juga termasuk yang terjadi dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  1. 2.      Pengadilan Tingkat Banding
  1. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi (PT) ialah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata dan/atau perkara pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan pada Pengadilan Tinggi hanya atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.Organisasi Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding, berdasarkan Bab II UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004.

Menurut Pasal 10 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2004 tersebut, susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekertaris.

Pengadilan Tinggi dibentuk oleh Undang-Undang. Daerah hukum Pengadilan Tinggi pada asasnya meliputi satu daerah tingkat I. Pengadilan Tinggi di Indonesia sendiri tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang hingga saat ini berjumlah 20 Pengadilan Tinggi.

Adapun kekuasaan Pengadilan Tinggi secara umum diatur dalam Bab III UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004, antara lain :

  1. Berwenang mengadili perkara di Tingkat Banding

Menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004, sebagai Peradilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata terhadap putusan yang dijatuhkan Peradilan Tingkat pertama.

Mengenai kewenangan ini, ditegaskan juga dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 (sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970) yang menegaskan, terhadap putusan peradilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersengketa.

  1. Bertugas dan berwenag memutus sengketa kewenangan mengadili

Tugas dan wewenang ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2), yaitu sebagai berikut :

  1. Memutuskan sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri didalam daerah hukumnya.

Sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 2 Tahun  1986 sebgaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004, Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Sedangkan, Pengadilan Negeri menurut pasal 4 ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sehingga  di setiap daerah hukum Pengadilan Tinggi terdapat beberapa Pengadilan Negeri.

Keberadaan beberapa Pengadilan Negeri pada satu wilayah hukum Pengadilan Tinggi, kemungkinan dapat menimbulkan sengketa kewenangan atau perselisihan kewenangan mengadili (gaschillen over competentie) berdasarkan patokan kewenangan relative (relatieve competentie).

Apabila antara dua Pengadilan Negeri atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili sengketa kewenangan mengadili secara relative dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi, yang bertugas dan berwenang memutus perselisihan tersebut adalah Pengadilan Tinggi yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

  1. Putusan Pengadilan Tinggi atas penyelesaian sengketa kewenangan mengadili bersifat tingkat pertama dan terakhir

Selanjutnya Pasal 51 ayat (2) tersebut menegaskan, putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam mengadili sengketa kewenangan mengadili :

  • Bersifat tingkat pertama dan terakhir (first and the last instance)
  • Dengan demikian, putusan tersebut langsung final dan mengikat (final and binding) kepada para pihak yang bersengketa maupun kepada Pengadilan Negeri yang terlibat, dan terhadapnya tertutup upaya kasasi atau perlawanan

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri yang berselisish tidak dapat mengajukan upaya apapun, selain dari menaati putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

  1. Dapat member keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum

Kekuasaan lain yang dilimpahkan berdasarkan Paal 52 UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.  8 Tahun 2004, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta dengan acuan penerapan sebagai berikut.

  1. Kewenangannya bersifat fakultatif

Sifat ini didasarkan dengan redaksi pada pasal tersebut yang menyebutkan “dapat memberikan” bukan “mesti memberikan”, yang berarti Pengadilan Tinggi tidak mesti member tetapi dapat memberi atau dapat juga tidak memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat. Pengadilan Tinggi tidak dapat dipaksa dalam hal ini, namun dibenarkan jika tidak memberi.

  1. Diberikan kepada Instansi Pemerintahan di daerahnya

Kebolehan memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat menurut Pasal 52 ayat (1) ini, sifatnya terbatas :

  • Hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang ada didaerah hukumnya, yaitu badan/lembaga yang bertindak melaksanakan fungsi control dan kebijaksanaan administrasi pemerintahan.
  • Hukum tidak membenarkan pemberian kepada badan swasta
  1. Diberikan atas permintaan

Berdasarkan pasal tersebut juga, Pengadilan Tinggi tidak bertindak pro-aktif dalam member keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada Instansi pemerintahan yang ada di daerah hukumnya :

  • Hal itu baru dapat diberikan, apabila ada permintaan dari instansi pemerintahan yang memerlukan
  • Namun oleh karena sifat kekuasaan ini fakultatif, dalam kategori dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi berwenang member keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum yang diminta
  1. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat dikecualikan dalam hal yang berhubungan dengan perkara

Menurut Pasal 52 ayat (1), keterangan, pertimbangan dan nasihat yang dapat diberikan Pengadilan Tinggi adalah hal yang berkenaan dengan hukum. Jadi, berupa keterangan atau pernyataan hukum (legal statement), pertimbangan hukum (legal judgement), maupun nasihat hukum (legal advice) atau pendapat hukum (legal opinion) mengenai suatu kasus tertentu.

Akan tetapi, kebolehan Pengadilan Tinggi untuk memberikan hal tersebut terdapat pengecualiannya, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) : “Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan

Pengecualian ini juga berlaku bagi perkara yang sedang atau yang akan diperiksa oleh salah satu Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

  1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris dan juru sita
  2. Pengawasan atas pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Tujuan dari pengawasan ini, agar proses penyelesaian perkara benar-benar terlaksan secara efektif dan efisien. Tidak memakan waktu lama dan biaya mahal. Sebagai landasan pengawasan, dapat berpatokan dan berpedoman pada SEMA No. 6 Tahun 1992 yang menggariskan penyelesaian perkara dalam tingkat pertama dan banding dalam waktu 6 bulan dari tanggal register perkara.

Dalam SEMA ini, Pengadilan Tinggi diperintahkan agar memberi teguran, peringatan dan petunjuk yang diperlukan, supaya benar-benar terlaksana jalannya peradilan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

  1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan, Ketua Pengadilan Tinggi dapat member petunjuk, teguran dan peringatan.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan jalannya pelaksanaan tugas peradilan, undang-undang member kewenangan kepada Ketua PT dalam kategori dapat member petunjuk, teguran dan peringatan kepada hakim yang bertugas didaerah hukumnya, dengan memperhatikan :

  • Apabila hal itu dipandang perlu
  • Tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
  1. 3.      Pengadilan Tingkat Kasasi
  1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia ataupun di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden, hal ini berdasarkan Pasal 40 UU No. 13 Tahun 1965.[1] Mahkamah Agung adalah badan peradilan mengatasi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Menurut Pasal 41 UU No. 13 Tahun 1965  Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil ketua, beberapa orang Ketua muda dan beberapa Hakim anggota, dibantu oleh seorang Panitera dan beberap aorang Panitera pengganti.

Sebagai lembagatertinggi yang memayungi lembaga-lembaga pengadilan di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki wewenang dan kekuasaan yang lebih kompleks yakni :

  1. Wewenang dalam Peradilan

a)      Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b)      Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

–          semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

–          permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)

–          semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

c)      Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

  1. Wewenang Pengawasan

a)      Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

b)      Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap :

–          pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjaankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

–          Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

 

  1. Wewenang Mengatur

a)      Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

b)      Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

  1. Wewenang Menasehati

a)      Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

b)      Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

  1. Wewenang Administratif

a)      Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b)      Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

  1. Wewenang Lainnya

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

  1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 mempunyai 4 wewenang dan satu kewajiban[2]. Adapun kewenangannya adalah :

  1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945
  3. Memutuskan pembubaran partai politik
  4. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sekarang bertambah satu lagi yaitu memutuskan sengketa Pilkada, yang sebelumnya menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan daru Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa : “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang di undangkan”.

Kewnangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga Negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara.

Susunan organisasi Mahkamah Konstitusi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Mahkamah Konstitusi ini memiliki 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


[1] Yahya, Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm. 5

[2] Bambang Suyitno, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 5

Talak

  1. A.    Talak
  2. 1.      Pengertian Talak

Secara etimologi thalak adalah bentuk masdar dari طلق dengan fathah lam-nya. Thalak berarti melepas dan meninggalkan.

Sedangkan secara terminologi thalak adalah melepaskan ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagian.[1] Bisa juga diartikan dengan melepas ikatan perkawinan dengan lafadz thalak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafadz tertentu.

Perkataan thalak dalam istilah memiliki dua arti. Pertama, arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Kedua, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.[2]

Legalitas mengenai talak pun dijelaskan dalam al-Quran maupun al-Hadits, diantaranya :

 

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.(QSS. Al-Ahzab : 49)

Selain itu, dalam hadits pula disebutkan sebagai berikut :

Hadits riwayat Ibnu Umar RA tuturnya, “Aku memiliki seorang istri yang sangat aku cintai, namun Umar (ayahku)tidak menyukainya. Ia berkata kepadaku, “Ceraikanlah dia” Namun aku menolaknya. Umar pun lantas menghadap Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Nabi SAW akhirnya bersabda kepadaku ‘Ceraikanlah dia!’.”[3]

  1. 2.      Kedudukan Hukum Talak dalam Islam

Dalam suatu pernikahan tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang juga terjadi salah paham antara suami dan istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, kurang adanya kepercayaan pada pasangan dan penyebab terjadinya perpecahan lainnya.

Dalam keadaan seperti ini kadang bisa diatasi sehingga kedua belah pihak kembali membaik, tapi tidak sedikit juga yang terus-menerus dalam kesalah fahaman dan berlarut-larut sehingga terjadilah pertengkaran. Apabila suatu pernikahan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. Dan ditakutkan pula perpecahan ini akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir bagi suami-istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.[4]

Namun sebelum perceraian terjadi, Islam memberikan alternatif lain, yaitu selayaknyalah seorang suami bersabar bila ia tidak senang melihat kelakuan, QS. An-Nisa’:19

فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (النساء: ١٩)

Artinya:

”jika kamu membenci mereka (istrimu), (maka hendaklah kamu bersabar dan jangan segera menjatuhkan thalak), karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, sedangkan Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (an-Nisa’: 19)

Selain itu, Islam juga menganjurkan untuk member nasihat kepada istrinya atau bersikap nusyuz, QS. An-Nisa’: 34

واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع فاضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا (النساء: ٣٤)

Artinya:”Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (an-Nisa’: 34)

Dan jika terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat antara kedua suami-istri, maka Islam menganjurkan supaya diadakan dua orang hakam (pendamai) antara keduanya, seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri. Kedua pihak (utusan) tersebut berupaya untuk mendamaikan kedua suami-istri tersebut, jika tidak bias juga maka waktu itulah perceraian menjadi alternatif terakhir.

Disinilah kita tahu bahwa kedudukan perceraian atau thalak dalam Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan, tapi juga tidak disukai (dibenci),[5] sebagaimana dalam sabda Rasulullah:

عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله علي وسلم: (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق). رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, ورجح أبو حاتم إرساله.

Artinya:”Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “sesuatu yang halal namun paling dibenci disisi Allah adalah thalak”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh al-Hakim dan Abu Hatam mengunggulkan mursalnya”.[6]

Jika yang menuntut cerai adalah seorang istri, sedangkan gugatan cerai tersebut tanpa sebab, maka kelak dia tidak akan dapat mencium wangi syurga

  1. 3.      Macam-Macam Talak

Macam-macam thalak ditinjau dari segi boleh tidaknya ruju’ ada dua macam, diantaranya:

  1. Thalak Raj’ie

Thalak dimana seorang boleh ruju’ kembali, dan dengan syarat si suami sudah dukhul pada si istri.[7] Dan hal ini sesuai dengan firman Allah QS. At-Thaalaq: 1

ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu”.

Thalak raj’ie juga bisa diartikan thalak satu atau thalak dua yang tidak disertai dengan uang ‘iwald dari pihak istri dan si suami berhak untuk rujuk selama masih masa iddah masa iddah.[8] Selain itu, tidak dipersyaratkan harus mendapat ridha dari pihak isterinya dan tidak pula, izin dari walinya.[9]

  1. Thalak Ba’in

Thalak ini juga dibagi dua macam, pertama, thalak ba’in syughro adalah thalak satu atau thalak dua yang disertai uang ‘iwald dari pihak istri. Pada thalak ini suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa ‘iddah. Jika si suami hendak mengambil bekas istrinya kembali harus dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad nikah.

Kedua, thalak ba’in kubro adalah thalak yang ketiga dari thalak-thalak yang telah dijatuhkan oleh suami. Thalak ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau menikahi kembali istrinya baik dalam masa ‘iddah maupun sesudah masa ‘iddah habis. Si suami boleh menikahinya lagi ketika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. Istri telah kawin dengan laki-laki lain.
  2. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
  3. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
  4. Telah habis masa ‘iddahnya.

Sedangkan macam-macam thalak jika ditinjau dari segi argumentasinya dibagi dua juga:

  1. Thalak Sunni

Thalak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan al-Qur’an dan sunah Rasul. Yang termasuk thalak sunni adalah thalak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan thalak yang dijatuhklan pada istri yang sedang hamil. Menurut para ulama fiqih hokum thalak sunni adalah halal.

  1. Thalak Bid’i

Thalak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan al-Qur’an maupun sunnah Rasul dan hukumnya adalah haram. Yang termasuk thalak bid’i:

  1. Thalak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid.
  2. Thalak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.
  3. Thalak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau menthalak istrinya untuk selama-lamanya.

Namun para ulama berbeda pendapat dalam thalak bid’i ini. Menurut imam dari keempat madzhab, thalak bid’i meskipun haram tetapi tetap sah dan thalaknya jatuh, sunah hukumnya bagi suami yang meruju’ istrinya dalam thalak bid’i. sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Hazim, thalak bid’i adalh thalak yang haram yaitu thalak yang tidak sesuai sunah Rasul dan tiap amalan yang tidak sesuai dengan sunah Rasul maka amalannya tidak sah.[10]

Selain itu, talak dilihat dari sudut ta’liq dan tanjiz, yang mana redaksinya berbentuk munajazah dan mu;allaqah.

  1. Redaksi talak munajazah adalah pernyataan talak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk mentalaK, sehingga saat itu juga jatuhlah talak
  2. Redaksi talak mu’allaq, yaitu seorang suami menjadikan jatuhnya talak bergantung pada syarat. Misalnya, ia berkata kepada isterinya : إِنْ ذَهَبْتِ إِلَى مَكَانِ كَذَا فَاَنْتِ طَالِقٌ  yang artinya, “Jika engkau pergi ketempat itu, maka engkau ditalak”

Hukum talak ini apabila suami bermaksud hendak menjatuhkan talak ketika terpenuhinya syarat, maka jatuh talaknya sebagimana diinginkannya.

Adapun talak yang dimaksud suami dengan talak mu’allaq, adalah untuk menganjurkan (agar sang isteri) melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau yang semisalnya, maka ucapan itu adalah sumpah. Jika yang dijadikan bahan sumpah tidak terjadi, maka suami tidak terkena kewajiban apa-apa, dan jika terjadi, maka ia wajib membayar kafarah sumpah.

  1. 4.      Lafadz-lafadz yang Digunakan dalam Talak

Pada dasarnya, talak harus diungkapkan dengan kata-kata, namun dalam beberapa kondisi ia bisa digantikan dengan tulisan atau isyarat.

Talak shorih adalah talak yang difahami dari makna perkataan ketika diucapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna lain.[11] Misalnya ungkapan : “Kamu tertalak” (anti thaliq), “Aku menceraikanmu” (thallaqtuki), “Kamu tertalak” (anti muthallaqah), dan sejenisnya.

Ungkapan ini telah digunakan didalam al-Qur’an, yaitu dalam firman Allah :

  • Firman Allah SWT, “Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan…” (QS. Al-Ahzab : 49)
  • Firman Allah SWT, “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa” (QS. Al-Baqarah : 241)

Kalangan madzhab Syafi’I, Hanabila, dan Zhahiri mengabsahkan penggunaan kata “firaq” (pisah) dan “sirah” (lepas) seperti kata “talak” dalam kelugasannya menunjukkan arti perceraian, karena ketiga kata ini sama-sama digunakan didalam al-Qur’an untuk menunjukkan arti ini.[12] Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bahwa lafadz “firaq” (pisah) dan “sirah” (lepas) bukanlah ungkapan lugas untuk menunjukkan perceraian, melainkan lebih merupakan kiasan yang bisa berarti perceraian atau lainnya[13]. Hal ini didasarkan atas firman Allah yang menggunakan kata tersebut, tetapi tidak ada hubungannya dengan perceraian.[14]

Jika seseorang mentalak isterinya dengan ungkapan lugas, namun ia berniat lain, seperti bergurau atau mabuk, maka ia tetap jatuh (berlaku) dari segi legal formal. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi :[15]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثُ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ, و هَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَ الطَلاَقُ وَ الرَّجْعَةُ .

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “ada tiga hal yang jika dikatakan dengan sungguh-sungguh menjadi, menjadi serius dan gurauannya jadi serius (juga) : nikah, talak, dan rujuk” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Adapun jika ada indikasi situasi (qarina al-hal) yang menunjukkan ketiadaan maksud melakukan talak, maka pernyataan tersebut disahkan (dianggap benar) secara legal formal, sehingga talak pun tidak jatuh.

Yang disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kata cerai secara lugas adalah memahami pengertiannya dan mengucapkannya dengan kemauan sendiri (tanpa unsure paksaan), bukan keharusan berniat menjatuhkannya.

Talak kinayah, ialah redaksi talak yang mengandung arti talak dan lainnya. Jika tidak mengandung unsur talak sama sekali, maka bukanlah kiasan, melainkan hanya ungkapan sia-sia yang tidak berimplikasi apa-apa.

Contoh yang dianggap kiasan talak menurut sebagian ulama misalnya : “I’tadi” (ambillah masa iddahmu), “istabra’i rahimaki” (bersihkanlah rahimmu), “ilhaqi ahlaki” (pulanglah pada keluargamu), “anti khaliyyah” (kamu single/kosong), “anti muthlaqah” (kamu bebas lepas), dan sebagainya.

Dengan redaksi-redaksi talak diatas maka tidak terjadi talak, kecuali diiringi dengan niat. Jadi apabila sang suami menyertai ucapan itu dengan niat talak, maka jatuhlah talak; dan jika tidak terjadi talak :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ : أَعُوْذُبِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا لَقَدْعُذْتِ بِعَظِيْمٍ أَلْحَقِيْ بِاَهْلِكِ

Artinya :

Dari Aisyah r.a berkata : Tatkala puteri al-Jaun menikah dengan Rasulullah SAW dan Beliau (kemudian) mendekatinya, ia mengatakan, A’uudzu billahi minka (aku berlindung kepada Allah darimu). Maka kemudian Beliau bersabda kepadanya, “Sungguh engkau telah berlindung kepada Dzat Yang Maha Agung; karena itu hendaklah engkau bergabung dengan keluargamu” (HR. an-Nasa’i)

Apabila terdapat inikasi situasi (qarinah al-hal) dalam pengucapan talak kiasan,maka oleh beberapa madzhab berbeda pendapat. Kalangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki menyatakan bahwa indikasi sesuatu (qarinah al-hal) bisa berposisi sebagai niat dalam menjatuhkan talak kiasan, sehingga menurut mereka dalam kondisi ini talak tetap jatu meskipun suami tidak berniat menceraikan isterinya. Namun, menurut kalangan madzhab Maliki dan Syafi’I, juga versi lan dari madzhab Hanbali, adalah sebaliknya.

  1. B.     Li’an
  2. 1.      Pengertian Li’an

Menurut bahasa arti li’an adalah diambil dari kata al-la’nu yang berarti mengusir dan menjauhkan.[16] Berarti juga laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.[17] Bisa disimpulkan bahwa arti li’an secara bahasa adalah alla’nu bainatsnaini (saling melaknat yang terjadi pada dua orang atau lebih).

Definisi sumpah li’an secara terminologi bahwa ia adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan beberapa sumpah dari suami istri yang diiringi dengan laknat dan kemarahan.[18] Sedang, menurut istilah syar’i, li’an ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.[19]

  1. 2.      Lafadz Yang Digunakan  & Prosedur Pelaksanaan Li’an

Berdasarkan nash al-Quran dan hadits-hadits yang shahih dalam masalah ini, maka dapat dirumuskan prosedur dan teknis pelaksanaan li’ab adalah sebagai berikut[20] :

  1. Pelaksanaan li’an diselenggarakan secara terbuka dengan dihadiri dan disaksikan oleh masyarakat umum.
  2. Kedua pasangan berdiri selama melakukan li’an agar bisa disaksikan oleh hadirin Disebutkan dalam hadits tentang isteri yang melakukan li’an : “Ia kemudian berdiri dan bersaksi[21]
  3. Sebelum kedua pe-li’an salimg melaknat, hakim mengingatkan keduanya untuk bertaubat. Nabi SAW dalam hadits Ibnu Abbas berkata kepada pasangan li’an, “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bahwa salah satu diantara kalian telah berdusta, adakah diantara kalian yang hendak bertaubat.

Jika suami yang melontarkan tudingan zina menolak untuk melakukan li’an, maka menurut jumhur ulama ia langsung dikenai hukuman qadzaf  (cambuk empat puluh kali). Sementara menurut kalangan madzhab Hanafi, ia perlu ditahan sampai mau melakukan li’an atau mendustakan dirinya sendiri. Disini pendapat jumhur ulama lebih shahih, sebab hukuman (hadd) berlaku umum bagi setiap pelontar tuduhan zina, jika memang tidak bisa menghadirkan empat saksi. Jika suami menolak melakukan li’an, maka ia berstatus sebagai orang yang melontarkan tuduhan zina tanpa bisa menghadirkan saksi. Atau dengan kata lain, ia dikenai hukuman pasal menuduh zina tanpa bukti (80 cambukan)

  1. d.      Hakim mengawali proses li’an dari pihak suami terlebih dahulu, sembari menyuruhnya berdiri dan mengatakan kepadanya, “Katakanlah empat kali : Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang benar dalam menuduh zina isteriku!” Sementara dalam prosesi li’an penyangkalan anak, hakim memerintahkannya untuk berkata empat kali : “Aku bersaksi dengan nama Allah, ia benar-benar telah berzina, dan anak itu bukan anakku!”

Permulaan li’an pada suami sebelum isteri merupakan syarat tersendiri bagi jumhur ulama, kecuali kalangan madzhab Hanafi.

  1. e.       Suami menyatakan empat kali berturut-turut : ”Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang benar”
  2. Sebelum kesaksian yang kelima, hakim perlu memerintahkannya untuk meletakkan tangannya dimulut sembari berkata kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya ia benar-benar mengundang (siksa yang pedih jika kamu bohong)” agar ia tidak terburu-buru mengucapkan sumpah yang kelima sebelum hakim menasehatinya bahwa siksa dunia jauh lebih ringan daripada siksa akhirat. Hal ini disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas
  3. Jika si suami mundur dan menarik kembali apa yang dituduhkannya, maka ia dikenakan hukuman qadzaf (tuduhan zina tanpa bukti)
  4. h.      Jika ia tetap bersikukuh melanjutkan kesaksiannya, maka ia dipersilahkan untuk menyatakan kesaksian yang kelima : ”Dan laknat Allah atas diriku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta” Dengan pernyataan ini gugurlah hukum qadzaf atas dirinya
  5. i.        Selanjutnya hakim berkata kepada kepada si isteri, “sekarang giliranmu menyatakan li’an. Jika tidak, kamu dikenai hukuman zina!”
  6. j.        Jika si isteri bersiteguh untuk melakukan li’an, maka ia diperhatikan untuk bersaksi sebanyak empat kali : “Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa diatermasukorang-orang yang berdusta”
  7. Sebelum sumpah kelima, hakim perlu menghentikannya sesaat guna menasihati dan memberitahukan kepadanya, bahwa ini bisa mengundang murka Allah
  8. Jika ia mundurmdan mengakui perbuatan zinanya, maka ia dikenai hukuman zina
  9. Sedangkan jika ia tetap menolak, maka ia diperintahkan untuk mengatakan, “Murka Allah atas diriku jika ia termasuk orang-orang yang benar” Apabila ia menyatakan demikian, maka gugurlah ancaman hukuman zina atas dirinya dan sempurnalah li’an dengan segala konsekuensi dan pengaruhnya.


[1] Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 555.

[2] Ny. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2004), 103.

[3] Hadits shahih.Ditakhrij oleh Abu Daud (2283), an-Nasa’I (6/213), Ibnu Majah (2016), dan lain-lain

[4] Ny. Soemiyati, S.H, op.cit., 104.

[5] Prof. DR. H. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i Hanafi Maliki Hanbali (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1989), 112.

[6] Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 557.

[7] Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurthubi al-Andalusi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid al-Juz’u al-Tsani (Surabaya: al-Hidayah), 45.

[8] [8] Ny. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2004), 109

[9] ‘Abdul ‘Azhimbin Badawi al-Khalafi, al-Wajiz, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm 636

[10] Ibid, 109-110.

[11] Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 394

[12] Terdapat dalam QS. Ath-Thalaaq : 2, QS. An-Nisaa : 130, QS. Ali-Imraan : 4

[13] Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, ibid, hlm. Hlm. 395

[14] Terdapat dalam QS. Ali-Imraan : 103, al-Bayyinah : 4 dan al-Ahzaab : 49

[15] ‘Abdul ‘Azhimbin Badawi al-Khalafi, ibid , hlm. 629

[16] Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, op.cit., 627.

[17] Ny. Soemiyati, S.H, op.cit., 119.

[18] Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, loc.cit.

[19] Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan, al-Mugashshal fi Ahkamil Mar-ah Wal Baitil Muslim Fisy Syari’atil Islamiyah VIII (Beirut: Muassasah Risalah), 320-321.

[20] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Op.cit, hlm. 615-618

[21] Hadits shahih. Dikutip dari hadits Ibnu Abbas mengenai kisah li’an Hilal bin Umayyah

Sejarah Hak atas Tanah

  1. Sejarah Hak atas Tanah

Tujuan yang dikandung oleh hkum tidak terlepas dari siapa yang membuat hukum tersebut. Jika sebelum Bangsa Indonesia merdeka, sebagian besar Hukum agrarian dibuat oleh penjajah terutama masa penjajahan Belanda, maka jelas tujuan dibuatnya adalah semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan penjajah. Hukum agrarian yang berlaku sebelum diundangkannua Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hukum agrarian yang sebagian besar tersusun berdasarkan tujuan dan keinginan sendiri-sendiri dari pemerintah jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya. Sehingga ketentuan Hukum agraria yang ada dan berlaku di Indonesia sebelum UUPA dihasilkan oleh bangsa sendiri masih bersifat Hukum Agraria Kolonial yang sangat merugikan bagi kepentingan bangsa Indonesia.[1]

Dalam perjalanan sejarah pemerintah Hindia Belanda di Indonesia terdapat dualism hukum yang menyangkut Hukum Agraria Barat, dan dipihak lain berlaku Hukum Agraria Adat. Akhirnya sistem tanam paksa yang merupakan pelaksanaan politik kolonial konservatif dihapuskan dan dimulailah sistem liberal. Politik liberal adalah kebalikannya dari politik konservatif dihapuskan dsn dimulailah sistem liberal. Prinsip politik liberal adalah tidak adanya campur tangan pemerintah dibidang usaha, swasta diberikan hak untuk mengembangkan usaha dan modalnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin tajamnya kritik yang dialamatkan kepada Pemerintah Belanda karena kebijakan politik agrarianya mendorong dikeluarkannya kebijakan kedua yang disebut Agrarisch Wet (dimuat dalam Staatblad 1870 Nomor 55).[2]

Terkait dengan sejarah hak-hak atas tanah berdasarkan hal-hal diatas, maka hak-hak atas tanah dapat dibedakan dalam 2 masa, yaitu masa kolonial (sebelum kemerdekaan) dan setelah kemerdekaan.

  1. Masa Kolonial (sebelum kemerdekaan)

Hak-hak atas tanah yang ada pada masa colonial ini, tentunya tunduk pada Hukum Agraria Barat yang diatur dalam KUH Perdata, diantara hak-hak yang diatur tersebut antara lain :

a)      Hak Eigendom (hak milik)

Pasal 570 KUH Perdata menyebutkan; Eigendom adalah hak untuk dengan bebas mempergunakan suatu benda sepenuh penuhnya dan untuk menguasai seluas luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan undang undang atau peraturan peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi (kekuasaan) yang berhak menetapkannya, serta tidak menganggu hak hak orang lain; semua itu kecuali pencabutan eigendom untuk ke pentingan umum dengan pembayaran yang layak menurut peraturan peraturan umum.

b)      Hak Erfpacht (hak usaha)

Hak erpacht, adalah hak benda yang paling luas yang dapat dibebankan atas benda orang lain. Pada pasal 720 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain dengan kewajiban member upeti tahunan. Disebutkan didalamnya pula bahwa pemegang erfpacht mempunyai hak untuk mengusahakan dan merasakan hasil benda itu dengan penuh. Hak ini bersifat turun temurun, banyak diminta untuk keperlua pertanian. Di Jawa dan Madura Hal erfpacht diberikan untuk pertanian besar, tempat tempat kediaman di pedalaman, perkebunan dan pertanian kecil. Sedang di daerah luar Jawa hanya untuk pertanian besar, perkebunan dan pertanian kecil.

a)      Hak Opstal (hak numpang karang)

Hak Opstal adalah hak untuk mempunyai rumah, bangunan atau tanam tanaman di atas tanah orang lain. Menurut Pasal 711 KUH Perdata disebutkan bahwa hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangynan-bangunan dan penanaman diatas pekarangan orang lain.

  1. Masa Setelah Kemerdekaan

a)      Sebelum UUPA

Hukum agrarian sebelum adanya UUPA mempunyai sifat dualisme hukum, dikarenakan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat, disamping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum Barat. Hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antargolongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. Hal ini pun terjadi dalam sejarah pemberlakuan hak-hak atas tanah di Indonesia. Sifat dualisme Hukum Agraria kolonial ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1)      Hukumnya

Pada saat yang sama berlaku macam-macam Hukum Agraria, yang meliputi :

v  Hukum Agraria Barat yang diatur dalam Bugerlijk Wetboek, Agrarische Wet, dan Agrarische Besluit.

v  Hukum Agrarian Adat yang diatur dalam Hukum Adat daerah masing-masing

v  Hukum Agraria Swapraja yang berlaku didaerah-daerah Swapraja (seperti : Yogyakarta, Surakarta, dan Aceh)

v  Hukum Agraria Antar-Golongan (Agrarische Interdentielrecht) yaitu hukum yang digunakan untuk menyelesaikan hubungan-hubungan hukum dalam bidang pertanahan antarorang-orang pribumi dengan orang-orang bukan pribumi

2)      Hak Atas Tanah

v  Hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Agraria Barat yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya  hak eigendom, hak erfpacht, hak postal, Recht van gebruik (hak pakai), bruikleen (hak pinjam pakai)

v  Hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Agraria Adat daerah masing-masing yang disebut tanah-tanah hak adat, misalnya tanah yayasan, tanah kas desa, tanah gogolan, tanah pangonan (penggembalaan), tanah kuburan.

v  Hak-hak atas tanah yang merupakan ciptaan Pemerintah Hindia Belanda, misalnya hak agrarische (tanah milik adat yang ditundukkan diripada Hukum Agraria Barat), landerijen bezitrecht (tanah yang subjek hukumnya terbatas pada orang-orang dari golongan Timur Asing/ Tionghoa)

v  Hak-hak atas tanah yang merupakan ciptaan Pemerintah Swapraja, misalnya grant sultan (semacam hak milik adat yang diberikan oleh Pemerintah Swapraja khusus bagi para kaula swapraja, didaftar di kantor Pejabat Swapraja)

b)      Setelah UUPA

Setelah lahirnya (Undang-Undang Pokok Agraria) sebagai dasar bagi Hukum Agraria di Indonesia, maka problema dualism pun teratasi. Alhasil, Negara Indonesia dapat berupaya semakin maksimal, guna mencapai apa yang menjadi tujuan Negara bagi kemakmuran Rakyat.

Hak-hak atas tanah diatur dalam UUPA pasal 2, pasal 4, pasal 16, pasal 20-46, pasal 50, pasal 53, pasal 55,dan ketentuan-ketentuan tentang konversi. Sehingga lahirlah kodifikasi hak-hak atas tanah yang lebih baik

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki


[1] Muchsin, , Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif  Sejarah, (Bandung Refika Aditama, 2007), hlm. 9

[2] Muchsin, Ibid, hlm. 13

HUKUM DAGANG

1 HUKUM DAGANG

  1. A.    Pengertian Hukum Dagang

Istilah dagang atau niaga adalah terjemahan dari istilah handel dalam bahasa belanda yang oleh beberapa penulis diterjemahkan dalam istilah dagang, niaga atau perniagaan. Sehingga handelsrecht diterjemahkan sebagai hukum dagang, hukum niaga atau perniagaan.

Kaedah hukum dagang sebenarnya merupakan kebiasaan di antara orang yang muncul dalam pergaulan dalam bidang perdagangan.perdagangan atau perniagaan pada umumnya, adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau dari suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat lain atau pada waktu yang berikut  dengan maksut memperoleh keuntungan.

Hukum dagang merupakan jenis khusus dari hukum perdata. Dengan demikian hubungan hukum , perbuatan hukum perdagangan merupakan pola hubungan hukum , perbuatan hukum keperdataan. Sebagaimana diketahui , hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum perdata  dalam arti sempit dan hukum dagang atau hukum niaga. Menurut ahmad ichsan , bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal perdagangan/perniagaan, ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia (persoon) dalam perdagangan/perniagaan. Kemudian A. Siti Soetami menjelaskan bahwa hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Selanjutnya dari C.S.T. kansil mengemukakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha memperoleh ke untungan.[1]

Dari ketiga definisi di atas  yang di kemukakan oleh para sarjana terlihat jelas adanya persamaan , apabila di tarik penjelasan yang sebenarnya ada beberapa unsur persamaanya antara perataturan hukum , perbuatan manusia atau tingkah laku manusia dan perdagangan.

  1. B.     Sejarah Hukum Dagang

Perkembangan dimulai di Italia dan Perancis selatan lahir kota-kota pesat perdagangan seperti Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847 (S. 1847 – 23), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD Indonesia itu hanya turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel”, Belanda, yang dibuat atas dasar konkordansi (pasal 131 I.S.). Wetboek van Koophandel Belanda itu juga meneladan dari “Code du Commerce” Prancis 1808yang kitabnya terbagi atas dua, masing-masing kitab di bagi menjadi beberapa bab tentang hukum dagang itu sendiri. Dan terbagi dalam bagian-bagian, dan masing-masing bagian itu di bagi dalam bagian-bagian dan masing menjadi pasal-pasal atau ayat-ayat.

zaman Romawi, di samping Hukum Perdata yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar perseorangan yang sekarang termasuk dalam KUHPer, para pedagang membutuhkan peraturan-peraturan mengenai perniagaan. Karena perniagaan makin lama makin berkembang, maka kebutuhan hukum perniagaan atau hukum dagang makin bertambah. Lama kelamaan, hukum dagang yang pada waktu itu masih merupakan hukum kebiasaan, begitu banyak, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan kodifikasi.

Kodifikasi hukum dagang yang pertama dibuat, atas perintah raja Lodewijk XIV di Prancis, yaitu Ordonnance du Commerce 1673 dan Ordonnance de la Marine 1681.yang dimaksut perniagaan sendiri adalah usaha kegiatan baik aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu. Yang kesemuanya itu dimaksud untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan.[2]

Adapun usaha perniagaan itu meliputi:

1)      Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti:

  1. Gedung/kantorperusahaan
  2. Perlengkapankantor: mesi nhitung/tulis dan alat alat lainya
  3. Gudang beserta barang-barang yang disimpan di dalamnya
  4. Penagihan-penagihan
  5. Rahasia-rahasia perusahaan

Menurut Mr. M. Polak dan Mr. W.L.P.A Molengraaff, bahwa : Kekayaan dari usaha perniagaan ini tidak terpisah dari kekayaan prive perusahaan. Dengan demikian sistem atau perusahaan-perusahaan perdagangan yang berlaku pada umumnya tidak mempertahankan memisah-misahkan kekayaan perusahaan dari kekayaan prive perusahaan, berhubung dengan pertanggungan jawab pihak pengusaha terhadap pihak-pihak ketiga. (para kreditor).

  1. C.    Sumber Hukum Dagang
  1. Di indonesia sumber hukum dagang terdiri atas hukum tertulis yang dikodifikasikan , yaitu KUHD (WvK) dan KUH Perdata (BW)[3]
  2. Serta hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yakni:
    1. Peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal hal yang berhubungan dengan perdagangan, seperti:

a)      Undang-undang koperasi,

b)      Undang-undang hak cipta,

c)      Peraturan palisemen

d)     Surat keputusan mentri di bidang ekonomi dan keuangan .

Adapun hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata adalah sangat erat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 KUHD yang mengatakan:

Kitab undang-undang hukum perdata dapat juga dalam hal-hal yang diatur dalam KUHD, sepanjang HUH perdata itu tidak khusus menyimpang dari KUHD.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan KUHD terhadap KUH perdata sebagai hukum khusus terhadap hukum umum, sehingga berlaku adagium lex specialis derogat lex generali ( hukum khusus memngapus hukum umum).

  1. D.    Hubungan Hukum Perdata dan KUHD

Hukum dagang merupakan keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan-perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan usaha atau perdagangan. Menurut Prof. Subekti, S.H berpendapat bahwa : Terdapatnya KUHD dan KUHS sekarang tidak dianggap pada tempatnya, oleh karena “Hukum Dagang” tidak lain adalah “hukum perdata” itu sendiri melainkan pengertian perekonomian.

Hukum dagang dan hukum perdata bersifat asasi terbukti di dalam :

1. Pasal 1 KUHD

2. Perjanjian jual beli

3. Asuransi yang diterapkan dalam KUHD dagang

Dalam hubungan hukum dagang dan hukum perdata dibandingkan pada sistem hukum yang bersangkutan pada negara itu sendiri. Hal ini berarti bahwa yang di atur dalam KUHD sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUHS, bahwa kedudukan KUHD terdapat KUHS adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum.

  1. E.     Bentuk Bentuk Perusahaan
  2. a.      Persroan (maatschap)

Perseroan adalah bentuk perusahaan yang di atur dalam KHUS, sehingga menurut Tirtamidjaja S.H.perseroan adalah bentuk pokok yang dia atur dalam KUHD dan juga di luar KUHD. Hal ini mengandung pengertian bahwa peraturan –peraturan perseroan pada umumnyajuga berlaku untuk perusahaan lainya, sekedar KUHD atau peraturan-peraturan khusus lainya tidak mengatur secara tersendiri. Pengertian dari pasal 1 KUHD, bahwa peraturan-peraturan di dalam KHUS berlaku juga terdapat hal-hal yang di atur dalam hukum dagang sepanjang KIHD dengan tegas dinyatakan bahwa segala perseroan yang tersebut dalam  KUHD di kuasai oleh:

  1. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan
  2. KHUD dan,
  3. KHUS

Perseroan di atur dalam kitab III bab VIII pasal 1618s/d 1652.  Menurut pasal 1618, perseroan adalah persetujuan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dalam maksud untuk membagi keuntungan karenanya.

  1. b.      Perseroan Firma ( FA = firma; V.O.F.)

Adalah satu bentuk perusahaan yang di atur bersama-sama dengan perseroan komanditer dalam bagian II dari bab III kitab I KUHD dari pasal 16 s/d pasal 35. Peraturan yang di atur dalam Persroan (maatschap) juga di atur sama dengan V.O.F.

  1. c.       Perseroan Komanditer

Dalam perseroan tidak di atur secara tersendiri dalam KUHD melainkan di gabungkan dengan peraturan-peraturan firma. Pasal 19 menyebutkan, bahwa perseroan komanditer adalah perseroan yang menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang sama sam bertanggung jawab . Adapun dasar pembetukan dari persero ini ialah seseorang mempercayakan kepada orang lain berupa uang atau barang untuk di gunakan dalam perniagaan

  1. d.      Perseroan Terbatas (PT)

Dalam hal ini KUHD tidak memberikan pengertian terhadap perseroan terbatas dan KUHD hanyalah mengatur bentuk perseroan iini dengan terbatas dan sederhana. Hanya ada 20 pasal KUHD yaitu pasal 36 s/d 56

2.2  HUKUM PERBURUHAN

  1. A.    Pengertian Hukum Perburuan

Hukum perburuan merupakan hukum tertulis yang sebagaianya telah dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum sipil dan bagian besar belum dikodifikasikan dan terssebar dalam bebagai peraturan perundang-undangan, di samping masih banyak ketentuan yang tak tertulis.

Adapun hukum perburuhan mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

  1. Serangkaian peraturan yang tertulis dan tidak tertulis
  2. Pereturan itu mengenai suatu kejadian;
  3. Adanya orang yang bekerja pada orang lain;
  4. Adanya tegareprestasi (balas jasa) yang berupa upah

Upah

Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dengan perjanjian kerja.

Hubungan Kerja

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja/buruhnya(biasanya dalam bentuk kontrak tertulis).

  1. B.     Perjanjian Kerja

Adanya sebuah Perjanjian kerja yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak baik oleh bos atau pemimpin perusahaan dan juga oleh buruh/karyawan.

1. Dasar perjanjian kerja :

– Kesepakatan

– Kecakapan melakukan perbuatan hukum

– Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

– Pekerjaan yang diberikan tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum &

kesusilaan.

2. Perjanjian kerja tersebut memuat :

-Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha

-Identitas pekerja

-Jabatan dan jenis pekerjaan

-Tempat pekerjaan

-Besarnya upah

-Tanda tangan para pihak. & kesusilaan.

  1. C.    Sumber Hukum Perburuhan

Adapun sumber hukum hukum perburuhan dapat disebutkan antara lain:

a)      Peraturan perundang-undangan pada masa penjajahan semisal:

  1. Kitab undang-undang hukum sipil, buku III tetel 7 A;
  2. Kitab undang-undang hukum dagang , buku II titel 4
  3. Algeemene maatregelen van bestuur tanggal 17 januari 1938 (Stbl 1938 No. 98) tentang peraturan perburuhan di perusahaan perkebunan.

b)      Peratutran perundangan republik Indonesia dalam bidang perburuhan semisal :

  1. UU. No. 33 tahun 1947 yaitu undang undang kecelakaan
  2. UU. No. 12 tahun 1948 yaitu undang undang kerja
  3. UU. No. 22 tahun 1957 yaitu penyelesaian perselisihan perburuhan
  1. D.    Hakikat Dan Sifat Hukum Perburuhan

Hubungan antara buruh ddengan majikan adalah sebagai berikut:

  1. Secara juridis buruh adalah memang bebas, oleh karna prinsip negara kita ialah bahwa tidak ada seorang pun diperbudak atau diperhamba.
  2. Secara sosiologis buruh adalah tidak bebas, sebab sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain tenaganya itu, ia apaksa untuk bekerja pada orang lain dan majikan inilah pada dasarnyamenetukan syarat-syarat kerja.
  1. E.     Paradigma Hukum Perburuhan

Pada awal mulanya hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum perdata. Namun semenjak Indonesia merdeka, perkembangan hukum perburuhan mengalami perubahan dan pernyempurnaan yang akhirnya diatur dalam UU No.1 1951 tentang hubungan kerja, penyelesaian perselisihan perburuhan, ketenagakerjaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok-pokok perburuhan.

Apabila kita berbicara tentang paradigma Hukum Perburuhan, terdapat tiga topik utama permasalahannya, yaitu:

  1. permasalahan Hukum Perburuhan dilihat dari Ilmu Kaedah Hukum Perburuhan,
  2. dilihat dari Ilmu Pengertian Hukum Perburuhan, dan;
  3. dilihat dari Filsafat Hukum Perburuhan.

Ditinjau dari Ilmu Kaedahnya, permasalahan Hukum Perburuhan mencakup beberapa kaedah Hukum Perburuhan. Pertama dari segi Kaedah Otonom yang berarti ketentuan atau syarat-syarat hubungan kerja yang dijalin, diluar antar pihak terkait. Yang kedua adalah Kaedah Heteronom, dimana semua peraturan-peraturan perburuhan ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi jika ketentuan hubungan kerja tersebut tidak dibuat langsung oleh pihak terkait, lebih kurang akan terjadi penyimpangan yang mayoritas akan merugikan pihak buruh.

Jika dilihat dari segi Filsafatnya hukum perburuhan tak lepas dari keserasian nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam dunia usaha, kemajuan yang dicapai perusahaan sedapat mungkin dinikmati baik oleh buruh maupun pengusaha secara proporsional. Dengan keahklakan yang dimiliki oleh para pekerja diharapkan kemajuan yang dicapai perusahaan dapat dinikmati bersama antara buruh dan pengusaha. Norma lain yang bisa kita lihat adalah bahwa pengusaha maupun buruh memiliki nilai kebebasan masing – masing dalam menggunakan hak maupun dalam melaksanakan kewajibannya.

  1. F.     Subyek Hukum Perburuhan Dan Hubungan Kerja

Adapun yang bersangkutan dengan hukum perburuhan adalah:

a. orang-orang biasa, terutama buruh dan majikan

b.organisasi perburuhan

c. badan-badan resmi

  1. organisasi perburuhan di dunia[4]

antara buruh dan majikan dengan istilah pekerja, karyawan, pegawai, tenaga kerja, dan pengusaha terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

  1. pekerja ialah tiapa orang yang melakukan pekerjaan yang biasanya di sebut buruh bebas misalnya: dokteryang membuka praktek partikelir, pengacara ( advokat)
  2. karyawan ialah setiap orang melakukan karya (pekerjaan): karyawan buruh, karyawan pengusaha, karyawan bersenjata dan lain-lain.
  3. Pengusaha ialah tiap orang yang melakuakan suatu usaha  (entrepreneur).
  4. Majikan ialah seorang pengusaha dalam hubungan dengan buruh.

Buruh ialah setiap orang yang bekerja pada majikan dengan menerima upah.


[1] Ishaq, S.H., M.Hum, Dasar Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,,2008 173

[2] Drs kansil S.H. Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, ( jakarta: balai pustaka,1989), hal.302

[3] Op.cit hal 174.

[4] Op.cit hal 316.